Dekan Pascasarjana Universitas Tarumanegara orang comberan

Dekan Pascasarjana Universitas Tarumanegara ternyata orang comberan. Itu bukan pernyataan saya lho. Itu pernyataan Rizal Mallarangeng dalam acara Apa Kabar Malam di TV-One.

Kronologisnya
Indra J. Piliang menolak kalau Jusuf Kalla harus meminta maaf atas tersebarnya selebaran tentang isu istri Boediono Herawati beragama Katolik. Menurut Indra, kasus tersebut tengah diselidiki oleh kepolisian. Tersangka penyebaran ternyata adalah mantan simpatisan Partai Demokrat pada Pemilihan Legislatif lalu.

Selanjutnya, Indra J. Piliang juga menegaskan, bahwa isu tersebut bukan diciptakan oleh tim sukses JK-Win, tetapi dari pemberitaan Tabloid Indonesia Monitor. Pada edisi 49 Tahun I 3-9 Juni 2009 halaman 6 berisi wawancara dengan Habib Husein al Habsy yang bertajuk: "Apakah PKS tidak tahu Istri Boediono Katolik?" dan halaman 7 yang memuat wawancara dengan Direktur Pascasarjana Universitas Tarumanegara Prof. Dr. Suparman yang menyatakan Boediono seorang kejawen.

Menanggapi itu, Rizal Mallarangeng mengatakan omongan orang comberan kok didengarkan.

Indra J. Piliang kemudian menyatakan seorang intelektual seperti itu tidak pantas dinyatakan comberan.

Kontroversi Rizal Mallarangeng
Ucapan Rizal tersebut seperti biasa, kalau tidak ada gempa politik, akan menimbulkan kontroversi. Aneh memang, seorang doktor sekaliber Rizal, menyulut kontroversi. Apakah hal ini disengaja, ataukah memang kontrol emosinya yang kurang.

Beberapa kasus kontroversi ucapan Rizal Mallarangeng:
1. Menyebut Kwik kurang pintar
Rizal pernah sesumbar Boediono yang dipilih SBY sebagai cawapres lebih pintar daripada Kwik Kian Gie yang sama-sama pernah menjadi Menteri Perekonomian

2. Menyentil Prabowo tidak pantas bicara ekonomi kerakyatan
Prabowo yang memiliki kuda yang salah satunya bernilai 3 milyar menurut Rizal tidak pantas bicara ekonomi kerakyatan. Rizal juga mengungkit kasus Prabowo yang menurutnya pernah dipecat dalam peristiwa penculikan aktivis.

3. Meminta JK meminta maaf
Akibat beredarnya isu selebaran tentang agama istri Boediono, Rizal meminta JK-Win meminta maaf.

Disengaja atau silap
Ucapan-ucapan Rizal yang kontroversi kalau dilihat dampaknya sebenarnya sangat berpengaruh di kalangan bawah.
1. Tuduhan bahwa JK telah melakukan black campaign menguatkan dukungan massanya kepada SBY yang dianggap diserang dengan berbagai cara.
2. Tuduhan selebaran istri Boediono katolik tersebut juga mengundang simpati sebagian nonmuslim kepada SBY dan menurunnya simpati kepada JK yang dianggap tidak toleran.
3. Tuduhan pemecatan Prabowo menimbulkan kontra dukungan terhadap Prabowo yang dinilai pelanggar HAM.
4. Isu kuda Prabowo meningkatkan simpati kepada SBY, karena menganggap isu-isu neolib hanyalah salah satu black campaign.

Dengan berbagai keuntungan yang didapat SBY tersebut, apakah Rizal menyengaja mengorbankan diri dengan membuat ucapan-ucapan kontroversial atau memang murni karena kesilapan akibat tidak bisa mengendalikan emosi?

Antasari, KPK dan Keluarga SBY

Ada yang mengherankan anak bangsa, Antasari belum tentu bersalah tetapi sudah dicekal. Para koruptor BLBI sudah jelas-jelas bersalah, tetapi surat pencekalan terlambat keluar karena permasalahan administrasi. Uniknya, penjeratan Antasari dilakukan menjelang pemilu dan pilpres. Logis, kalau ada yang bertanya, ada apa?

Audit KPK
Salah satu isu kontroversial saat ini adalah audit KPK oleh BPK. Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan KPK siap diaudit asal ada dasar hukumnya. Setiap tahun KPK diaudit oleh dengan hasil "wajar tanpa pengecualian". Dan KPK selama ini tidak pernah menghadapi persoalan dalam sistem pengelolaan keuangannya.

Pernyataan SBY tentang kekesalannya atas "super bodynya" KPK dan tindakan BPK yang mencurigakan ini mengundang pertanyaan. SBY menampiknya. SBY mengaku tidak pernah memerintahkan BPK mengaudit KPK. Terhadap bantahan SBY tersebut, Johan Budi mengatakan biarlah masyarakat yang menilainya.

Kasus BLBI
Kasus BLBI telah menyeret besan SBY, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Tantawi Pohan. Aulia masuk penjara dengan dugaan kasus korupsi dana YPPI (Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia) sebesar Rp. 100 milyar. Aulia dituntut bersama tiga mantan direksi BI Hendro Budianto, Paul Sutopo, dan Heru Supraptomo. Mereka menerima bantuan masing-masing sebesar Rp10 miliar. Para terdakwa menyetujui memberikan dana Rp 25 miliar kepada mantan Gubernur BI Sudradjad Djiwandono dan Rp13,5 miliar kepada mantan Deputi Gubernur BI Iwan R. Prawiranata. Para terdakwa juga diduga menyetujui pemberian uang sebesar Rp 31,5 miliar kepada DPR melalui anggota DPR Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu. Pemberian itu untuk memperlancar amandemen UU BI dan penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kasus Powertel
PowerTel adalah perusahaan penyedia jasa infrastruktur backbone internet ini merupakan perusahaan yang melibatkan keluarga Ani Yudhoyono dan keluarga Hatta Rajasa. Dalam susunan pejabat teras PowerTel duduk Hartanto Edhie Wibowo, adik kandung Ani Yudhoyono, sebagai komisaris utama dan nama Retno Cahyaningtyas. Sedangkan Di jajaran direksi ada dua anggota keluarga Hatta Rajasa, yakni Ketua DPW PAN Sumatera Selatan Achmad Hafisz Tohir dan Jon Erizal.

Saat Hatta Rajasa menjadi Menteri Perhubungan, diduga PowerTel mendapat kemudahan dari pihak Dephup, dalam hal ini dengan PT Kereta Api (KA). Kabarnya, menurut sumber, beberapa proyek yang mereka garap adalah pembangunan double track serta infrastruktur pendukung kereta api jurusan Tanah Abang-Serpong. Proyek tersebut menghabiskan dana APBN 2006-2007 senilai Rp 333 miliar. Proyek lainnya, pengadaan 16 unit kereta api listrik (KRL) bekas asal Jepang, senilai Rp 44,5 miliar. Belakangan proyek KRL eks Jepang itu, dipertanyakan banyak kalangan karena dinilai kemahalan.

Kasus BNI
KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Eddy Baskoro Yudhoyono dan Gatot Suwondo di BNI. Ada berbagai manuver yang dilakukan Gatot dan Eddy untuk membobol BNI, Gatot sang paman bertindak sebagai Dirut BNI dan Eddy Baskoro bertindak selaku nasabah penerima pinjaman. Ditengarai jumlah dana yang dimainkan berkisar ratusan milyar rupiah, antara lain dalam bentuk kredit macet dan dana-dana lain yang sedang ditelusuri KPK, dengan total dana sekitar Rp. 600 milyar.
Gatot M Suwondo Dirut BNI adalah ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. pria itu menikahi adik perempuan dari Ani Yudhoyono. Dari awal pengangkatan Gatot menjadi Dirut BNI sempat menggegerkan BNI dan dunia perbankan, mengingat kinerja Gatot yang dibawah rata-rata direktur bank.
Dalam RUPS yang digelar 6 Februari 2008, susunan direksi baru BNI dibentuk. Susunan direksi BNI adalah Dirut Gatot Mudiantoro Suwondo, wakil dirut Felia salim yang sebelumnya menjabat komisaris independen. Direktur: Achmad Baiquni, Bien Subiantoro, Suwoko Singoasto, Krishna Suparto, Darwin Suzandi, Ahdi Jumhari Luddin, Doddy Virgianto, Yap Tjay Soen. Posisi komisaris utama diberikan ke Erry Riyana Hardjapamekas yang sebelumnya adalah ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nama-nama Keluarga SBY yang tersangkut KPK

Istri - Ani Yudhoyono
Anak - Eddy Baskoro Yudhoyono
Besan - Aulia Tantawi Pohan
Ipar - Gatot Suwondo
Ipar - Hartanto Edhie Wibowo
Ipar - Retno Cahyaningtyas

Kasus money politic ibas
Eddy Baskoro Yudhoyono, anak bungsu Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pernah terlibat kasus money politic. Harian Bangsa di Ponorogo, Jawa Timur, menulis bahwa Ibas –panggilan Eddy Baskoro Yudhoyono– membagi-bagikan uang Rp. 10.000,- kepada masyarakat di daerah pemilihannya di Ponorogo, Jawa Timur. Anehnya justru karena pemberitaan itu, ketiga media dijerat dengan pasal pencemaran nama baik.

Adam Malik, si kancil

Salah satu tokoh Rengas Dengklok adalah pria cerdik berpostur kecil yang dijuluki ''si kancil” ini dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatra Utara, 22 Juli 1917 dari pasangan Haji Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Kepahlawanannya teruji oleh sebuah tuduhan terlibat CIA.

Semenjak kecil ia gemar menonton film koboi, membaca, dan fotografi. Setelah lulus HIS, sang ayah menyuruhnya memimpin toko 'Murah', di seberang bioskop Deli. Di sela-sela kesibukan barunya itu, ia banyak membaca berbagai buku yang memperkaya pengetahuan dan wawasannya.

