Dan di Indonesia

Mega-Pro:
PDIP
Gerindra
Kedaulatan
PNI Marhaenisme
Pakar Pangan
PPNUI
PSI
Merdeka
Total suara : 20,60%
Total kursi : 21,60%

SBY-Boediono:
Demokrat
PAN
PKS
PKB
PPP
PBB
PPRN
PKPI
PDP
PPPI
Republikan
PPD
Patriot
PNBK
PMB
PPI
Pelopor
PKDI
PIS
PNI
Total suara : 59,70%
Total kursi: 56,07%

JK-Win:
Golkar
Hanura
PKNU
Barnas
PDK
Total suara: 20,84%
Total kursi: 22,32%

Read More..

Ruhut Sitompul, anggota tim sukses SBY-No mengatakan bahwa isu pemekaran akan menjadi tema kampanye SBY-Boediono.Isu tersebut tentu saja akan menarik bagi daerah-daerah yang terhambat pemekarannya seperti ini. Misalnya Provinsi Tapanuli. Provinsi Tapanuli dan kabupaten pendukungnya memang telah menjadi target Ruhut Sitompul dan kawan-kawan. Semoga sukses.

Read More..

Hasil jajak pendapat online:
TV One:
Megawati Prabowo - 39,2%
SBY-Budiono - 31,2%
JK - Win - 27,8%
Detik.com:
JK - Win - 51,708%
SBY-Budiono - 36,906%
Megawati Prabowo - 11,386%
Inilah.com:
JK-Win - 53,12%
SBY-Budiono - 42,78%
Megawati Prabowo - 4,1%
Kompas:
JK-Win - 76,99%
SBY-Boediono - 12,46%
Megawati Prabowo - 10,55%
Okezone:
Megawati-Prabowo - 36,49%
SBY-Budiono - 35,28%
JK-Win - 28,22%
Berita8.com:
JK-Win - 35,4%
SBY-Budiono - 33,8%
Megawati Prabowo - 16,7%
Republika:
JK-Win - 36,2%
Megawati Prabowo - 35,3%
SBY-Budiono - 28,5%

Read More..

Kampanye telah dimulai. Perang kata-kata mulai mengudara. Salah satu cara kampanye yang paling jitu yang digunakan oleh pasangan-pasangan capres/cawapres adalah dengan melakukan black campaign. Salah satunya dengan menuduh saingannya melakukan black campaign.

Cara cerdas menuduh pesaing dilakukan oleh Demokrat. Andi Mallarangeng dari tim sukses SBY-No mengatakan bahwa SBY enggan menanggapi black campaign. Pernyataan tersebut berarti membenarkan bahwa telah terjadi black campaign terhadap SBY-No.

Suatu cara yang cerdas.

Read More..

Berikut 10 blog politik terbaik versi bloggerschoiceawards.com:

1. Americanpapist.Com/blog.html

2. Mudflats.Wordpress.com

3. Brucedcollins.Blogspot.com

4. Booboisieonline.Blogspot.com.

5. Margaretandhelen.Wordpress.com.

6. Themudflats.net.

7. Thebushwhackedleague.Blogspot.com.

8. Theminorityreportblog.com.

9. Huffingtonpost.com.

10. Realityviews.Blogspot.com

Read More..

Informasi dari RAINBOW format pdf.

Informasi dari gurupkn:
Tematik:
Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3

Read More..

Chemistry Jawa dan Luar Jawa dalam pasangan pemimpin Indonesia, capres/cawapres selalu muncul dalam politik suksesi Indonesia. Seberapa pentingkah chemistry ini?

Geografis
Pulau Jawa secara historis selalu dijadikan pusat politics, economy, social budaya Indonesia. Belanda menjadikan Batavia yang kemudian diteruskan Republic Indonesia sebagai Jakarta. Dengan takdir ini, Pulau Jawa secara infrastruktur lebih beruntung dari luar Jawa. Hal ini telah menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat luar Jawa, sehingga seakan-akan mereka kompak untuk mendukung setiap langkah politis luar Jawa, termasuk melakukan aktivitas-aktivitas separatisme semisal PRRI pada zaman dahulu.

Demografis
Secara kebetulan Pulau Jawa dihuni oleh mayoritas penduduk Indonesia. Kondisi ini mengkhawatirkan masyarakat luar Jawa, bahwa mereka akan diperlakukan ibarat masyarakat kolonis dan Jawa sebagai penguasa. Dalam berbagai kasus di masa lampau, utamanya pada masa orde baru, ada sebagian masyarakat luar Jawa mencap masyarakat Jawa sebagai penjajah.

Ekonomis
Karena lama menjadi sentra pemerintahan, bisnis dan sosial, pulau Jawa merupakan daerah yang paling banyak dieksploitasi. Wajar kalau kemudian dari segi Sumber Daya Alam, luar Jawa lebih menonjol. Oleh karenanya, masyarakat luar Jawa menuntut agar ada pembagian yang adil dari kue pembangunan.

Kultur
Masyarakat Jawa memiliki kultur yang lebih rumit dibandingkan masyarakat luar Jawa. Kerumitan ini sangat mendalam, sehingga kadang-kadang banyak bagian yang tidak dimengerti oleh masyarakat luar Jawa.

Politis
Masyarakat Jawa dan luar Jawa juga memiliki sikap dan pandangan politis yang berbeda secara mencolok. Dari segi politis, tidak keseluruhan pulau Jawa berjiwa politis yang sama. Jawa Barat dari segi politis memiliki kedekatan dengan luar Jawa. Saat masyarakat luar Jawa berjuang dengan PRRI/Permesta, Jawa Barat juga bergerak dengan Daya Pasundannya.

Sikap politis Jawa digambarkan sebagai sikap fanatis emosional, yang cenderung dipengaruhi nilai-nilai feodal, kesantunan. Dari era waktu, masyarakat politis Jawa berpikir dari zaman sekarang hingga ke belakang. Dalam pengaktualan pendapat, masyarakat politis Jawa cenderung berbelit-belit dan penuh rahasia.

