Dan di Indonesia

Caleg terpilih dari Golkar Rohul yang juga mantan Ketua DPRD Rohul dipastikan tidak dilantik kembali. Pasalnya, SK pemecatan yang bersangkutan sebagai kader Golkar telah disetujui.


Alasan pemecatan yang dikemukakan adalah perlawanannya terhadap Bupati Rohul Achmad. Terakhir, Teddy menolak mengesahkan RAPBD Rohul.

Dalam sejarah Rohul, perseteruan antara Teddy dengan Achmad, perseteruan Ketua DPRD dengan Bupati ini memang sering kali terjadi. Kita tidak tahu, apakah motifnya untuk kesejahteraan rakyat ataukah untuk ambisi pribadi, tetapi adanya pertikaian semacam itu menunjukkan hidupnya demokrasi.

Kalau legislatif dengan eksekutif seru-seruan seperti itu, tentu tipislah kemungkinan kongkalingkong, dan selama masa-masa perseteruan tentu saja, kemungkinan korupsi akan semakin tipis. Logikanya.

Terlepas benar tidaknya Teddy, sangatlah langkah figur legislatif yang mau mengambil risiko berada di atas bara di saat-saat posisinya sedang enak, seperti yang dilakoni Teddy.

Read More..

Abdul Hafiz Anshary, pecundang Pilkada Kalimantan Selatan yang populer dengan ketidakbecusan kinerjanya selama menjabat sebagai Ketua KPU membuat sebuah usulan yang sangat tidak populer di era demokrasi ini, yaitu pengembalian pemilihan gubernur oleh DPRD. Jika usulan ini jadi dilaksanakan, mungkin usulan-usulan untuk mundur ke belakang seperti pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR dan sebagainya akan dengan gampang ditelorkan.


Alasan mendasar dikeluarkannya usulan tersebut oleh si "pecundang yang tidak becus" adalah tidak lain masalah biaya. Menurut Hafiz, biaya yang dikeluarkan selama pilkada sangat besar. Hafiz yang mengalami kekalahan dalam pilgub menyatakan bahwa pilkada juga syarat dengan politik uang, meski pemilihan oleh DPRD juga syarat politik uang.

Masalahnya mungkin hanya satu, politik uang yang dijalankan untuk pemilihan DPRD resikonya lebih kecil. Kalau seseorang sudah berhasil menyuap anggota DPRD dapat dipastikan dia bisa duduk tenang menunggu saat-saat Hari Hnya saja, sebaliknya money politic dalam pilkada memiliki resiko yang sangat besar. Bisa jadi, pada hari H, masyarakat pemilih justeru bertindak berdasarkan hati nuraninya. Selain itu, menyuap masyarakat jauh lebih susah daripada menyuap anggota DPRD yang jumlahnya tidak seberapa.

Kalau permasalahannya biaya, seharusnya KPU berpikir bagaimana caranya pembiayaan pilkada menjadi lebih irit dan terhadap masalah money politic, KPU pun harus merancang suatu sistem pemilihan yang lebih ketat.

Tidak mau ambil pusing
KPU di zaman Hafiz terkesan tidak mau ambil pusing dan berusaha mengurangi kerja-kerja yang menjadi bebannya. Lihat saja pelaksanaan pileg dan pilpres. Setiap ada masalah KPU mengabaikannya dan melemparkannya ke MK.

Pilkada pun akan menjadi beban kerja KPU. Oleh karenanya, biar kerjanya lebih enteng, KPU berusaha mengurangi pilkada, yakni dengan menghapuskan pilkada gubernur.

Pertanyaannya: Kalau memang tidak mau menanggung beban, kenapa mau jadi komisioner KPU?

Read More..

Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pepatah itu sudah mendarah daging di Indonesia. Namun nyatanya, seringkali terlupa. Itulah juga yang terjadi pada Soetrisno Bachir, Ketua Umum PAN. Sosok yang berjasa menyelamatkan PAN dari kehancuran ini, baru menyadari kekeliruan langkahnya saat-saat sekarang, setelah harta bendanya habis terkuras. SB baru sadar, seandainya uang yang segitu banyak digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, alangkah bermanfaatnya.


Dunia hitam banyak menelan orang-orang lugu bak SB. Tetapi SB tidak sendirian. Caleg-caleg yang banyak bertaburan di rumah sakit jiwa sekarang ini adalah juga orang-orang lugu yang menjadi korban dunia hitam.

Dunia hitam penuh intrik dan tipu. Orang-orang lugu hanya mengandalkan perhitungan. Ibarat judi, kebanyakan pejudi menggunakan modal yang juga didapatkan dari trik hitam, hasil maling, menipu dan sebagainya. Orang-orang lugu menggadaikan tanahnya, pensiunnya dan sebagainya untuk berjudi di dunia hitam.

Pejudi ulung yang telah lama malang melintang mengocok-ocok kartu sedemikian rupa dalam permainan sehingga kartu yang diterimanya AS dan joker semua. Orang-orang lugu bak SB dengan sportifnya membagi-bagi kartu. Akhirnya, kartu yang didapat jeblok semua.