Ketika usianya masih belasan tahun, ia pernah ditahan polisi Dinas Intel Politik di Sipirok 1934 dan dihukum dua bulan penjara karena melanggar larangan berkumpul. Adam Malik pada usia 17 tahun telah menjadi ketua Partindo di Pematang Siantar (1934- 1935) untuk ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik merantau ke Jakarta.

Pada usia 20 tahun, Adam Malik bersama dengan Soemanang, Sipahutar, Armin Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna, memelopori berdirinya kantor berita Antara tahun 1937 berkantor di JI. Pinangsia 38 Jakarta Kota. Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, ia sudah sering menulis antara lain di koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo.

Di zaman Jepang, Adam Malik aktif bergerilya dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus 1945, bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, Adam Malik pernah melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk memaksa mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta. Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1947) yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen.

Akhir tahun lima puluhan, atas penunjukan Soekarno, Adam Malik masuk ke pemerintahan menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Karena kemampuan diplomasinya, Adam Malik kemudian menjadi ketua Delegasi RI dalam perundingan Indonesia-Belanda, untuk penyerahan Irian Barat di tahun 1962. Selesai perjuangan Irian Barat (Irian Jaya), Adam Malik memegang jabatan Menko Pelaksana Ekonomi Terpimpin (1965). Pada masa semakin menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, Adam bersama Roeslan Abdulgani dan Jenderal Nasution dianggap sebagai musuh PKI dan dicap sebagai trio sayap kanan yang kontra-revolusi.

Ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan Orde Lama, posisi Adam Malik yang berseberangan dengan kelompok kiri justru malah menguntungkannya. Tahun 1966, Adam disebut-sebut dalam trio baru Soeharto-Sultan-Malik. Pada tahun yang sama, lewat televisi, ia menyatakan keluar dari Partai Murba karena pendirian Partai Murba, yang menentang masuknya modal asing. Empat tahun kemudian, ia bergabung dengan Golkar. Sejak 1966 sampai 1977 ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II / Menlu ad Interim dan Menlu RI.

Sebagai Menlu dalam pemerintahan Orde Baru, Adam Malik berperanan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain termasuk rescheduling utang Indonesia peninggalan Orde Lama. Bersama Menlu negara-negara ASEAN, Adam Malik memelopori terbentuknya ASEAN tahun 1967. Ia bahkan dipercaya menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York. Ia orang Asia kedua yang pernah memimpin sidang lembaga tertinggi badan dunia itu. Tahun 1977, ia terpilih menjadi Ketua DPR/MPR. Kemudian tiga bulan berikutnya, dalam Sidang Umum MPR Maret 1978 terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-3 menggantikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang secara tiba-tiba menyatakan tidak bersedia dicalonkan lagi.

Beberapa tahun setelah menjabat wakil presiden, ia merasa kurang dapat berperan banyak. Maklum, ia seorang yang terbiasa lincah dan aktif tiba-tiba hanya berperan sesekali meresmikan proyek dan membuka seminar. Kemudian dalam beberapa kesempatan ia mengungkapkan kegalauan hatinya tentang feodalisme yang dianut pemimpin nasional. Ia menganalogikannya seperti tuan-tuan kebon.

Sebagai seorang diplomat, wartawan bahkan birokrat, ia seing mengatakan ‘semua bisa diatur”. Sebagai diplomat ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Tapi perkataan ‘semua bisa diatur’ itu juga sekaligus sebagai lontaran kritik bahwa di negara ini ‘semua bisa di atur’ dengan uang.

Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya, H.Adam Malik meninggal di Bandung pada 5 September 1984 karena kanker lever. Kemudian, isteri dan anak-anaknya mengabadikan namanya dengan mendirikan Museum Adam Malik. Pemerintah juga memberikan berbagai tanda kehormatan.

Tuduhan CIA
Dari 800 lebih halaman di buku Membongkar Kegagalan CIA karya Tim Weiner, wartawan The New York Times yang pernah meraih Pulitzer, cerita soal Indonesia hanya makan 5 halaman saja, dimulai pada halaman 329. Meski sekelumit, namun pengakuan perwira CIA bahwa Adam Malik adalah agen CIA menggegerkan Tanah Air.

“Saya merekrut dan mengontrol Adam Malik,” ujar Clyde McAvoy, perwira CIA itu, dalam sebuah wawancara pada tahun 2005. McAvoy bertemu dengan Adam Malik di sebuah tempat rahasia dan aman di Jakarta pada 1964.

“Dia adalah pejabat Indonesia tertinggi yang pernah kami rekrut,” tambah McAvoy.

Adam Malik dirinci lebih dalam lagi setelah itu. Disebutkan, dalam beberapa minggu yang menegangkan pada bulan Oktober 1965, Negara Indonesia terpecah dua.

Tim Weiner menulis, “CIA berusaha mengkonsolidasi sebuah pemerintah bayangan, sebuah kelompok tiga serangkai yang terdiri atas Adam Malik, Sultan yang memerintah di Jawa Tengah, dan perwira tinggi angkatan darat berpangkat mayor jenderal bernama Suharto.

“Malik memanfaatkan hubungan dengan CIA untuk mengadakan serangkaian pertemuan rahasia dengan Duta Besar Amerika yang baru di Indonesia, Marshall Green. Sang Duta Besar mengatakan bahwa dia bertemu dengan Adam Malik “di sebuah lokasi rahasia” dan mendapatkan “gambaran yang sangat jelas tentang apa yang dipikirkan Soeharto dan apa yang dipikirkan Malik serta apa yang mereka usulkan untuk dilakukan” buat membebaskan Indonesia dari komunisme melalui gerakan politik baru yang mereka pimpin, yang disebut Kap-Gestapu.
……..

Tim Weiner juga menulis, “Pada pertengahan bulan Oktober 1965, Malik mengirimkan seorang pembantunya ke kediaman perwira politik senior kedutaan, Bob Martens, yang pernah bertugas di Moskow ketika Malik juga bertugas di sana sebagai diplomat Indonesia. Martens menyerahkan kepada utusan Malik itu sebuah daftar yang tidak bersifat rahasia, yang berisi nama 67 pemimpin PKI, sebuah daftar yang telah dia rangkum dari kliping-kliping surat kabar komunis.”

Pada bagian lain disebutkan juga bahwa Duta Besar Green, McGeorge Bundy (Penasihat Keamanan Nasional) dan Bill Bundy (Asisten Menlu untuk Timur Jauh), melihat Suharto dan Kap-Gestapu layak mendapat bantuan AS. Namun Duta Besar Green mengingatkan bahwa bantuan itu tidak boleh berasal dari Pentagon atau Deplu. Program bantuan itu tidak akan bisa dirahasiakan; risiko politisnya sangat besar. Akhirnya disepakati bahwa uang itu harus ditangani oleh CIA.

Mereka sepakat untuk mendukung militer Indonesia dalam bentuk bantuan obat-obatan senilai US$ 500.000 yang akan dikirimkan melalui CIA dengan pengertian bahwa angkatan darat akan menjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan uang tunai.

Dubes Green, setelah berunding dengan Hugh Tovar, mengirimkan pesan telegram kepada Bill Bundy, yang merekomendasikan pembayaran uang dalam jumlah yang cukup besar kepada Adam Malik:

“Ini untuk menegaskan persetujuan saya sebelumnya bahwa kita menyediakan uang tunai sebesar Rp 50 juta (sekitar $ 10 ribu) buat Malik untuk membiayai semua kegiatan gerakan Kap-Gestapu. Kelompok aksi yang beranggotakan warga sipil tetapi dibentuk oleh militer masih memikul kesulitan yang diakibatkan oleh semua upaya represif yang sedang berlangsung…

Kesediaan kita untuk membantu dia dengan cara ini, menurut saya , akan membuat Malik berpikir bahwa kita setuju dengan peran yang dimainkannya dalam sebuah kegiatan anti-PKI, dan akan memajukan hubungan kerja sama yang baik antara dia dan angkatan darat.

Kemungkinan terdeteksinya atau terungkapnya dukungan kita dalam hal ini sangatlah kecil, sebagaimana setiap operasi “tas hitam” yang telah kita lakukan.”

Tim Weiner juga menulis, “Sebuah gelombang besar kerusuhan mulai meningkat di Indonesia. Jenderal Suharto dan gerakan Kap-Gestapu telah membunuh begitu banyak orang. Dubes Green kemudian memberi tahu Wapres Hubert H Humprey dalam sebuah pembicaraan di kantor wakil presiden di Gedung Capitol bahwa “300.000 sampai 400.000 orang telah dibantai” dalam “sebuah pertumpahan darah besar-besaran”.

Wakil Presiden menyebutkan bahwa dia telah mengenal Adam Malik selama bertahun-tahun, dan Dubes memujinya sebagai “salah satu orang terpintar yang pernah dia temui.” Malik dilantik sebagai menteri luar negeri, dan dia diundang untuk berbincang-bincang selama 20 menit dengan Presiden Amerika di Oval Office. Mereka menghabiskan waktu berbincang-bincang tentang Vietnam.

Pada akhir pembicaraan mereka, Lyndon Johnson mengatakan bahwa dia memiliki perhatian amat besar tentang perkembangan di Indonesia dan dia mengirimkan salam hangatnya untuk Malik dan Suharto. Dengan dukungan AS, Malik kemudian terpilih menjadi ketua Sidang Umum PBB.”

Tanggapan Pengamat
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Wisnu Subroto 30 November 2008 menduga kalau hal ini merupakan salah satu strategi pihak asing untuk memperlemah posisi Indonesia.