Sikap politis luar Jawa sebaliknya. Mereka cenderung praktis rasional, dipengaruhi nilai-nilai demokratis dan kelugasan. Dari era waktu, masyarakat politis luar Jawa berpikir dari era sekarang hingga ke masa depan. Dalam pengaktualan pendapat, masyarakat politis luar Jawa cenderung terbuka dan apa adanya.

Zonanisasi Jawa luar Jawa
Dari segi politis, tidak keseluruhan Jawa berpolitik Jawa, demikian pula sebaliknya. Jawa Barat misalnya, cenderung bertingkah politis yang sama dengan luar Jawa. Sebaliknya Bali dan Lombok, cenderung mengikuti pola masyarakat Jawa.

Read More..

Pertarungan kata-kata sudah dimulai. Masing-masing tim sukses capres mengeluarkan statemennya masing-masing. Isu utama adalah neoliberal.

Entah karena kehabisan bahan, salah satu tim sukses capres mulai melakukan serangan ke arah pribadi. Kehidupan pribadi capres, isu masa lalunya, hobinya, olah raganya dan kekayaannya.

Olah Raga dan Sistem Ekonomi
Pandangan hidup sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kekayaan capres. Pengikut tasawuf misalnya tidak terlarang untuk kaya, tetapi mencintai kekayaanlah yang salah. Ekonom kerakyatan pun seharusnya juga dibenarkan untuk memiliki kekayaan karena apa pun sistem ekonomi yang dianut tujuannya akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi seperti kerakyatan dan liberal adalah tentang bagaimana peran negara dalam mengatur perekonomian. Sistem ekonomi kerakyatan tidak bicara tentang bahwa para pendukungnya haruslah miskin-miskin. Ekonomi kerakyatan tetap dengan tujuan agar kaum miskin dapat dikurangi. Bahkan jika perlu dikayakan. Oleh karenanya, kalau pelaku-pelaku ekonomi kerakyatan kaya, apa salahnya.

Salah satu yang aneh lagi, tim sukses capres menuding salah seorang cawapres ekonomi kerakyatan tidak konsisten, karena memiliki hobi bermain polo. Apa hubungannya olah raga dengan idealisme. Apa hubungannya hobi yang dihubungkan dengan kekayaan dengan idealisme.

Read More..

Koalisi yang dibangun Golkar dan PDIP berhasil menarik dukungan bukan hanya koalisi besar, tetapi juga dari partai-partai koalisi Demokrat yakni PAN, PPP dan PKB. Keberhasilan koalisi ini, tentu saja menggeramkan Demokrat. Ada apa di balik keberhasilan pengajuan hak angket tersebut?

Realitas DPT
Apakah motif hak angket DPT masih tanda tanya. Demokrat tentu saja melontarkan isu, sensasi politis menjelang pilpres. Kalau isu pilpres yang menjadi alasan, tentu saja PKB yang sepertinya solid mendukung SBY membiarkan pengusul hak angket menang, sementara PKS yang sepertinya belum solid mendukung SBY, justru menolak.

Oleh karenanya perlu dipertimbangkan:
1. Demokrat dan PKS, adalah dua partai yang meraih keuntungan dari carut-marutnya DPT.
2. PPP, PAN, Golkar, PDIP, PBB, PKB adalah partai yang dirugikan. Oleh karenanya ril kalau partai-partai ini mendukung hak angket.

Tanda-tanda perpecahan koalisi demokrat
Ketidaksukaan PAN dan PKS terhadap Boediono sudah jelas. Oleh karenanya, bisa jadi kedua partai ini membelot dari koalisi. Belum pilpres dilaksanakan, sikap berseberangan partai-partai yang menumpang koalisi bermunculan. Dalam beberapa kesempatan, petinggi PAN dan PKS seringkali memuji-muji JK-Win lebih baik daripada SBY-No.
Ada berita dari salah satu situs online bahwa JK sedang diincar berkoalisi oleh PAN dan PKS.

Read More..

Mungkin sudah banyak yang melupakan kejadian kematian Ketua DPRD Sumut beberapa waktu lalu. Akibat kejadian tersebut, tokoh-tokoh perjuangan pemekaran Propinsi Tapanuli. Padahal terlepas dari adanya pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari pembentukan propinsi baru, tetap ide tersebut berangkat dari wacana masyarakat. Hanya saja, sebesar apa masyarakat menginginkannya.

Penuh KKN
Prosedur yang diikuti oleh daerah yang ingin mekar saat ini sangat berliku-liku dan berpotensi KKN. Dengan sistem yang dimiliki sekarang, daerah yang tidak layak bisa saja mekar dengan mudah. Sebaliknya, daerah yang layak musti menempuhnya bertahun-tahun.

Pemerataan Pembangunan
Timbulnya pemekaran tetap disebabkan karena ketidakadilan. Tidak adilnya kesempatan berperan bagi tokoh-tokoh daerah pemekaran. Tidak adilnya pembagian kue pembangunan antar daerah. Tidak optimalnya perkembangan daerah dengan potensi yang dimilikinya. Dengan alasan itu, pemekaran selalu dilandasi dengan semangat pemerataan kesempatan yang mengistilahkan pemerataan pembangunan.

Perubahan Prosedur
Agar kasus-kasus seperti Medan tidak terulang perlu pemikir bangsa ini menajamkan pikirannya. Penghambatan aspirasi masyarakat sangat ironis dengan semangat demokrasi. Pemberlakuan prosedur administratif yang berbelit-belit sangat ironis dengan semangat pemberantasan KKN. Oleh karenanya, perlu diubah prosedur pemekaran.