Para pejudi ulung bersandiwara seakan-akan berlawanan, namun dalam permainan ternyata 'mandan'. Orang-orang lugu bak SB sangat percaya akan teman mainnya dan sangat berhati-hati pada lawannya. Padahal kawannya justru adalah lawan yang berbahaya. Ya dunia hitam susah membedakan kawan dan lawan.

Seorang lugu bermain wanita. Wanita tersebut seakan-akan tertarik dengan si lugu dan tidak menaruh perhatian kepada pesaing. Si lugu percaya dan dengan suka rela dipeloroti hartanya. Padahal hasil pelorotan itu digunakan si wanita untuk modal si pesaing berpoya-poya. Dunia hitam memang penuh tipu daya. Dan SB telah terpedaya dan terpeloroti.

Sekarang, SB sudah sadar dan siap untuk meninggalkan "dunia hitam". Selamat, semoga di "dunia putih" nanti, SB dapat kedamaian dan ketenangan.

Read More..

Pasca pilpres Golkar terbelah dua. Berpecahnya SBY - JK menyebabkan Golkar menjadi dua kekuatan, yakni kubu pro JK dan kubu pro SBY. Kedua kubu saat ini akan bertarung dalam Munaslub Golkar.


Kubu SBY dimotori oleh Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono berencana mengusung Aburizal Bakrie sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Sementara Kubu JK telah membentuk Tim Pemenangan Yuddy Chrisnandy dengan Ketua Tim Sukses Zainal Bintang, Manajer Kampanye Indra J. Piliang, mantan anggota tim sukses JK pada pilpres lalu.

Namun informasi yang beredar luas, formasi yang diusung kubu JK adalah Surya Paloh sebagai Ketua Umum, Siswono Yudhohusodo sebagai Wakil Ketua Umum dan Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Penasihat.

Pertarungan kedua kubu ini akan sangat panas. Aburizal Bakrie sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia dan didukung SBY sebagai pemerintah berpeluang besar untuk menang. Aburizal Bakrie atau yang disapa Ical berjanji akan membangkitkan kebesaran Golkar.

Siapa pun yang duduk berkeinginan kuat untuk menjadikan Golkar besar kembali seperti Pemilu 2004. Tetapi kondisi yang dihadapi Golkar jauh berubah. Tahun 2004 adalah tahun kekecewaan pemilih kepada partai-partai reformis yang dianggap bukan saja kurang becus mengurus negara, tetapi kebersihannya juga lebih kurang sama dengan partai-partai yang selama ini disudutkannya. Oleh karenanya, masyarakat teringat nostalgia lama, Golkar dan Soeharto. Pada pemilu 2004, masyarakat memilih Golkar sebagai partai warisan Orde Baru dan memilih SBY yang dianggap memiliki karakteristik Soeharto, tidak banyak bicara, tenang dan militer.

2014 nostalgia-nostalgia orde baru dan soeharto sudah hilang dari benak masyarakat. Jika pemerintahan SBY tidak melakukan kesalahan yang fatal, nostalgia yang terjadi adalah nostalgia SBY dan Demokratnya. Akankah Golkar sanggup melawan?

Sebagai partai yang diisi kaum-kaum oportunis, kader-kader Golkar yang merasa peluang Golkar menyusut tentu saja akan mudah pindah perahu. Jika kubu SBY kalah, mungkin mereka akan migrasi besar-besaran ke Demokrat. Demikian pula, jika kubu JK kalah, mungkin juga akan migrasi besar-besaran ke PDIP atau Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto, yang sampai saat ini masih calon terkuat capres pengganti SBY. Lalu, Golkar akan dikosongkan, seperti PKB pasca pertikaian Gus Dur Muhaimin. Dan mungkin, Golkar akan mengalami nasib yang sama seperti PKB? Siapa tahu.

Read More..

Gita Wirjawan, Komisaris PT Pertamina yang digadang-gadang sebagai calon Meneg BUMN memang polos. Dengan terang-terangan dia mengungkapkan kekesalannya atas praktik birokrasi di Indonesia. Saat diwawancari Euromoney, Gita berkata:

"A lot of the bureaucrats here are not just stupid and corrupt but stupid, corrupt and evil". Dia menambahkan, "It`s with great difficulty, you`ve got to deal with the devils". Atau menurut Gita: "banyak birokrat di sini tidak hanya bodoh dan korup, bahkan bodoh, korup dan jahat. Ini hal yang sangat sulit, karena anda berurusan dengan iblis".

Terang saja pernyataannya tersebut menuai protes, di antaranya Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

"Saya tak bisa menerima pernyataan seperti itu. Soalnya masalah birokrat kan tergantung dari masing-masing orangnya. Mental yang seperti itu bisa juga terjadi kepada siapa saja, termasuk di kalangan swasta,”

kata Said Didu, Sekretaris Kementerian Negara BUMN di Jakarta, Rabu (29/7) seperti dilansir dari rilis yang diterima Rakyat Merdeka Online.

Realitas yang pahit
Said Didu sebagai birokrat pantas tersinggung. Said Didu benar tidak semua birokrat seperti yang dituduhkan Gita. Tapi, jumlah birokrat yang demikian tidak banyak. Bisa kita hitung dengan jari.