"Ini barang kali salah satu strategi untuk memperlemah potensi itu karena terus terang bahwa di negara-negara barat itu perekonomian sudah mencapai titik jenuh. Sehingga akan direbut oleh negara-negara berkembang termasuk yang sudah jelas dan Indonesia, " pungkasnya.

"Tugas intelijen kan mencari informasi atau memberi informasi yang terbalik," kata sejarawan Taufik Abdullah, di sela-sela API Public Forum di Pascasarjana UGM, Yogyakarta, Kamis (27/11/2008).

Taufik sendiri mengungkapkan, tidak masuk akal jika Adam Malik dianggap sebagai agen CIA. Sebab jika mengikuti sejarah hidup dan perjuangannya, Adam Malik merupakan seorang nasionalis yang cenderung sosialis.

Adam Malik bahkan terkenal sebagai pengikut Tan Malaka yang berseberangan dengan Syahrir, namun juga mengakui Sukarno sebagai gurunya.

"Payah kalau soal itu. Tak masuk akal dia agen CIA mengingat dia adalah nasionalis yang cenderung sosialis. Apalagi dia berbasis sekolah agama pula," imbuhnya.

Taufik menjelaskan, Adam Malik merupakan tokoh pemuda yang juga menggerakkan agar segera ada proklamasi kemerdekaan. Selain itu Adam Malik juga sempat menjadi menteri perdagangan, duta besar di Rusia, hingga menjadi salah satu tokoh penting di samping Suharto dan Sri Sultan HB IX, saat zaman peralihan menjelang Sukarno lengser.

"Saya kagum dengannya. Meskipun dia menginginkan Sukarno turun dia tak berkhianat karena memang realitas politiknya waktu itu, Sukarno sudah ditinggalkan para pemuda," tuturnya.

"Saya aneh dan ragu. Dalam arti, Adam Malik sebagai tokoh benaran pejuang sekaligus patriot bagi Indonesia, masak iya dia mau menjual negaranya demi uang tunai USD10.000," ungkap sejarawan Anhar Gonggong saat dihubungi okezone, Senin (24/11/08).

Dia pun menjelaskan bisa saja kemungkinan keluarnya buku tersebut merupakan rekayasa yang dilakukan Amerika untuk kepentingan politik mengingat ada aturan setelah 30 tahun dan 50 tahun sebuah dokumen rahasia dapat diumumkan.

Sebelumnya, sejarawan ini pernah mendengar selentingan informasi yang menyatakan keterlibatan Adam Malik sebagai mata-mata dari Amerika.

"Sudah lama, saya dengar kabar ini setahun yang lalu dari kawan mantan dirjen, namun tahu-tahu saya sudah dengar buku tersebut sudah di publikasikan," kata sejarahwan yang mengaku sangat kenal dekat dengan Adam Malik.

Riwayat Hidup
Nama:
H. Adam Malik
Lahir :
Pematang Siantar, 22 Juli 1917
Meninggal:
Bandung, 5 September 1984
Agama:
Islam

Isteri:
Nelly Adam Malik
Ayah:
Abdul Malik Batubara
Ibu:
Salamah Lubis

Pendidikan:
SD (HIS) dan Madarasah Ibtidaiyah
Otodidak

Jabatan:
Wakil Presiden RI (23 Maret 1978-1983)
Ketua MPR/DPR 1977-1978
Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26
Wakil Perdana Menteri II/Menteri Luar Negeri RI (1966-1977)
Menko Pelaksana Ekonomi Terpimpin (1965)
Ketua delegasi Indonesia-Belanda (1962)
Duta besar di Uni Soviet dan Polandia (1959)
Anggota DPA (1959)
Anggota Parlemen (1956)
Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1947)

Profesi
Wartawan (Pendiri LKBN Antara tahun 1937)

Organisasi:
Pinisepuh Golongan Karya
Pendiri Partai Murba (1946-1948)
Pendiri Partai Rakyat (1946)
Ketua Partindo di Pematang Siantar (1934- 1935)

Menyimak jejak langkah Chairul Saleh

Dr. Chairul Saleh adalah salah satu di antara tiga Waperdam Soekarno pada masa G30S PKI,di samping Dr. Soebandrio dan Dr. J. Leimena. Dr. Chairul Saleh saat itu menjabat sebagai Waperdam III. Tokoh penggagas utama Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini ditangkap tanpa alasan yang jelas oleh Soeharto saat menjabat sebagai Ketua MPRS 1967 dan meninggal di tahanan. Tokoh yang menolak modal asing ini, alumni Universitas Bonn, Jerman ini, hanya membolehkan masuknya modal asing jika setuju dengan profit sharing.

Riwayat Hidup
Chaerul Saleh Datuk Paduko Rajo atau lebih dikenal dengan nama Chaerul Saleh (lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, 13 September 1916 – wafat di Jakarta, 8 Februari 1967 pada umur 50 tahun[1][2]) adalah seorang pejuang dan tokoh politik Indonesia yang pernah menjabat sebagai menteri, wakil perdana menteri, dan ketua MPRS antara tahun 1957 sampai 1966. Ia masuk menjadi anggota Angkatan Muda Indonesia yang dibentuk Jepang, kemudian berbalik menjadi anti Jepang dan bertujuan Indonesia Merdeka. Ia bersama Wikana, Sukarni dan pemuda lainnya dari Menteng 31 yang menculik Soekarno dan Hatta dalam Peristiwa Rengasdengklok agar kedua tokoh ini segera menyiarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia setelah kekalahan Jepang dari Sekutu pada tahun 1945.


Jabatan
Jabatan yang pernah diduduki oleh Chaerul Saleh adalah:

Menteri Negara Urusan Veteran, Kabinet Djuanda (1957)
Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Kabinet Kerja I (1959-1960)
Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Kabinet Kerja II dan Kabinet Kerja III (1960-1963)
Wakil Perdana Menteri III, Kabinet Kerja IV dan Kabinet Dwikora I (1963-1966)
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (1960-1965)
Setelah peristiwa G30S, Chaerul Saleh ditahan oleh pemerintah Indonesia dan meninggal pada tahun 1967 dengan status tahanan. Tidak pernah ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai alasan penahanannya.

Diusulkan sebagai Pahlawan Nasional
Tanggal 18 Januari 2001, Ketua Umum Yayasan Pembela Tanah Air (Yapeta) Pamoe Rahardjo didampingi Ketua Komisi II DPR Amin Arjoso, janda Wakil Presiden Ibu Hajjah Nelly Adam Malik dan Ny. S.K. Trimurti mendatangi Wapres Megawati Soekarnoputri untuk mengusulkan pengangkatan Chaerul Saleh sebagai pahlawan nasional.

Jejak Perjuangan
Chairul Saleh bersatu dalam kelompok Persatuan Perjuangan yang dibentuk di Surakarta pada tanggal 4-5 Januari 1946 atas prakarsa Tan Malaka. Semula bernama Volksfront. Pada tanggal 15-16 Januari 1946 dibentuk Badan tetap bernama Persatuan Perjuangan (PP). Program minimum PP adalah menolak perundingan tanpa dasar pengakuan kemerdekaan 100%. PP didukung oleh semua ormas termasuk KNIP.

Di dalam sidang KNIP di Solo, 28 Februari - 2 Maret 1946, sidang KNIP menolak kebijakan Perdana Menteri Syahrir yang cenderung berunding dengan Belanda dengan hasil yang merugikan Indonesia. Kabinet Syahrir jatuh, tetapi Soekarno menunjuk kembali Syahrir sebagai perdana menteri (Kabinet Syahrir II) padahal Persatuan Perjuangan mengharapkan Tan Malaka sebagai perdana menteri. Permintaan Adam Malik agar mandat diserahkan ke Tan Malaka ditolak Soekarno.

Kabinet Syahrir II dibentuk 12 Maret 1946 yang mengkompromikan pendapat Persatuan Perjuangan dengan Syahrir. Tetapi Persatuan Perjuangan tetap beroposisi. 17 Maret 1946, tokoh politik, terutama dari Persatuan Perjuangan ditangkap antara lain Tan Malaka, Sukarni, ABikusno Cokrosuyoso, Chairul Saleh, M. Yamin, Suprapto dan Wondoamiseno.4 Juni 1946 PP dibubarkan, tetapi pengikut Tan Malaka tetap meneruskan oposisi. Tanggal 26 Juni 1946 pengikut Tan Malaka menculik Syahrir. Tanggal 3 Juli 1946 memaksa Soekarno membentuk pemerintahan sesuai konsep mereka. Namun Soekarno tetap menunjuk Syahrir sebagai perdana menteri. 2 Oktober 1946 Kabinet Syahrir III dilantik.

Kabinet Syahrir mengadakan Perjanjian Linggarjati di selatan Cirebon pada tanggal 10 Nopember 1946. Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Wanita, Angkatan Comunis Muda (ACOMA), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Jelata menolak. PKI, Pesindo, BTI, Lasykar Rakyat, Partai Buruh, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik mendukung. Dewan Pusat Kongres Pemuda tidak menyatakan pendapat untuk menjaga anggota mereka yang berbentuk federasi.