Persyaratan daerah pemekaran
Persyaratan daerah pemekaran yang berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti jumlah kecamatan untuk kabupaten, jumlah kabupaten untuk propinsi sudah tidak memadai lagi. Adanya persyaratan tersebut menimbulkan irasionalitas dalam kebijakan. Demi menghambat pemekaran, Kabupaten Bengkalis misalnya mempertahankan satu kecamatan untuk Daerah Mandau yang penduduknya lebih kurang 250 juta. Ini sangat bertolak belakang dengan kecamatan-kecamatan di sekitarnya dan tidak masuk akal.

Persyaratan administratif baru untuk daerah pemekaran menurut saya adalah semisal:
1. Daerah pemekaran minimal satu dapil untuk tingkatan pemekaran dengan jumlah kursi minimal 7 kursi. Ini lebih menjamin jumlah penduduk dan potensi pengembangan wilayah.
2. Daerah yang akan dimekarkan harus saling berbatasan.
3. Pemekaran untuk kabupaten tidak menyebabkan adanya bagian kabupaten induk yang terpotong/terpisahkan oleh daerah pemekaran.
4. Daerah-daerah yang memiliki kedekatan geografis dengan daerah pemekaran walaupun berada pada daerah administratif (kabupaten/kota/propinsi) yang berbeda boleh digabungkan.

Prosedur Pemekaran
Prosedur pemekaran yang bertele-tele dan menelan biaya yang banyak menurut saya harus diubah. Keputusan pemekaran harus dipulangkan kepada masyarakat, bukan kepada DPR seperti saat ini. Caranya, ya melalui suatu referendum.

Prosedur permintaan referendum
Referendum dapat diusulkan oleh siapa saja yang berasal dari daerah calon pemekaran, yakni:
1. Penduduk yang tinggal di daerah pemekaran atau
2. Penduduk yang berasal dari daerah pemekaran.

Referendum dapat dilakukan apabila didukung 35% suara pemilih terdaftar yang berlaku di daerah pemekaran. Yang berlaku artinya pemilih tersebut masih bisa memilih, misalnya masih hidup. Untuk memudahkan, dapat diambil dari data pemilihan yang terakhir.

Perhitungan suara dilakukan sebagai berikut:
1. Satu orang anggota DPRD yang masih duduk dari dapil pemekaran dihitung total suara pemilih terdaftar yang berlaku (TSPTYB) / jumlah kursi untuk dapil-dapil yang dimekarkan. Nilai suara tersebut selanjutnya kita sebut Nilai Anggota Dewan (NAD).
2. Dukungan Bupati/Wakil Bupati/Gubernur/Wakil Gubernur dihitung berdasarkan persentase angka kemenangannya di dapil tersebut. Selanjutnya kita Nilai Anggota Pejabat (NAP).
3. Dukungan masyarakat dihitung 1 per suara. Apabila ada dukungan pejabat atau NAP, Total dukungan masyarakat pada dapil tersebut dikurangi dengan NAP dan NAD di dapil tersebut. Selanjutnya kita sebut Nilai Dukungan Masyarakat (NDM).

Contoh perhitungan:
- Dukungan masyarakat 10.000 suara.
- NAP 30.000.
- NAD 3.000. Anggota dewan mendukung 2 orang.
NDM = 10.000 - (30.000 + 3.000 x 2), berarti NDMnya 0.
Total dukungan 36.000 suara.

Ilustrasi dua.
- NAD 3.000 anggota dewan pendukung 3.
- dukungan masyarakat 10.000.
- NDM = 10.000 - (3.000 x 3) = 1.000.
Total dukungan 10.000.

Perhitungan seperti ini untuk menghindari penghitungan dukungan ganda.

Prosedur Referendum
Penggagas referendum mengajukan usulan referendum ke KPUD setempat. KPUD segera mengajukan jadwal referendum ke Mendagri. Selanjutnya pihak penggagas referendum dan pihak penolak pemekaran diberi kesempatan yang sama untuk kampanye. Apabila referendum memenangkan pemekaran, KPUD menyampaikannya ke Mendagri untuk dibuatkan Undang-undangnya.


Lebih demokratis dan efisien
Prosedur ini lebih demokratis. Lebih menjawab, apakah pemekaran itu memang kehendak masyarakat atau kehendak segelintir orang, sehingga perdebatan-perdebatan seperti itu tidak diperlukan lagi. Dan adanya demonstrasi-demonstrasi atau hal-hal politis lain untuk memperjuangkan pemekaran tidak diperlukan lagi, sehingga resiko seperti kasus kematian ketua dPRd sumut yang lalu tidak terjadi.

Read More..

Visi misi para capres sedang diperdebatkan. Menurut ekonom UGM Revrison Bawasird dan Ichsanuddin Noorsy, ketiga pasangan pada prinsipnya sama-sama berpotensi neolib. Bedanya SBY-No, sudah 100% neolib, sementara Megapro dan JK-Win kadarnya 50%. Alasan utama Revrison karena kedua-duanya tidak jelas-jelas mengembangkan Koperasi dan BUMN.

Sistem ekonomi pada dasarnya terbagi 3 (tiga) dikaitkan dengan peran negara. Ekonomi yang menguatkan peran negara dikenal dengan ekonomi sosialis, dan ekonomi yang mengabaikan peran negara dikenal dengan ekonomi liberal. Kedua-dua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan, dan karenanya ada usaha-usaha untuk mencampurkan keduanya sehingga dikenal dengan nama ekonomi campuran. Ekonomi Pancasila yang digagas Bung Hatta yang diakomodir UUD '45 adalah salah satu sistem ekonomi campuran yang cenderung dekat dengan sistem sosialis. Sistem ini menekankan peran koperasi dan penguasaan BUMN penting oleh negara.

Ekonomi sosialis memiliki beberapa varian. Ekonomi komunalisme (komunis) merupakan varian yang paling ekstrem karena tidak memberikan kesempatan sama sekali bagi masyarakat untuk berusaha. Ekonomi kerakyatan seperti yang diusung oleh Mubyarto adalah salah satu varian ekonomi sosial.