Pengaruh Lingkungan
Birokrat-birokrat sebenarnya banyak yang asal muasalnya sangat bagus dan terpuji. Saat kuliah, kebanyakan dari mereka idealis, pintar dan saleh. Tetapi lepas dari pendidikan, mereka dihadapkan pada kenyataan pahit, apakah mempertahankan idealisme atau mengikuti arus. Dari proses masuk, promosi dan sebagainya mereka harus bermain uang dan kolusi. Selanjutnya, setelah bekerja harus akomodatif dengan perilaku-perilaku korup atasan. Meski mendongkol, mereka harus menerima. Setelah bertahun-tahun, dari sekedar orang yang terpaksa mendiamkan perilaku korup, mereka akhirnya menjadi orang yang rela berperilaku korup.

Read More..

Perang isu sejalan dengan selesainya pilpres sudah mulai reda. Namun, sinetron kekuasaan Indonesia tidak berarti dengan sendirinya selesai. Saat ini, kita disuguhkan dengan adegan baru, "perang palu".


Di antara adegan perang palu yang paling heboh tentunya adalah perang antara sesama pasukan SBY yang dilagakan oleh Zaenal Maarif , kader Partai Demokrat. Zaenal Maarif telah terjun ke perang palu ini pada babak ketiga dengan memperkarakan proses perhitungan sisa suara tahap kedua ke MA. Dan palu pun berbunyi.

Kontan, tiga partai eks pasukan bantuan Demokrat dalam perang isu perebutan kekuasaan RI1 yang lalu kebakaran jenggot. PAN, PKS dan PPP lalu ancang-ancang menyusun strategi. Ada wacana untuk memperkarakan ke KY. Akankah palu kembali berdentang?

Sebaliknya ada yang menilai palu MA tersebut salah sasaran. Pengetok yang tepat adalah MK. Akankah kemudian ketiga partai, menghentakkan palu MK? Tunggu episode berikutnya.

Read More..

Langkah Megawati Prabowo menolak keputusan KPU dinilai Anas Urbaningrum sebagai tanda elemen demokrasi masih muda. Sportivitas, kedewasaan, dan sikap legowo perlu ditingkatkan, kata Anas.


Sportivitas tidak berarti membiarkan kecurangan
Apakah orang yang tidak mau menerima kekalahan tidak sportif? Kalau permainan dijalankan secara sportif, tentu saja tidak mau kalah sama dengan tidak sportif. Tetapi ingat, sportivitas bukan hanya pada hasil akhir. Sportivitas justru terletak pada proses permainan. Pemilu yang dilangsungkan dengan jujur, itulah yang sportif.

Kita tentu belum bisa disamakan dengan Amerika yang memang proses pemilunya berjalan sportif. Karenanya akan aneh kalau ada yang menolak hasilnya.

Kedewasan bukan berarti membiarkan dicurangi
Jika kita dicurangi lalu diam berarti dewasa, maka arti dewasa telah berubah. Sebaliknya, jika kita tidak dicurangi, kita teriak-teriak barulah dipertanyakan.

Legowo mental yang buruk
Salah satu mental yang ditanamkan penjajahan adalah legowo. Legowo ada baiknya, tetapi kalau kita dipermainkan, kalau ada yang bermain kotor, kalau ada yang menjahati, kita harus pasrah, maka legowo apa benar. Ada yang korupsi, kita pasrah. Apakah harus begitu?

Kalau pemilu, pilpres sudah berjalan dengan sportif lalu ada yang menolak hasilnya, maka orang yang demikian perlu dibuang. Tetapi kalau masih belum berjalan sportif, maka orang yang demikian musti diacungkan jempol. Apakah pemilu dan pilpres di Indonesia sudah berjalan sportif?

Read More..

Kubu Megapro menuntut pilpres diulang. Pasalnya ditemukan banyak penyimpangan ditemukan. Misalnya ada 7.000.000 suara bermasalah ditemukan pada 6 provinsi.

Terhadap tuntutan tersebut, Ketua MK Mahfud MK mengatakan bisa saja pemilihan presiden diulang, kalau ditemukan pelanggaran yang terencana yang bersifat struktural, sistematis dan masif.


Pelanggaran terstruktur
Pelanggaran terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan lembaga-lembaga negara.

Pelanggaran sistematis
Pengertian sistematis berkaitan dengan adanya policy/kebijaksanaan/rencana yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran tersebut.

Pelanggaran masif
Pelanggaran masif (meluas) merujuk pada banyaknya jumlah korban, skala kejahatan dan sebaran tempat.

Kemenangan SBY dibatalkan
Pelanggaran pemilu yang berupa penyalahgunaan DPT, pencontrengan sisa suara, pencontrengan surat suara pra pencontrengan, dan pemilih ganda yang ditemukan di beberapa tempat dan melibatkan penyelenggara pemilu KPPS seperti yang ditemui Tim Megapro di beberapa tempat dapat diindikasikan pelanggaran struktural, sistematis dan masif.

Akibatnya, MK dapat membatalkan kemenangan SBY dan pilpres harus diulang.

Read More..