27 Juni 1947 Syahrir mengundurkan diri dan digantikan Amir Syarifuddin 3 Juli 1947. Kabinet Amir jatuh karena mengadakan perjanjian Renville. 23 Januari 1948 Amir menyerahkan mandatnya. 31 Januari 1948 Kabinet Hatta diumumkan. Hatta berusaha menampung koalisi Nasasos. Sayap kiri ditawarkan tiga kursi, tetapi mereka menuntut 4 kursi termasuk menteri pertahanan. Hatta menolak dan akhirnya cuma memberikan satu kursi kepada sayap kiri yakni Supeno atas nama perorangan sebagai menteri pembangunan dan pemuda. Sisanya oleh Masyumi, PNI, Parkindo dan Partai Katolik. Amir Syarifuddin beroposisi dengan membentuk FDR. FDR mengadakan pemogokan Delanggu. Saat itu Solo di bawah Divisi IV Panembahan Senopati dipimpin Kolonel Sutarto. Di Solo ada pasukan pro FDR yakni Laskar Pesindo, Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) pimpinan Letkol Jadau, Laskar Buruh, Laskar Minyak dan lain-lain. Gerakan anti FDR antara lain Gerakan Revolusi Rakyat (GRR) dipimpin Dr. Muwardi. 2 Juli 1948 terjadi pembunuhan Kolonel Sutarto. Pihak Panembahan Senopati menuduh anggota Siliwangi pelakunya. TLRI Jadau akhirnya menyerang Batalion Rukman (Siliwangi) di Tasikmadu. Serangan gagal. Menghindari bentrokan, Batalion Rukman kembali melewati garis demarkasi. Untuk mengimbangi FDR, Soekarno melepaskan Tan Malaka 3 Juli 1948.

Gerakan Rakyat Revolusioner didirikan pengikut Tan Malaka yang bebas pada tanggal 6 Juni 1948 dengan pimpinan Dr. Muwardi (Ketua), Syamsu Harya Udaya (Wakil Ketua) dan Chairul Saleh (sekretaris). GRR dan FDR memiliki kesamaan ideologi, tetapi FDR berorientasi Moskow, FDR berorientasi nasional. Awal September, dua orang tokoh PKI diculik, kemudian Letkol Suherman, perwira TNI masyarakat diculik. Seorang mayor yang ditugasi mencari Suherman diculik. Pihak Panembahan Senopati menuduh Siliwangi yang melakukan. Letkol Suardi, pengganti Sutarto menuntut Siliwangi mengembalikan yang diculik.

13 September 1948, Dr Muwardi diculik dan dibunuh PKI. Pecah perang antara Barisan Banteng (pro GRR) dengan Pesindo (FDR). 17 September Kolonel Gatot Subroto ditunjuk menjadi Gubernur Militer Surakarta, Madiun, Semarang dan sekitarnya. Perintah Gatot untuk menghentikan tembak menembak 18 September 1948 tidak efektif karena di Madiun PKI memberontak dipimpin Muso.

Setelah PKI ditumpas, GRR mengadakan move politik. M. Yamin menganjurkan membentuk pemerintahan atas dasar triple platform, agama, nasionalis dan sosialis untuk memperoleh tenaga rakyat. GRR kemudian berkonsolidasi. 3 Oktober 1948, GRR dengan partai sehaluan yakni Partai Rakyat, Partai Rakyat Djelata, Partai buruh merdeka, Angkatan Comunis Muda (ACOMA) dan Wanita Rakyat berfusi menjadi Murba.

Di dalam tubuh Murba kemudian terjadi perdebatan apakah menjadi partai kader atau partai massa. Sebelum Agresi Militer Belanda II Desember 1948 mereka bergerilya, Chairul Saleh dengan Barisan Bambu Runcing di Jawa Barat, Sukarni dan kawan-kawan di Yogya dan Jawa Tengah, Tan Malaka bergabung dengan batalion Mayor Sabaruddin di Jawa Timur. Chaerul Saleh ditangkap Soekarno dan disuruh sekolah ke Jerman. Setelah Tan Malaka tewas, Chairul Saleh adalah salah satu tokoh Murba di samping Iwa Kusumasumantri, Chairul Saleh, Adam Malik, Sukarni dan Prijono. Walaupun didirikan pemuda bersemangat, dalam organisasi kurang andal. Kisah dan nama Tan Malaka menjadi legenda, tetapi pemikirannya tidak dijabarkan dalam bentuk aksi. Mesin (pengkaderan) partai di berbagai sektor tidak jalan. Partai tidak memiliki penerbitan serius, kecuali Pembela Proklamasi yang terbit 20 edisi. Upaya mendekatkan Murba dengan PKI seperti dirintis Ibnu Parna dari Acoma (Angkatan Communis Muda) ditolak elite PKI. M.H. Lukman menulis ”Tan Malaka Pengkhianat Marxisme-Leninisme” (Bintang Merah, 15 November 1950).

Pemilu 1955 adalah pengalaman pahit sekaligus kehancuran partai (yang kemudian tidak pernah bangkit lagi). Murba hanya beroleh 2 dari 257 kursi yang diperebutkan. Dalam pemilu selanjutnya partai ini bahkan tak berhasil masuk parlemen.

Demokrasi terpimpin memberikan peluang bagi Murba. Soekarno menjadikannya penyeimbang posisi PKI. Kongres Murba kelima, Desember 1959, dihadiri Presiden. Chaerul Saleh dan Prijono masuk kabinet, Adam Malik dan Sukarni menjadi Duta Besar di Moskow dan Beijing. Puncaknya, Tan Malaka diangkat menjadi pahlawan nasional pada 1963.

Pertentangan antara Murba dan PKI menajam. Ketika PKI semakin kuat, Murba bekerja sama dengan militer dan pihak lain menjegal dengan membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS). Namun BPS dibubarkan Bung Karno. Sukarni dan Syamsudin Chan ditahan pada awal 1965. Murba dibekukan dan kemudian dibubarkan pada September 1965 karena dituduh menerima uang US$ 100 juta dari CIA untuk menggulingkan Presiden. Pada 17 Oktober 1966 Soekarno merehabilitasi partai Murba melalui Keputusan Presiden Nomor 223 Tahun 1966.

pendidikan politik sudah gagal

Melejitnya isu-isu kampanye yang jauh dari pembeberan visi dan misi sungguh mengecewakan. Sebagai anak bangsa yang menginginkan negara ini menjadi negara yang lebih baik, saya kecewa. Sebagai anak bangsa yang menyadari bahwa Indonesia sebenarnya memiliki beraneka ragam potensi yang belum terangkat, saya prihatin.

Salah satu isu yang paling panas akhir-akhir ini adalah isu selebaran agama Herawati. Dalam kampanye JK-Win di Medan, ada selebaran bahwa istri Boediono seorang Katolik. Selebaran tersebut didasarkan pada pemberitaan Tabloid Monitor. Tim sukses SBY a.k.a. Rizal Mallarangeng menuduh Tim sukses JK-Win yang melakukan. Sementara itu, Tim Sukses JK-Win menuduh, ini adalah skenario yang dilakukan Tim Sukses SBY yang melakukan. Siapa yang benar? Hanya Allah yang tahu.

Terlepas dari siapa yang melakukan, kita harus prihatin, bahwa akhir-akhir ini, kampanye lebih terfokus kepada siapa yang lebih berkepribadian, siapa yang lebih jujur, siapa yang lebih santun, ....... dan sebagainya. Akibatnya, materi kampanye jauh dari solusi-solusi untuk perbaikan bangsa. Akan dikemanakan negara ini jika seseorang terpilih? Tidak jelas.

Sistem politik Indonesia telah gagal. Para politisi telah gagal memberikan suasana kampanye yang memberikan ruang bagi pemilih yang cerdas untuk berpikir dan menimbang dengan rasional. Kenapa mereka tidak bertarung ide? Takut? Kalau takut kenapa harus maju?

Ketika isu neolib muncul, tidak ada usaha untuk membela neolib. Neolib bukanlah komunisme. Sebagai suatu sistem ekonomi, dia adalah alternatif. Seharusnya masing-masing capres bertarung bahwa antara sosialisme dan neolib, mana yang lebih baik bagi masa depan bangsa? Bukannya bertarung bahwa sianu neolib, saya bukan neolib.

Isu pelanggaran HAM kemudian juga mengemuka. Kenapa isu ini muncul? Jika memang mau diperdebatkan, seharusnya masing-masing capres mengemukakan ide, bahwa jika dia terpilih nanti, bahwa akan mengusulkan bahwa salah satu persyaratan capres adalah bebas dari pelanggaran HAM. Kenapa ketika mencalonkan diri, tidak ada yang protes mengenai isu itu?

Isu agama sebenarnya sah-sah saja dalam kampanye. Di negara semaju Amerika pun isu agama ada. Pihak yang diserang seharusnya menunjukkan, jika isu salah. Tunjukkan secara nyata. Jika tidak terbukti, tim yang menyerang yang akan mendapatkan nilai negatif. Jika ternyata tuduhan itu benar, mereka seharusnya membela. Bukankah ini negara Pancasila. Siapa pun dengan agama apa pun memiliki hak yang sama dalam negara ini. Oleh karenanya, sebenarnya kalau tuduhan itu benar, tinggal memberi jawaban:" Apakah seorang pemimpin yang kebetulan muslim akan menjamin bahwa mereka benar-benar akan memberi kemaslahatan umat?". Atau,"Benar, saya tahu agamanya ..... Tetapi saya tahu bahwa beliau seseorang negarawan sejati. Dia tidak akan merugikan kaum muslim yang mayoritas. Sebaliknya memiliki komitmen untuk mensejahterakan bangsa yang sebagian besar muslim ini." Belum tentu, masyarakat muslim tidak menerima seorang yang non muslim sebagai pemimpin, apalagi kalau sekedar isterinya, jika itu memang benar. Karena dalam kenyataan sejarah, pemimpin muslim di negeri ini pun banyak juga yang "mengadali" rekannya. Begitu juga sebaliknya.

Salah satu pertarungan lain yang tidak sehat adalah tentang kesantunan. Masing-masing capres sibuk bertarung bahwa merekalah yang paling santun. Paling beretika. Paling timur. Apakah hal ini akan menyelesaikan persoalan bangsa?