Tidak representasinya ekonomi kerakyatan oleh capres yang ada sebagaimana yang diungkapkan oleh pengamat ekonomi Revrison Bawasir dan Ichsanuddin Noorsy tersebut sebenarnya berpatokan pada visi ekonomi Bung Hatta yang lazim kita kenal sebagai ekonomi pancasila. Tidak ada kaitan kesejahteraan masyarakat dengan koperasi dan BUMN, karena kedua-duanya adalah hanya salah satu bentuk utopis.

Koperasi
Koperasi belum tentu mencerminkan rakyat karena dalam prakteknya, koperasi dikuasai oleh tokoh-tokoh masyarakat tertentu yang cenderung kuat dan menguasai koperasi tersebut dan secara otomatis koperasi hanya menguntungkan segelintir kelompok tersebut. Dalam perjalanan bangsa, koperasi bahkan seringkali dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pengusaha kapitalis sekedar untuk mendapatkan fasilitas dari negara. Oleh karenanya, tidak ada relevansi antara ekonomi kerakyatan dengan koperasi.

BUMN
Penguasaan sektor-sektor produksi penting oleh negara yang diwakili BUMN tidak sepenuhnya menguntungkan rakyat. Bahkan tidak jarang, kehadiran BUMN justru merugikan masyarakat. PTP N sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sering kali merugikan masyarakat pekebun. Kehadiran BUMN seringkali mematikan usaha rakyat pada sektor tersebut. Sebaliknya, kuatnya pengaruh BUMN acap dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang umumnya justru kapitalis. Oleh karenanya, merelevansikan BUMN dengan ekonomi kerakyatan adalah ambigu.

Ekonomi Kebangsaan
Kalaulah sebagian pakar ekonomi di negeri ini mengidentikkan ekonomi kerakyatan dengan ekonomi pancasila, sah-sah saja. Anggaplah kalau istilah sudah menjadi trade mark, maka ekonomi pancasila seperti itu, tidaklah seratus persen layak diperjuangkan.

Barangkali satu jenis varian ekonomi yang patut diperhitungkan adalah gagasan ekonomi yang diusung JK-Win. Wiranto memiliki satu visi ekonomi yang selalu didengung-dengungkan sebagai ekonomi kemandirian. Dan JK sebagai ekonom yang mengarah ke pasar (tanah abang) juga menekankan kecintaan kepada modal sendiri. Oleh karenanya, kedua pasangan capres - cawapres yang besar dari tradisi nasionalis ini dapat kita katakan mengusung ekonomi yang memperjuangkan nasionalisme/patriotisme bangsa di bidang ekonomi. Oleh karenanya, untuk itu menurut saya istilah yang paling tepat adalah ekonomi kebangsaan.

Ekonomi kebangsaan dapat kita rumuskan sebagai suatu sistem ekonomi yang digerakkan dari modal bangsa sendiri, oleh bangsa sendiri dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa dengan tidak melupakan prinsip bebas-aktif. Artinya, bangsa Indonesia tidak hanya menjadi objek dalam perekonomian dunia tetapi juga menjadi pelaku aktif. Segala usaha yang positif untuk kemajuan perekonomian bangsa dan pada akhirnya kesejahteraan bangsa adalah dibenarkan meskipun hal itu berdekatan dengan yang istilahnya neolib, dan segala yang negatif untuk perekonomian dan kesejahteraan bangsa adalah terlarang meskipun hal itu berdekatan dengan "ekonomi kerakyatan". Dan segala usaha ekonomi yang menginjak kemerdekaan ekonomi bangsa harus dilawan, bagaimanapun resikonya.

Read More..

Ada yang baru dalam pilpres kali. Aktifnya sejumlah purnawiran dalam tim sukses masing-masing capres memberikan nuansa berbeda. Para purnawirawan ini bergerak melakukan apa yang dinamakan operasi senyap untuk kemenangan capres dukungan mereka.

Tim Garuda
Sejumlah purnawirawan membentuk Tim Garuda untuk mendukung JK-Wiranto. Tim ini diketuai oleh Marsekal Madya Purn Basri Sihedabi, mantan Aspam KSAU. Dalam tim ini bergabung mantan KSAL Laksamana Purn Bernard Kent Sondakh, Mantan KSAD Jenderal Purn Subagyo HS, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Chaeruddin, Jenderal TNI (Purn) Fahrul Rozi, Marsdya Purn Alimun Siri Rappe, Mantan Irjen TNI Laksda Purn Sosialisman, Mantan Pangarmatim Mayjen Purn Djasri Marin, dan Mantan Dan Puspom TNI Marsda Syamsuddin Arsyad. Mantan Wakasad Letjen (Purn) Sumarsono, menjadi penasihat Tim Garuda.

Gerakan Pro SBY
Tim pemenangan militer pertama kali ada dalam capres SBY-No. Para pensiunan bergabung dalam Gerakan Pro SBY (GPS) yang diketuai oleh Marsekal Madya (Purn) Surrato Siswodihardjo. Mantan Kapolri Jenderal Polisi (purn) Sutanto menjadi pembina. Bergabung dalam tim mantan Kasum TNI Letjen TNI (Purn) Suyono, mantan Kaster TNI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, serta Mayjen TNI (Purn) Herman LD. Sementara sipilnya Menhut MS Kaban, Lili Wahid, Irsyad Sudiro, serta Ahmad Mubarok.

Tim MegaPro
Dalam tim MegaPro ada Mantan Dan Sesko TNI Mayjen Purn Theo Syafei, Mantan Danjen Kopassus Muchdi PR dan Letjen Purn M Jasin.

Read More..

Isu Munaslub atau Munas dipercepat diiakan Muladi, salah satu petinggi Golkar. Keluarnya ide tersebut di saat-saat Pilpres, tentunya tidak menguntungkan bagi JK-Win. Oleh karenanya, isu ini seakan-akan usaha untuk menjegal JK-Win.