Sebagai seseorang yang sudah pas dengan ide-ide JK-Win, saya tetap akan memilih. Tetapi, saya berharap ke depannya, masing-masing capres dan tim suksesnya, termasuk tim sukses JK-Win, marilah bertarung untuk menggugat "rasionalitas" pemilih, bukan "emosi"nya.

non pns jadi dirjen/sekjen

Dilihat dari sejarah, banyak menteri negara adalah peningkatan dari Dirjen. Misalnya Menteri Muda Perkebunan dahulunya adalah peningkatan dari Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian. Menteri Muda Perumahan Rakyat dari Departemen Pekerjaan Umum. Menteri Negara PUOD dari Dirjen PUOD Depdagri. Meneg BUMN dari Dirjen BUMN Departemen Keuangan.

Dalam era reformasi ini, di mana kabinet presidensial dibentuk dari koalisi-koalisi partai yang mirip dengan sistem parlementer, penampungan non-pns sebagai pejabat publik dari unsur partai memerlukan banyaknya pembentukan kementerian negara, padahal fungsi dan kinerja kementerian yang dibentuk tersebut tidak jelas. Hanya untuk memuaskan proses politik, struktur dan efisiensi pemerintahan akhirnya digadaikan.

Padahal, imbalan bagi parpol tersebut semestinya tidak hanya menteri. Posisi Dirjen atau Sekjen sebaiknya harus mulai dipertimbangkan. Pada masa Menteri Kehutanan dijabat Nur Mahmudi Ismail dari PK, posisi Sekjen dijabat oleh Soeripto yang non PNS. Entah bagaimana prosesnya, hal itu berlanjut hingga masa jabatannya usai. Artinya, bukan tidak mungkin parpol diberi jatah Sekjen atau Dirjen.

Dengan pengalihan fungsi kementerian-kementerian negara ke dirjen ada beberapa keuntungan yang didapat:
1. Mengurangi benturan kepentingan
Kementerian negara yang dibentuk dari Dirjen atau mengambil peran dari fungsi dirjen, akan sering memiliki program yang mirip dengan departemen induknya. Dengan kedudukan yang sejajar sebagai menteri, pejabat ini tentu akan memiliki kekuatan untuk berebut dengan menteri departemen induknya. Karenanya, logis, terjadinya perbenturan kepentingan antara menteri negara dengan menteri departemen.

2. Menghemat anggaran negara
Dengan posisi yang lebih rendah, wajar kalau pejabat setingkat dirjen/sekjen diberikan penghasilan yang lebih rendah daripada menteri. Dengan demikian akan ada penghematan keuangan negara.

3. Merapikan struktur pemerintahan
Kalau kementerian negara dikembalikan ke departemen induk, kita akan melihat struktur pemerintahan yang lebih rapi dan enak dilihat.

4. Efektivitas program
Kalau dikembalikan ke departemen induk, menteri departemen akan memiliki fungsi koordinasi yang kuat, karenanya adanya program-program ganda yang tidak efektif dan boros dapat dihindari.

Meninjau Departemen-departemen

Dalam sejarah Indonesia, tidak tabu untuk menggabungkan, menghapus dan menambah departemen. Departemen Perindustrian dan Perdagangan misalnya adalah penggabungan dari Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan pada era Soeharto. Departemen Kelautan dan Perikanan adalah departemen yang dibentuk pada era Gus Dur. Departemen Penerangan dihapus pada era Gus Dur. Departemen Sosial pernah dihapus pada zaman GusDur.

Departemen-departemen wajib
1. Departemen Dalam Negeri,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Pertahanan,
3. Departemen Keuangan,
4. Departemen Agama,
5. Departemen Pendidikan,
6. Departemen Kesehatan
7. Departemen Hukum dan HAM
8. Departemen Pertanian
9. Departemen Kehutanan
10. Departemen Kelautan dan Perikanan
adalah departemen-departemen yang wajib ada.

Mari kita lihat :
1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Departemen Perdagangan
4. Departemen Perhubungan
5. Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Perindustrian telah digabungkan oleh Soeharto ke dalam Deperindag, namun kemudian dipecah lagi.
Departemen Perdagangan selayaknya juga melayani distribusi jasa, oleh karena menurut saya namanya perlu diperluas menjadi Departemen Perdagangan dan Jasa
Departemen ESDM adalah nama lain dari Departemen Pertambangan dan Energi. Pada Departemen ada tiga fungsi yang melekat:
1. Pengawasan produksi sumber daya mineral dan energi
Kegiatan produksi ini sebenarnya kegiatan yang mengarah ke manufaktur, oleh karenanya menurut hemat saya dapat dibebankan kepada Departemen Perindustrian.
2. Kegiatan penyediaan infrastruktur energi, dapat dibebankan kepada Departemen Pekerjaan Umum
3. Kegiatan distribusi energi dapat dibebankan kepada Departemen Perdagangan dan Jasa.

Departemen Perhubungan mengatur dua kegiatan:
1. Kegiatan di bidang penyediaan jasa perhubungan
2. Kegiatan di bidang infrastruktur perhubungan
Untuk kegiatan di bidang jasa selayaknya dibebankan kepada Departemen Perdagangan dan Jasa saja, dan kegiatan kedua kepada Departemen Perhubungan

Dengan demikian kita memiliki tambahan tiga Departemen:
11. Departemen Perindustrian
12. Departemen Perdagangan dan Jasa
13. Departemen Pekerjaan Umum dan Infrastruktur

Selanjutnya mengenai:
1. Depnakertrans
2. Departemen Sosial

Permasalahan tenaga kerja sebenarnya adalah bagian dari permasalahan sosial oleh karenanya digabungkan saja dengan departemen sosial. Sebaliknya masalah transmigrasi berhubungan dengan kependudukan dan kewilayahan yang merupakan garapan Depdagri.

Dengan demikian tinggal 1 departemen lagi, yakni:
14. Departemen Sosial

Jadi dapat dikurangi jumlah departemen menjadi 14 dari 18 yang ada saat ini. Kebutuhan menteri pun berkurang, dan efisiensi pun meningkat.

Pengurangan Jumlah Menteri

Dalam sejarah Indonesia pernah ada kecaman besar mengenai jumlah 100 menteri pada kabinet di era terpimpin. Salah satu kehebatan Soeharto menurut sejarah adalah berhasil mengurangi jumlah menteri tersebut. Gus Dur pernah mengurangi departemen, yakni dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Keuangan. Tetapi hingga Kabinet Indonesia Bersatu, jumlah menteri berkisar 36 orang, yakni: 4 orang menko, 18 departemen, 12 meneg dan 2 pejabat setingkat menteri. Jika satu orang menteri bergaji Rp. 240 juta setahun, berarti untuk gaji menteri, negara dibebani Rp. 8, 640 milyar. Wow, hampir 9 milyar.

Itu baru gaji menteri, belum lagi kalau dihitung stafnya, deputinya. Berapa pengeluaran negara hanya untuk menggaji pejabat-perjabat negara.

Daftar Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
A. Daftar Nama Menteri Koordinator
1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan : Widodo Adi Sucipto, SIP.
2. Menko Perekonomian : Ir. Boediono
3. Menko Kesejahteraan Rakyat : Ir. Aburizal Bakrie
4. Menteri Sekretaris Negara : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

B. Daftar Nama Menteri yang Memimpin atau Membawahi suatu Departemen
1. Menteri Dalam Negeri : Letjen (Pur) Moh Ma'ruf
2. Menteri Luar Negeri : Dr. Hassan Wirajuda, SH, MALD.LLM.
3. Menteri Pertahanan : Prof. Dr. Joewono Soedarsono
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia : Dr. Hamid Awaludin, Ph.D
5. Menteri Keuangan : Dr. Sri Mulyani Indrawati
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc, MA.
7. Menteri Perindustrian : Drs. Fahmi Idris
8. Menteri Perdagangan : Dr. Mari Elka Pangestu
9. Menteri Pertanian : Prof. Dr. Anton Apriyantono Ms.
10. Menteri Kehutanan : MS Kaban, SE, Ms.
11. Menteri Perhubungan : Ir. M. Hatta Radjasa
12. Menteri Kelautan dan Perikanan : Freddy Numberi
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Erman Suparno
14. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Joko Kirmanto, Dipl. HE.
15. Menteri Kesehatan : dr. Siti Fadilah Supari
16. Menteri Pendidikan Nasional : Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.
17. Menteri Sosial : Bachtiar Chamsyah, SE.
18. Menteri Agama : M. Maftuh Basyuni, SH.

C. Daftar Nama Menteri Negara Non Departemen
1. Menneg Kebudayaan dan Pariwisata : Ir. Jero Wacik SE.
2. Menneg Riset dan Teknologi : Kusmayanto Kadiman, Ph.D.
3. Menneg Koperasi dan UKM : Drs. Suryadarma Ali
4. Menneg Lingkungan Hidup : Ir. Rachmat Witoelar
5. Menneg Pemberdayaan Perempuan : Dr. Meutia Farida Hatta Swasono
6. Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara: Drs. Taufik Effendi, MBA.
7. Menneg Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal : Saifullah Yusuf SIP.
8. Menneg PPN / Kepala Bappenas : Drs. Paskah Suzetta
9. Menneg BUMN : Sugiharto, MBA.
10. Menneg Komunikasi dan Informasi : Dr. Sofyan Djalil, SH, MA, MALD.
11. Menneg Perumahan Rakyat : Drs. M. Yusuf Asyari Ak, Msi.
12. Menneg Pemuda dan Olahraga : Adhiyaksa Dault, SH, Msi.

D. Daftar Nama Pejabat yang Setingkat Menteri
1 . Jaksa Agung : Abdul Rahman Saleh, SH, MH.
2. Sekretaris Kabinet : Sudi Silalahi

Penghapusan Menko
Salah satu pos menteri yang layak dihapuskan adalah Menko. JK-Win dalam kampanyenya telah menyatakan tekadnya untuk itu. Keberadaan Menko menurutnya hanyalah memperlambat proses keputusan. Fungsi koordinasi 'kan bisa dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Penghapusan Meneg
Salah satu jajaran kementerian yang diusulkan adalah jajaran kementerian negara. JK-Win misalnya memandang keberadaan Men-PAN layak dipertimbangkan. Fungsi kepegawaian sudah terdapat pada masing-masing badan/instansi. Di samping itu, Menteri Dalam Negeri pun mengemban tugas sebagai pembina PNS.

Mungkinkah Demokrat mengulang sukses Golkar

Seandainya saja melanjutkan chemistry SBY-JK, barangkali tidak akan ada protes dari masyarakat tentang jargon pemilu satu putaran. Bahkan seandainya LSI mengatakan keterpilihan pasangan ini 80% atau lebih, mungkin umum bisa menerima. Lalu kenapa SBY begitu ngotot memilih Boediono? Apakah SBY telah melakukan suatu kesalahan keputusan?

SBY harus kita akui adalah sosok yang kemampuan politisnya sangat tinggi. Lama bertugas sebagai Kasospol ABRI tentu memberikan pengalaman dan wawasan yang tinggi dan mengasah kemampuan berpolitik SBY. Selama memerintah, SBY mampu meredam pihak-pihak yang kontra dengan pemerintahannya. Dan dengan kemampuannya, SBY berhasil membesarkan Demokrat.

Berpasangan dengan "sandal jepit" pun menang
Hasil pemilu legislatif 2009 memperlihatkan hasil pelaksanaan strategi politik yang canggih dari SBY tersebut. Demokrat yang pada 2004 telah berhasil menembus divisi utama liga politik Indonesia yang kompetisinya sangat ketat, pada 2009 berhasil meraih scudeto. SBY berhasil menerjunbebaskan PPP dan PKB ke papan bawah klasemen. Sementara PAN, Golkar dan PDIP mengalami penurunan skor yang sangat tajam. Namun masih lebih baik dari PBB, partai yang pernah merasai divisi utama liga politik Indonesia, harus pasrah menerima nasib turun ke divisi I liga politik Indonesia.

Dengan prestasi Demokrat yang seprestisius itu, ketika ada premis bahwa siapa pun yang akan menjadi pasangan SBY, bahkan "sandal jepit" pun dipasangkan dengan SBY, SBY akan tetap menang, tidak ada yang berani membantah. Bahkan para politisi senior yang telah makan asam garam pun terpaku diam. Masyarakat pun menjadi sinis ketika Amin Rais mengusung Hatta Rajasa dan PKS mengusung Hidayat Nur Wahid. Kedua kubu tersebut dinilai hanya ingin menumpang mudah kegemilangan SBY.

Boediono merugikan atau menguntungkan?
Tapi ternyata, premis tersebut tidak sepenuhnya benar. Sesaat pasca SBY mengumumkan Boediono sebagai pasangannya, ucapan spontan Amien Rais yang merasa kecewa dengan tuduhan neolib ternyata berdampak panjang. PKS yang semula mengutarakan kekecewaannya dengan meragukan kemampuan politis Boediono, kemudian ikut mendukung pernyataan Amin Rais. PKS bahkan sempat mengumpulkan partai-partai papan tengah pendukung SBY. Elit PKS pun sempat mengeluarkan pernyataan bahwa survey internal PKS menyatakan pemilih PKS lebih memilih JK-Win.

Dengan memilih Boediono, SBY ternyata mengalami kerugian yang luar biasa:
1. Isu neolib kemudian menjadi alasan bagi pendukung-pendukung partai koalisi yang memang kecewa dengan tidak terpilihnya usungan mereka untuk berpindah ke pasangan lain yang dinilai lebih prorakyat.
2. Sisi agama Boediono yang longgar menjadikan alasan bagi pendukung untuk merapat ke kubu lain yang dinilai lebih agamis.
3. Isu meragukan kemampuan polkam Boediono, sehingga Boediono tidak akan sanggup menjadi supir cadangan menjadikan sebagian pendukung pindah.
4. Ketidakterkenalan Boediono menjadikan SBY memiliki pekerjaan ekstra untuk memperkenalkan Boediono. Isu neolib sedikit banyak telah membantu perkenalan tersebut, tetapi masih banyak sisi lain Boediono yang harus diperkenalkan SBY.
Dengan segala kerugian tersebut, tentu logis jika kita bertanya-tanya kenapa SBY memilih Boediono?

Mungkinkah Demokrat mengulang kesuksesan Golkar di era Orde Baru?
Menarik sekali ucapan SBY di depan pendukungnya beberapa saat setelah pemilu legislatif berakhir. SBY mengingatkan sejarah partai-partai di mana, tidak ada partai yang secara kontinyu menjadi pemenang dalam setiap pemilihan. Oleh karenanya, tantangan berat bagi SBY dan Demokrat adalah melanjutkan kemenangan Demokrat di 2014.

Menurut Faisal Basri dalam wawancaranya, Demokrat berencana mengusung Mayjen Pramono Edhie Wibowo sebagai capres Demokrat 2014. Jika SBY memenangkan pilpres, dengan Wapres Boediono yang dinilai tidak memiliki dukungan politis, SBY dan Demokrat akan dengan mudah melanjutkan Dinasti Sarwo Edhie di tampuk pemerintahan Indonesia.

Melanjutkan JK sebagai cawapres tentu akan menjadi ancaman bagi demokrat. Dengan berakhirnya peluang SBY untuk menjadi presiden, JK dan Golkar berpeluang merebut RI. Demikian pula dengan cawapres-cawapres lain, seumpama Hatta Rajasa dari PAN dan Hidayat Nur Wahid dari PKS. Tetapi benarkah, Boediono tidak menjadi ancaman bagi Demokrat?

Sisi agamis Boediono yang kurang bukan berarti bahwa Boediono tidak layak dijual seandainya Boediono sukses menjadi wapres. Dalam lima tahun, bisa saja sosok Boediono berubah. Dan dalam usahanya mempertahankan hegemoni kekuasaan, Demokrat dan koalisinya pun memiliki kewajiban untuk membela Boediono. Bisa jadi Boediono akan memukau para partai-partai berlabel agama yang sekarang membela SBY. Bisa jadi, Boediono akan menjadi kata kunci untuk kebangkitan mereka.

Di sisi lain, jika Megawati pensiun dari politik, bukan tidak mungkin jika kemudian Boediono didukung PDIP. Counter selama 5 tahun oleh SBY dan koalisinya untuk mengesankan Boediono pro rakyat akan memudahkan Boediono untuk diterima massa marhaenis.

Karenanya, SBY menghadapi dua ujian besar untuk rencananya melanjutkan hegemoni Demokrat dan keluarga Edhie Wibowo:
1. Benarkah SBY akan berhasil sebagai pemenang di pilpres ini mengingat meingkatnya elektabilitas JK-Win dan Megapro.
2. Jika berhasil duduk di RI1, SBY dan Demokrat akan menghadapi PR berat buat mencegah kenaikan pamor Boediono sendiri. Usaha yang bisa saja menyebabkan kontrol mereka terhadap partai koalisi menjadi kurang. Bisa jadi, karena terlampau kuat mengontrol Boediono, justru tokoh koalisi atau oposi yang menjadi berkibar namanya. Padahal di samping itu, SBY dan Demokrat juga memiliki PR lain untuk mengatrol popularitas Pramono.

Penggabungan kembali Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Salah satu isu yang menjadi topik debat cawapres tadi malam adalah penggabungan kembali departemen pendidikan dan kebudayaan. Hampir semua cawapres setuju. Alasan yang melatarbelakangi adalah di samping kualitas pendidikan yang merosot, juga bahwa tujuan pendidikan adalah meningkatkan kebudayaan.

Apakah pendidikan hanya untuk kebudayaan? Mari kita lihat pengalaman sejarah pendidikan di Indonesia. Sebagai generasi yang mengalami pendidikan dalam departemen pendidikan dan kebudayaan, nuansa kebudayaan dalam pendidikan indonesia memang sangat tinggi. Prestasi sekolah seringkali dinilai dari prestasi di bidang kebudayaan, khususnya kesenian.

Padahal pendidikan juga bertanggung jawab untuk pengembangan iptek, manajemen, seni dan kepribadian yang positif, nasionalis dan imtaq. Kesemua nilai tersebut harus dimiliki oleh seluruh lulusan pendidikan. Tapi, manusia memiliki keterbatasan, minimal mereka harus menguasai salah satu bidang di antara iptek dan seni budaya.

Pendidikan Indonesia terlalu lama menekankan aspek kebudayaan dan kurang memperhatikan IPTEK. Karenanya, salah satu ketinggalan besar dalam pendidikan indonesia adalah pengembangan IPTEK. Meskipun departemen pendidikan dan kebudayaan telah dipisahkan, tetapi nuansa penekanan kebudayaan dalam pendidikan kita masih sangat terasa. Oleh karenanya, apakah mesti digabungkan kembali departemen pendidikan dan kebudayaan? Atau malah digabungkan menristek dengan departemen pendidikan? Atau tetap terpisah seperti saat ini?

Kenapa tidak ada yang bicara listrik dan tenaga kerja

Ada yang aneh dalam pilpres kali ini. Setelah Amin Rais dan PKS meluncurkan isu neolib, MegaPro dan JK-Win seakan-akan terpancing untuk mengolah isu itu. Padahal ada isu lain yang sangat penting, yakni kegagalan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja dan pasokan energi.

Tidak dapat dihitung lagi jumlah pengangguran di Indonesia. Tidak hanya yang tidak berpendidikan, tetapi juga yang berpendidikan, bahkan sarjana. Pemerintah telah gagal mengatasinya. Demikian pula krisis energi. Masih banyak kekurangan. Dan hampir tidak terdengar solusinya.

Membantu dan politik uang

Apa sih pengertian politik uang? Tindakan Jusuf Kalla membantu Erlin Dewi yang terlilit hutang Rp. 5 juta diindikasikan Panwaslu SOlo sebagai politik uang. Apakah benar atau tidak?