JK-Win dan Habibie, tokoh Golkar di kala sulit
Penjegalan Capres Golkar bukan saat ini saja terjadi. Pilpres 1999 membuktikan bahwa usaha tersebut sudah pernah terjadi. Uniknya, capres yang diusung Golkar saat itu berasal dari Indonesia Timur. Sama seperti Habibie, JK dianggap memiliki dosa yang sama, menurunkan suara Golkar.

Tapi baik Habibie maupun JK sebenarnya sudah membuktikan bahwa merekalah yang memiliki massa yang benar-benar solid mendukung Golkar. Para pendukung Habibie misalnya, akan melihat dari masalah lain. Golkar di era kepemimpinan Habibie berada di situasi yang terpuruk. Euforia reformasi menyebabkan Golkar mendapatkan musuh yang banyak, yang ingin melihat Golkar berakhir di panggung politik Indonesia. Ketokohan Habibie menyebabkan Golkar masih menjadi pemenang di Indonesia Timur, kawasan dari mana Habibie berasal, dari Riau dan pesisir timur Sumatera, daerah di mana perantau asal Indonesia Timur banyak merantau dan Jawa Barat, daerah yang banyak memiliki kaitan historis dengan Indonesia Timur.

JK pun menghadapi problem yang sama. Meski pemenang dalam pemilu 2004, Golkar didera penurunan citra akibat banyaknya kasus korupsi yang melanda politisi Golkar. Di tengah-tengah semangat penghapusan korupsi yang menggejala di masyarakat, di mana dua partai baru di Pemilu 2004, PKS dan Demokrat mendapatkan citra sebagai partai penghapus korupsi dan partai penuh kaum profesional Golkar masih eksis sebagai runner up pada pileg 2009. Perolehan suara Golkar masih lebih baik daripada PDIP sebagai partai yang sama-sama disapu tsunami Demokrat/PKS dan partai yang harus mempertahankan serbuan baru dari Gerindra dan Hanura. Dan JK pun membuktikan bahwa Indonesia Timur, pesisir timur Sumatera dan Jawa Barat adalah basis pertahanan Golkar.

Tantangan Gerindra
Adalah kenyataan bahwa sejak reformasi partai-partai pemenang pemilu selalu bergantian. Pemilu 1999 dimenangkan PDIP. Pemilu 2004 oleh Golkar dan Pemilu 2009 oleh Demokrat. Partai Gerindra berpeluang memenangkan pemilu 2014.

Gerindra yang diusung Prabowo memiliki segudang nilai lebih yang akan menjadi daya tarik pemilih pada 2014, yakni:
1. Dana yang besar. Sampai saat ini cawapres terkaya adalah PRabowo SUbianto.
2. Ide perubahan yang signifikan. Partai-partai yang ada tidak jelas mengusung apa, Prabowo tampil dengan isu perubahan dan misi yang jelas.
3. Kemampuan menarik tokoh.
Prabowo terbukti mampu menarik tokoh-tokoh politik ke partainya, termasuk yang dianggap fanatik selama ini. Sebut saja K.H. Zainuddin MZ dari PPP/PBR, Permadi dari PDIP, Yenny Wahid dari PKB.

Dengan potensi yang ke-3, jika Prabowo berhasil menarik tokoh-tokoh Indonesia Timur mulai dari parpol-parpol non PT seperti Ryas Rasid, Ngabalin dan kemudian para pendukung JK yang dikecewakan Golkar, akan mudah sekali membalikkan dukungan masyarakat Indonesia Timur, tapi tentu saja dengan skenario JK gagal dalam Pilpres 2009.

Jika JK Menang
Meskipun skenario Pilpres memenangkan JK-Win, tidak dapat dipastikan nasib Golkar akan lebih baik. Kalau kita lihat dari dukungan terhadap pasangan JK-Win, Hanuralah yang solid. Dan jika Gerindra mendukung pasangan ini, baik dalam pemenangan pilpres maupun di parlemen, maka akan mudahlah bagi Gerindra memindahkan penumpang Golkar ke Gerindra, karena sebagimana periode-periode sebelumnya, kita dapat melihat bahwa dukungan parlemen dari Golkar ke JK ataupun Habibie pada masa lalu tidaklah solid. Sikap seperti ini tentu akan menimbulkan sakit hati bagi pendukung JK, sehingga Gerindra tinggal menggosoknya sedikit saja.

Gerindra next bintang
Jika tidak ada perubahan berarti, kita akan melihat bahwa partai-partai besar saat ini, Demokrat, PDIP, dan Golkar akan jadi kenangan masa lalu. Ketiga partai ini mungkin akan masih bisa mengisi posisi no. 2, tetapi posisi no.1 sepertinya akan jadi perebutan antara Hanura dan Gerindra. Dengan melihat ketiga potensi di atas, Gerindralah yang paling berpeluang.

Read More..

Partai Golkar bermula dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 yang merupakan perhimpunan (federasi) dari 97 organisasi fungsional non-politik yang anggotanya terus berkembang hingga mencapai 220 organisasi. Setelah Rakernas I Desember 1965 dan Rakernas II Nopember 1967, organisasi-organisasi tersebut dikelompokkan menjadi 7 Kelompok Induk Organisasi (KINO) yaitu :
1. KOSGORO
2. SOKSI
3. MKGR
4. Kino Profesi
5. Kino Ormas Hankam
6. GAKARI
7. Kino Gerakan Pembangunan

Pada tanggal 4 Februari 1970, 7 kino tersebut mengeluarkan keputusan bersama untuk ikut menjadi peserta pemilu 1971. Pada tanggal 17 Juli 1971 musyawarah Sekber Golkar mengubah nama menjadi Golongan Karya (Golkar) sebagai nama peserta pemilu yang dikukuhkan melalui MUNAS I di Surabaya tanggal 4-10 September 1973. Dengan dukungan penguasa, Golkar berhasil menjadi pemenang pemilu pada Orde Baru yakni pada pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.