Politik uang pada prinsipnya mengharapkan pemilih untuk memilih calon dengan iming-iming uang. Strategi ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam kasus kampanye JK-Win kita melihat bahwa pemberian uang tersebut dilakukan secara terang-terangan. Alasan yang mendasarinya adalah prinsip kemanusiaan.

Kalau JK-Win memang betul-betul berniat melakukan money politics, betapa bodohnya kalau hal itu dilakukan di depan orang ramai.

Namun demikian, terpulang kembali kepada panwaslu dan KPU, karena hingga sampai saat ini money politics masih sangat banyak terjadi di Indonesia. Kenyataannya, panwaslu tidak mampu memprosesnya.

Money politics biasanya dilakukan di subuh menjelang hari pemilihan. Ini yang biasa dinamakan serangan fajar. Itu terjadi, dan jarang diproses panwaslu. Sebaliknya, panwaslu mati-matian mengecap apa yang dilakukan JK sebagai money politic.

Apakah yang dilakukan JK money politics?

Directory Storm Directory

Kalau kampanye tidak saling serang

Sibuk dengan Rusli Zainal sang visioner bukan berarti lupa dengan kondisi real politik Indonesia. Satu hal yang menarik perhatian adalah pernyataan Tim Sukses SBY-Boediono, bahwa saling serang tidak etis. Ungkapan tersebut disampaikan Syarif Hassan menanggapi pernyataan Megawati bahwa SBY sombong dan tidak etis.

Kode etik kampanye Indonesia sampai saat ini belum ada. Jika kemudian kode etik tersebut diratifikasi dan melarang saling serang, apa jadinya demokrasi kita. Pemilihan presiden adalah kompetisi sebagaimana kompetisi-kompetisi yang lain. Kompetisi tentu saja mengandung unsur serang - bertahan. Oleh karenanya kalau serangan tidak boleh dilakukan, kompetisi apa itu?

Saya dan mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia kecewa dengan debat capres perdana karena tidak dapat dikatakan debat. Penyebabnya, karena masing-masing capres seakan-akan berkomitmen untuk menyerang. Lalu, seperti apakah demokrasi kita ini?

Etiskah Ketua MPR berkampanye

Komentar tentang keikutsertaan pejabat publik dalam berkampanye marak. Ada beberapa pertimbangan keikutsertaan pejabat dalam berkampanye yakni keadilan dan netralitas, efektifat tugas dan penyalahgunaan jabatan.

Keadilan dan Netralitas
Pejabat publik merupakan orang yang disegani masyarakat. Peserta yang didukung pejabat publik tentu akan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya peserta yang tidak didukung pejabat publik dirugikan.

Efektivitas Tugas
Bagaimanapun pandainya membagi waktu antara tugas dan kampanye, pejabat publik tentu saja akan membengkalaikan sebagian atau malah seluruh tugasnya.

Penyalahgunaan jabatan
Seorang yang menjabat memiliki kewenangan-kewenangan khusus dan kuat. Pejabat dapat mempergunakan jabatannya untuk kepentingan kampanye.

Pengecualian
Tentu saja juga tidak adil, kalau kandidat yang kebetulan menjadi calon tidak boleh berkampanye. Tentu kampanye akan menjadi tidak seimbang. Juga tidak adil, kalau pejabat publik tidak boleh menjadi kandidat.

Para pengurus aktif partai juga tidak adil kalau tidak diikutsertakan dalam kampanye. Peserta yang kebetulan partainya tidak memiliki pejabat publik, mereka akan diuntungkan. Kampanye akan menjadi tidak berimbang.

Oleh karenanya, pejabat publik yang ikut menjadi kandidat, apapun jabatannya wajib diperbolehkan ikut kampanye. Toh mereka akan mendapatkan positif dan negatif karena jabatannya.

Pengurus inti parpol yang berpengaruh terhadap kemenangan dan kedudukannya seimbang dengan pengurus inti parpol lawan juga harus diperkenankan ikut kampanye. Sebaliknya yang bukan tim inti, sebaiknya harus netral atau kalau tidak mereka harus masuk ikut tim inti kampanye. Sebaliknya, pejabat publik yang tidak terdaftar sebagai tim sukses, sebaiknya tidak berkomentar apa-apa dalam aktivitas kampanye.

Ketidakbolehan ikut berkomentar karena jabatannya dan keikutsertaannya dalam tim sukses sangat penting, sebab dengan demikian masyarakat dapat menilai, pernyataannya tersebut sebagai tim sukses atau sebagai pejabat publik. Kalau pejabat publik tersebut diketahui sebagai tim sukses, akan ada pertimbangan publik, bahwa yang bersangkutan 'kan tim sukses. Jadi, pernyataannya perlu dipertimbangkan. Tetapi kalau yang bersangkutan bukan tim sukses, masyarakat akan berkata lain, "pejabat tersebut mengatakan begini."

Ketua MPR HIdayat Nur Wahid tidak terdaftar sebagai tim sukses. Kedudukannya sebagai Ketua MPR tentu akan mempengaruhi sebagian publik. Ketua MPR saja berkata begini. Apabila ucapannya didengarkan, itu merugikan kandidat lain. Sebaliknya kalau tidak didengarkan, hilanglah wibawa lembaga itu. Inilah yang paling mengkhawatirkan.

Tim Siluman

Banyaknya tim siluman dan pendukung jadi-jadian serta egonya KPU saat ini, membuat Sekjen Lembaga Pemantau Pemilu Presidium Alumni (LPPA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ade Reze Hariyadi dan Nehemiah Lawalata dari Lembaga Forum Dialog Bakti Nusantara (FDBN)prihatin. Kalau tidak ada perbaikan, pilpres 2009 akan sama dengan pilpres Iran yang sampai sekarang masih menimbulkan kontroversi.

Menurut Ade, gerilya tim siluman atau pendukung jadi-jadian di berbagai daerah hingga menembus desa, merupakan satu masalah yang bisa memicu konflik. Tim sukses harusnya mengikuti aturan. Masuk dalam tim yang diakui dan terdaftar di KPU.

Tim siluman atau tim bayangan adalah tim sukses yang kehadirannya dipelopori oleh SBY pada pilpres 2009 lalu. Kehadiran tim ini ternyata efektif dalam menggalang dukungan masa kepada SBY. Tim ini terkenal dengan aksinya yang disebut operasi senyap.

Menurut Ade, pembentukan tim di luar tim resmi adalah perilaku korup dan tidak menghormati aturan. Tim tidak resmi tentu saja tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan KPU. Mereka tidak harus melaporkan susunan timnya, struktur organisasinya dan pendanaannya.

Oleh karenanya, opini untuk memberantas tim siluman atau pendukung jadi-jadian sangat perlu didukung untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan efektif.

Free link directory

Rusli Zainal pun tertarik publikasi blog

Sukses Jusuf Kalla dengan kompasiananya ternyata banyak mengilhami pemimpin-pemimpin bangsa ini. Lewat komunitas blogger bertuah, Rusli Zainal mencoba mensosialisasikan dirinya. Sebuah kontes bertaja Rusli Zainal sang visioner pun dimulai.

Konsep tersebut memang terkesan elit. Terkesan populis. Bagi saya yang sudah terpesona kepribadian JK-Win yang sederhana, tema yang cenderung mengagung-agungkan tersebut kurang mensimpatikkan. Tema ini hampir serupa dengan langkah tim sukses SBY yang suka jaim.

Sebagai orang Riau tentu senang kalau ada pemimpin Riau yang tampil di pentas nasional. Tetapi tentunya pemimpin yang bermartabat. Sebagai bagian dari orang luar Jawa, tentu saja saya prihatin dengan tingkah polanya para pemimpin nasional asal luar Jawa saat ini. Mereka selama ini berkoar-koar bahwa pusat tidak adil terhadap luar Jawa. Tetapi ketika ada orang luar Jawa diterima sebagai calon pimpinan nasional, mereka tidak berani bersuara.

Saya bukannya tidak setuju dengan pemimpin Jawa. Tidak. Sebagai orang yang mayoritas di Indonesia ini, wajar jika mereka menjadi pemimpin. Tetapi kalau ada etnis non Jawa yang berhasil naik ke pentas kepemimpinan nasional, ini akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia dengan alasan :
1. Bahwa Indonesia memang betul-betul milik seluruh warga Indonesia, tanpa perbedaan etnis.
2. Kesan dan rumor bahwa Jawa menjajah Riau, menjajah Aceh, menjajah Pasundan, menjajah Papua, menjajah Kalimantan dan sebagainya akan hilang.
3. Isu ketidakadilan daerah yang berpuluh-puluh tahun hilang timbul akan redup dengan sendirinya.
4. Akan ada harapan dan rasa memiliki yang lebih tinggi kepada etnis-etnis yang ada di Indonesia. Semua warga Indonesia memiliki hak yang sama, termasuk menjadi pemimpin di negeri ini. Pernyataan tersebut akan berkumandang di seluruh negeri, sebagaimana etnis hitam (negro) memiliki perasaan ini saat ini di Amerika pasca terpilihnya Obama.

Oleh karenanya, tindak tanduk pemimpin luar Jawa yang mengabaikan kesempatan ini menimbulkan tidak simpati kepada saya. Apa sih yang mereka perjuangkan? Dalam kampanye mereka berkoar-koar, kami akan mengeliminasi ketidakadilan pada daerah ini. Tetapi nyatanya apa? Kita lihat, dari Riau ada Lukman Edy yang menjilat SBY, dari Sumbar ada Gamawan Fauzi , dari Sumsel ada Hatta Rajasa dan sebagainya.

Saya tentu tidak akan hati-hati dengan pernyataan seperti "pusat telah sewenang-wenang", pembagian "bagi hasil minyak bumi tidak adil", "pembagian DAK tidak adil" dan sebagainya. Ternyata, itu hanya retorika.