Mengikuti reformasi, tanggal 7 Maret 1999 Golkar resmi menjadi Partai Golkar dengan AD/ART yang baru yang disusun tanggal 9-11 Juli 1998. Setelah reformasi, Golkar berhasil menjadi pemenang pada Pemilu 2004 dan Runner Up pada pemilu 2009 dan 1999.

Kosgoro
Kosgoro merupakan singkatan dari Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong. Didirikan pada 10 November 1957 dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan para pejuang dari eksponen TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) yang berpusat di Jawa Timur. Pendirian digagas oleh Mas Isman, Komandan TRIP Jatim. Para pelajar dari TRIP telah ikut berjuang bersama-sama arek Soeroboyo menentang sekutu yang masuk dari Pelabuhan Perak Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 dipimpin Jenderal Mallaby. TRIP juga berperan dalam peristiwa pahlawan 10 November 1945. Selama revolusi, TRIP telah kehilangan 38 anggotanya yang gugur. Pasca revolusi, para pelajar yang tergabung dalam TRIP berpencar, ada yang menjadi guru, pengusaha. Mas Isman komandan TRIP Jatim masuk AD, Mayjen Pol Hartawan masuk kepolisian.

Setelah dua tahun berdiri, anggota Kosgoro tidak terbatas eks TRIP, tapi juga diikuti masyarakat luas. Pada era Orba, Kosgoro berubah dari koperasi menjadi orsospol. Setelah reformasi, melalui Mubes VIII di Semarang, 2000, Kosgoro menjadi ormas indipenden yang tidak terafiliasi parpol.

SOKSI
SOKSI adalah singkatan dari Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Kelahiran SOKSI bermula dari pendirian Badan Nasionalisasi (BANAS) oleh pemerintah pada tahun 1957 untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dengan ketua Mayjen D. Suprayogi Sekretaris Kapten TNI AD Suhardiman. Sekretaris BANAS, Suhardiman kemudian mengusulkan pembentukan PERSATUAN KARYAWAN PERUSAHAAN NEGARA (PKPN) dari hasil kajiannya atas permasalahan bangsa 1957-1960 dari ide Manusia Karya sebagai perwujudan Manusia Indonesia Baru yang disampaikannya kepada Ketua BANAS. Dengan konsep tersebut, akan dapat mengimbangi dan menandingi PKI beserta jajarannya.

Tanggal 20 Mei 1960 Ketua Harian BANAS menyampaikan ide dasar tentang karyawan, atau manusia karya swadiri (karyawan swadiri)yang diusulkan Suhardiman ke sidang kabinet. sekaligus persiapan pendirian PKPN. Tanggal tersebut diperingati sebagai tanggal kelahiran SOKSI. Pertengahan 1961, rapat pleno pimpinan PKPN memutuskan mendirikan Badan Koordinasi Pusat PKPN dengan Ketua Umum Suhardiman dan Sekretaris Adolf Rahman.
21 September 1962 Mukernas I BKPPKPN di Palembang gagal menghasilkan nama karena BKPPKPN tidak mencerminkan ciri dan misi yang jelas. Suhardiman mengusulkan nama SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia).MUBES I BKPPKPN 17-22 Desember 1967 melegitimasi nama SOKSI. Sejak 1962, organisasi sayap SOKSI didirikan dengan kontra nama onderbow PKI - LEKRI <-> LEKRA, GERWASI <-> GERWANI, RTI <-> BTI, PELMASI dan sebagainya. Pada tanggal 23 Maret 1963 dilahirkan Doktrin KARYAWANISME.

Read More..

Bencana demi bencana terjadi beruntun. Tsunami, banjir dan sebagainya. Pemerintah pun sibuk mengadakan rapat dan membuat badan-badan baru. Badan Rekonstruksilah namanya, Tim inilah, dan Tim itulah. Padahal, sudah ada departemen sosial. Untuk apakah departemen itu dibentuk?

Permasalahan sosial sebenarnya sangat komplit. Selain para pengungsi dan korban bencana, fakir miskin adalah salah satu permasalahan sosial yang cukup berat. Orang miskin akan tetap ada, selagi manusia ada di muka bumi. Semakmur apa pun negara itu.

Ada dua jenis orang miskin:
1. Orang miskin karena tidak mempunyai kemampuan mencari penghidupan.
2. Orang miskin yang tidak mempunyai kemauan mencari penghidupan.

Kedua jenis orang ini ada dan tidak bisa dihindari.

Pendahulu bangsa telah memikirkannya
Adanya dua jenis orang miskin yang tidak dapat dihindari tersebut telah disadari oleh para pendahulu bangsa ini. Mereka telah melindunginya dengan satu ayat dalam UUD 1945. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara

Anak-anak terlantar
Sepanjang sejarah Republik Indonesia apakah sudah direalisasikan kedua amanat UUD 1945 tersebut. Anak-anak terlantar di Indonesia berjumlah ribuan atau mungkin lebih banyak lagi. Kebanyakan di antara mereka:
1. Hidup di kolong jembatan, yang laki-laki belajar mencopet, menjual obat terlarang. Yang perempuan diajarkan menjual diri.
2. Yang masih balita diperjualkan ke luar negeri.

Ada beberapa panti asuhan yang menampung sebagian kecil anak-anak terlantar. Panti-panti asuhan tersebut dikelola oleh lembaga swasta yang biasanya berupa lembaga keagamaan. Hampir tidak ada panti asuhan yang secara formal dikelola negara. Oleh karenanya, dalam hal anak-anak terlantar tidak ada pemeliharaan negara

Fakir miskin
Nasib yang lebih buruk diterima oleh para fakir miskin. Mereka hidup di kolong jembatan. Sebagian bekerja sebagai pemulung. Tetapi tidak sedikit yang bekerja di dunia hitam. Utamanya perempuan, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi pengekspor Pekerja Seks Komersial.

Para fakir miskin tersebut banyak yang diperjualbelikan. Pemerintah sibuk mengurus efek dari kemiskinan. Penutupan lokalisasi, razia wanita tuna susila, razia gepeng, razia preman dan sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah mencarikan solusi. Jika para Wanita Tuna Susila berhenti beroperasi, bagaimana mereka menghidupi keluarganya? Tragisnya, dalam berita salah satu harian Riau, ada nenek-nenek yang berusia kepala 6 yang masih beroperasi menjadi PSK dan sudah terjaring razia dua kali. Dia membandel karena tuntutan perut. Dan untuk itu, dia bersedia dibayar murah, hanya Rp. 3.000,-an.

Program transmigrasi yang telah dijalankan pemerintah Orde Baru adalah salah satu cara mengurangi fakir miskin. Tetapi tentu hanya mereka yang berjiwa tani dan normal. Bagaimana dengan mereka yang cacat? dan bagaimana dengan yang tidak berjiwa agraris? Tentu, setelah lahan didapat mereka sibuk menjualnya dengan harga murah dan kembali jadi gelandangan.

Rumah Singgah dan Panti Asuhan Negara sebagai solusi
Departemen sosial harus diberdayakan untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Untuk anak terlantar jelas, pemerintah harus ikut langsung mengelola panti asuhan, tidak hanya sekedar sebagai lembaga pengawas. Jika departemen pendidikan mengelola, departemen agama mengelola madrasah, saatnya departemen sosial mengelola panti asuhan. Bukan dalam arti swasta tidak boleh berperan, boleh, tetapi kehadiran swasta hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai pelaku utama.

Selanjutnya untuk fakir miskin sudah selayaknya dibentuk rumah singgah. Rumah singgah adalah tempat menampung kaum miskin, baik yang cacat maupun yang tidak. Orang miskin layak mendapatkan makanan yang pantas dan tempat tidur yang pantas, tentu saja namanya rumah singgah/penampungan tentu tidak sama dengan rumah biasa. Namun, kebutuhan dasar asasi mereka sebagaimana layaknya manusia normal harus tetap didapatkan. Mereka berhak memiliki kamar yang walaupun sederhana dan kecil untuk privasi, sementara fasilitas lain seperti dapur, MCK tidak masalah bersama-sama.

Bagaimanapun, setelah kebutuhan dasar terpenuhi manusia akan kembali harga dirinya. Manusi normal akan berusaha hidup normal. Dan untuk itu mereka akan mencari pekerjaan yang layak sesuai bakat dan kemampuannya. Pemerintah dapat memberikan pelatihan agar mereka mendapatkan skill sesuai bakat dan minatnya. Skill-skill tersebut adalah skill yang dapat menunjang mereka untuk bergerak di profesi tertentu yang utamanya dapat dijual untuk masyarakat kelas bawah, tetapi ada harapan untuk meningkat.

Rumah singgah sebagai barak penampungan
Rumah singgah yang dibangun tersebut pada saat-saat tertentu juga akan dapat dipergunakan untuk menampung para pengungsi. Jika para fakir miskin diharapkan dapat keluar setelah memiliki skill yang memadai, para pengungsi dengan sendirinya akan keluar kalau dari asal mereka sudah normal kembali.

Read More..

Bangsa Indonesia memang kreatif. Dalam urusan pembuatan inisial pasangan capres cawapres kreativitas tersebut terlihat nyata. Jusuf Kalla dan Wiranto menginisialkan diri dengan JK-Win, mengingatkan orang pada Honda Win. Megawati dan Prabowo menginisialkan diri dengan Mega-pro, salah satu merek honda juga.

Iseng-iseng Inisial
Inisial pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono yang bertukar inisial ternyata menarik kreativitas masyarakat untuk membuat joke. SBY-Boediono semula berinisial SBY-Berbudi. Tapi karena masyarakat Palembang mengartikan Berbudi pembohong/penipu, SBY-Boediono menukar inisialnya menjadi SBY-Boediono. Sebaliknya ada yang iseng menginisialkannya menjadi SBY-No.

Dari pertukaran inisial tersebut, muncul kreasi-kreasi pasangan joke yakni:
SBY - Hatta Rajasa = SBY-BERJASA.
SBY - Salahuddin Wahid = SBY-BERSALAH.
SBY - Rani = SBY-BERANI.
SBY - Soetrisno Bachir = SBY-BERAKHIR.
SBY - Taufik Kiemas = SBY-BERKEMAS.
SBY - Megawati = SBY-Gawat.

Read More..

Acara Presiden Pilihan yang ditaja TV One bekerja sama dengan KADIN terbilang sukses. Dua pembicara yang tampil, berhasil memukau pemirsa. Teristimewa bagi JK. JK yang semula kurang optimal mempromosikan dirinya, sekarang mendapat kesempatan. JK yang mungkin selama ini masih ragu-ragu berhadapan dengan SBY, karena takut akan menjadi bumerang seandainya bekerja sama kembali dengan SBY, dapat menyampaikan segala yang menjadi kemengkalan hatinya, karena sekarang tidak ada lagi beban baginya, karena toh, sudah pasti ia berhadapan dengan SBY.

Dalam penampilan yang disiarkan langsung tersebut ada 3 macam tanggapan pemirsa.

• Pemirsa yang masih fanatik buta dengan SBY mengatakan penampilan SBY yang memukau.
  
• Pemirsa yang tanpa beban dengan terang-terangan mengatakan JK lebih memukau.
  
• Pemirsa yang masih simpatik dengan SBY mengatakan yang menang Kadin.
  
• Pemirsa yang belum simpatik dengan JK mengatakan JK memukau, tetapi sayangnya JK Golkar.
  

Fanatisan Buta
Dari empat macam tanggapan pemirsa dapat kita lihat ragam calon pemilih kita. Masih banyak fanatisan yang buta yang selalu menganggap bahwa calonnyalah yang terbaik, walaupun kenyataannya bisa saja berbeda. Ada bagian masyarakat yang fanatik buta dengan SBY, ada yang fanatik buta dengan Prabowo, ada yang fanatik buta dengan Megawati, ada yang fanatik buta dengan Wiranto, ada yang fanatik buta dengan JK.

Kelompok-kelompok fanatik adalah mereka yang memang memiliki emosi yang tinggi dengan calon. Kelompok masyarakat Indonesia Timur misalnya, baik yang berada di Indonesia Timur sendiri maupun yang berada di pesisir Timur Sumatera dan Kepulauan Timur Sumatera (Riau Pesisir, Kepri, Jambi Pesisir, Sumsel Pesisir, Bangka Belitung dan Lampung Pesisir) akan tetap memilih JK, sejelek apapun JK, karena JKlah yang darahnya paling dekat dengan mereka. Demikian pula sebagian warga Sumatera Barat yang menganggap kemenangan JK adalah kemenangan Minang, karena jika JK menang yang menjadi Bundo Kandung adalah orang Minang. Kelompok ini tidak akan mau tahu, yang penting JK, urang sumando, jadi presiden dan istri JK, bundo kandung, menjadi ibu negara.

Kelompok Marhaenisme telah mematrikan Megawati Soekarnoputri sebagai perlambang Soekarno. Sejelek apapun Megawati, mereka tetap akan memilih Megawati.

Kelompok-kelompok yang sudah jatuh cinta dengan penampilan dan pamor SBY yang memikat, akan tetap memilih SBY, selambat dan seragu apa pun SBY.

Demikian pula pendukung Prabowo dan Wiranto. Mereka akan tetap ngotot.

Namun berapakah jumlah mereka? Belum dapat dipastikan, namun sepertinya jumlah kaum fanatik ini di Indonesia sudah berkurang. Terutama sekali fanatisan ideologis. Namun fanatisan darah, mungkin masih memadai. Jumlah kaum fanatis, ini tidak kurang dari 40% pemilih Indonesia.

Kaum fanatisan memang buta, sejelek apa pun idola mereka, akan tetap dianggap bagus. Prestasi kecil dibesar-besarkan. Kelemahan besar, dikecil-kecilkan.

Simpatisan
Ada sekelompok orang yang simpatik dengan salah satu calon, utamanya SBY. Namun demikian, simpatisan tidaklah sebuta fanatisan. Sebagai contoh, pemirsa yang mengatakan Kadin lebih memukau adalah pemirsa yang di dalam hatinya masih simpatik dengan SBY, namun dia mengakui bahwa JK lebih mengesankan dalam acara tersebut. Dibandingkan dengan fanatisan, SBY memiliki calon pemilih dari kelompok inilah yang terbesar.

Dari manakah simpatisan SBY datang? Simpatisan SBY adalah warga yang sudah sangat kecewa dengan politik zaman orde baru yang penuh tipu muslihat dan janji-janji palsu. Mereka sudah terlanjur menganggap politisi sebagai orang-orang yang NATO, No Action Talk Only. Kelompok ini pada mulanya mencoba memilih Megawati melalui PDIP di tahun 1999, namun ternyata Megawati mengecewakan. Sebagian juga memilih PAN, namun ternyata Amin Rais juga mengecewakan. Ada yang memilih PKB, namun Gus Dur juga mengecewakan. Kelompok-kelompok yang kecewa ini kemudian cenderung untuk memilih orang/partai yang kurang bicara. Dalam kategori, partai PKS termasuk partai yang dalam kurun 10 tahun yang lalu termasuk partai yang kurang banyak bicara. Dan dari segi tokoh, SBY adalah tokoh yang kurang banyak berbicara. Dari sini dapat kita lihat logika, bahwa para pendukung PKS termasuk mereka-mereka yang mengidolakan SBY sebagai presiden.

Calon presiden pesaing SBY, yang tidak banyak berbicara, tetapi ungkapannya selalu mengandung kebenaran, apalagi diungkapkan tanpa kebencian, dan memiliki bukti-bukti kinerja akan mengurangi simpati para simpatisan ini kepada SBY. JK hampir memiliki karakteristik ini. Jika dia dapat berhati-hati menyerang secara lugas, simpatisan SBY akan menyusut. Namun, untuk berpindah proses ini bukanlah mudah. Artinya, mereka mulai memikirkan JK, tapi masih hati-hati untuk melepaskan SBY.

Karena itulah ungkapannya, "Yang menang adalah KADIN".

Pemilih dan partai
Pemilihan presiden pada umumnya pemilihan person. Pilpres 2004 membuktikan bahwa partai sebesar Golkar dan koalisinya PDIP tidak menjamin bahwa pemilihnya akan memilih capres yang diusung dari partai tersebut.

Demikian pula periode ini, akankah terjadi kebalikannya? SBY yang didukung oleh partai sebesar Demokrat dengan 4 partai tengah ditambah belasan partai-partai kecil adalah kekuatan dahsyat yang dari hitung-hitungan hasil pileg, pemilihnya adalah 60%. Akankah kejadian 2004 terulang dan SBY yang dengan koalisinya yang besar terjungkal? Bisa saja.

Tapi ada yang membedakan. Golkar dan PDIP adalah partai yang sangat mengecewakan pemilih Indonesia. Bahwa ada yang memilih Golkar saat itu karena menganggap hanya Golkarlah tempat pelarian dari PDIP yang incumbent saat itu. Pemilih PDIP bagaimanapun sulit untuk pindah ke partai berbasis keagamaan, sebaliknya Demokrat yang baru muncul saat itu belum teruji.

Kinerja dan birokrasi di Golkar adalah hal yang paling tidak berkesan bagi masyarakat. Meskipun secara umum Golkar menang, tetapi lebih besar lagi jumlah yang tidak memilih mereka. Dan kelompok inilah yang akhirnya bersatu memenangkan SBY di 2004. Oleh karenanya, satu beban yang harus dihadapi JK adalah bagaimana menjawab mereka yang "simpatik pada JK, tapi tidak simpatik pada Golkar."?

Read More..