Bantulah yang lemah

Ketika banyak pendukung JK-Win dan MegaPro marah dengan rilis survey LSI yang diduga manipulatif, ada seorang teman saya yang tidak ikut-ikutan emosi. Dia bilang, kita tidak tahu apakah survey LSI itu benar atau tidak karena bagaimanapun yang disurvey 'kan tidak seluruh warga Indonesia. Saya terpaksa membenarkan. Kemudian katanya, bagaimana cara surveynya kita tidak tahu. Benar juga.

Lalu seorang teman yang lain ikut berkata:
Badil : "Survey itu 'kan menguntungkan SBY?"
Badur : "Namanya kampanye, kampanye tentu untuk meningkatkan elektabilitas."

Badil : "Akibat survey tersebut, SBY bisa jadi pemenang."
Badur : "Siapa bisa memastikan. Takdir Tuhan telah menentukan, siapa yang akan menjadi presiden nanti. Seorang yang beriman pasti percaya itu. Keputusan Tuhan adalah sesuatu yang rahasia. Bisa jadi, berlawanan dengan apa yang kita yakini."

Badil : "Sejak hasil survey itu diumumkan, banyak pendukung JK-Win dan Megapro yang bimbang."
Badur : "Kenapa harus bimbang?"

Badil : "Karena mendukung yang kalah."
Badur : "Kan belum tentu kalah, dan apa salahnya mendukung yang kalah?"

Badil : "Karena akan membuang-buang suara."
Badur : "Tidak ada suara yang terbuang dalam demokrasi."

Badil : "Suara itu akan hangus."
Badur : "Suara itu tercatat dalam perhitungan KPU."

Badil : "Tetapi tidak berarti."
Badur : "Artinya sangat banyak sekali."

Badil : "Misalnya."
Badur : "Menunjukkan kepada yang menang bahwa ada yang tidak setuju dengan kebijakannya. "

Badil : "Kalau cuma itu ya percuma."
Badur : "Tidak percuma. Si pemenang tahu, bahwa kalau tidak hati-hati dia bisa kalah. Oleh karenanya, dia akan berhati-hati mengambil kebijakan. Semakin tipis kemenangannya, semakin akan hati-hati dia."

Bagan : "Hmmm, gimanapun rasanya pertolongan suaraku ke JK-Win tidak berarti."
Badur : "Sangat berarti. Jika memang setuju dengan kebijakan JK-Win, sumbangkanlah suaramu. Menolong itu adalah untuk orang yang kurang. Kalau orang yang berlebih dibantu, itu bukan membantu namanya. Tetapi, pertolongan itu sangat berarti bagi yang kekurangan. Sekurang-kurangnya, kalau kamu memang pendukung JK-Win, dan terpengaruh dengan opini bahwa JK-Win bakalan kalah, sekurang-kurangnya kamu memiliki andil besar bahwa kekalahan JK-Win sangat bermartabat."

Semua pendengar yang mendengarkan uraian Badur terkesima langsung termotivasi, bagaimanapun kami akan membela JK-Win sebisa kami. Kalau menang, berarti harapan kami tercapai. Jika kalah, JK-Win kalah terhormat.

Salam!

Koalisi Prabowo dan JK ke SBY, mungkinkah

Secara tidak sengaja saya membaca komentar salah seorang pembaca pada sebuah blog yang bunyinya sebagai berikut:
Kalau dalam putaran kedua, SBY berhadapan dengan JK, sebaiknya pak Prabowo bergabung saja dengan SBY, dan kalau SBY berhadapan dengan Prabowo, sebaiknya pak JK bergabung saja dengan SBY


Ini adalah ungkapan polos dari seseorang yang merasa "mencintai bangsa" dan merasa yakin bahwa SBY akan berhadapan dengan salah satu pasangan Megapro atau JK-Win. Saya menghormati pendiriannya yang menganggap SBY sebagai calon pemimpin terbaik bagi bangsa, sama seperti saya juga berharap agar dia menghormati pendirian saya bahwa JK-Win pasangan pemimpin yang terbaik bagi negara ke depan. Namun demikian, saya ingin menanggapi berdasarkan fakta-fakta sejarah.

Kita tahu bahwa yang bertarung di dalam perebutan putra terbaik bangsa, calon nakhoda negeri ini lima tahun ke depan, semuanya adalah negarawan terbaik bangsa. Sebagai seorang negarawan terbaik, mereka memiliki kepribadian yang terbaik dan teruji, melebihi rata-rata kita. Namun demikian mereka masih tetap manusia biasa, yang bisa merasa sakit hati.

Mega-Pro mendukung SBY?
Megawati secara jelas-jelas menunjukkan ketidaksukaannya kepada SBY. Dukungannya yang secara sengaja ditujukan kepada JK dalam debat capres memperlihatkan secara telanjang kepada masyarakat bahwa Megawati tidak mungkin bergabung dengan SBY. Bahkan Megawati secara sengaja mengungkapkan peristiwa 27 Juli, peristiwa perebutan pimpinan PDI antara Megawati dengan Suryadi, dan Megawati menegaskan bahwa dia bisa saja disebut korban pelanggaran HAM. Isu ini tidak hanya sekedar pembelaan terhadap isu pelanggaran HAM Prabowo, namun juga menunjukkan bahwa kalau diungkit Megawati juga bisa melontarkan tuduhan yang sama kepada SBY yang ikut berperan dalam peristiwa itu. Isu ini juga menunjukkan bahwa Megawati yang korban pelanggaran HAM oleh SBY dapat melupakan peristiwa itu sebagaimana dia juga bisa memaafkan alm. Soeharto, namun SBY telah membalasnya dengan kepahitan. Apa yang dilakukan oleh SBY jauh lebih parah daripada pelanggaran HAM Soeharto, karena SBY telah mematikan karir politik Megawati dan PDIP. Diakui atau tidak, Megawati dan PDIP yang pernah menjadi ikon perjuangan rakyat, sekarang telah tenggelam. Oleh karenanya, wajar Megawati menunjukkan permusuhannya kepada SBY dan itu berarti tidak mungkin Megawati bergabung dengan SBY.

Wiranto mendukung SBY?
Wiranto adalah perwira yang cemerlang di akhir era 90'an. Dia dipercaya Soeharto sebagai panglima ABRI saat itu. Anak seorang guru SD ini kebetulan menjadi pimpinan di saat negara sedang gonjang-ganjing. Saat itulah, bawahannya, Kasospol ABRI saat itu, melayangkan surat kepada Soeharto. Kontan saja, sejak itu nama Wiranto tercoreng dengan isu kudeta.

Saat masalah Timor Timur bergejolak, Wiranto didukung oleh Kasternya saat itu untuk melakukan jajak pendapat. Jajak pendapat dilakukan, dan Wiranto berhadapan dengan runyamnya masalah pengungsi dan berbagai kasus sehingga mendapatkan isu pelanggaran HAM.

Penipuan informasi tersebut tentu saja sangat menyakitkan. Tindakan tersebut hanya mungkin dilakukan oleh orang yang tidak punya hati nurani. Mungkin karena inilah Wiranto menamakan partainya, Partai Hati Nurani Rakyat.

Perubahan gaya iklan SBY - JK

Hari ini Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. H. Muhammad Jusuf Kalla sama-sama menampilkan iklan baru. Jenderal SBY menampilkan iklan baru yang mungkin untuk menepis tudingan miring dengan kesan jaimnya selama ini, dan juga untuk mementahkan klaim-klaim JK dengan menampilkan para petani, guru, nelayan di mana semua keberhasilan yang terjadi adalah berkat usaha pekerja lapangan tersebut. Tidak lupa SBY mengucapkan terima kasih Indonesia. Suatu iklan yang cerdas mengambil fenomena dari masyarakat.

Pasangan JK-Win pun menampilkan iklan baru yang mengingatkan kekayaan Indonesia dan segala potensi yang dimiliki Indonesia yang sebenarnya dapat membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri. Iklan ini disertai ajakan untuk memperjuangkan kemandirian bangsa. Tanpa sedikitpun menyentuh ajakan pilihan ke no-3.

Perbandingan
Kedua iklan ini sangat bagus dan tidak kelihatan serang menyerang secara frontal. Namun, tema iklan SBY jelas menyerang JK, sementara JK, penenerima Tanda Kehormatan "Commander Del' Odre de Leopold" dari Kerajaan Belgia (2009), Doktor Honoris Causa dari Universitas Soka Jepang (2009) dan Doktor Honoris Causa dari Universitas Malaya (2007), murni ajakan untuk kemandirian bangsa.

Kedua iklan ini pun sudah mulai mengurangi aktivitas menonjolkan diri (jaim) meski SBY masih mengemukakan menurunkan minyak 3 kali.

Kedua iklan ini adalah iklan yang bagus menurut saya, tetapi mungkin karena terpengaruh subjektivitas pribadi saya, saya menilai iklan JK jauh lebih baik.

Ketika slogan-slogan jadi menarik

Seni berslogan ria ternyata menjadi sangat menarik, tanpa sengaja di DF, aku berslogan:

Menangkan JK-Win Satu Putaran

Kerakyatan harus dilanjutkan secara lebih cepat lebih baik

Juangkan Kemandirian!
Juangkan Keadilan!
Juangkan Kejujuran!
Juangkan Kedaulatan Wilayah INdonesia!
Juangkan Kesejahteraan Warga INdonesia!
Juangkan Kejayaan Wajib INovatif!

Ketika Khofifah dan Yasin Limpo keselo

Ada berita menarik yang terlewatkan, yakni saat Muslimat NU ke-67 di Makassar, 29-05-2009, seperti yang diberitakan Inilah.com:
Awal bulan Mei lalu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo keseleo lidah menyebut Wapres JK sebagai presiden. Kali ini giliran Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa yang kepeleset lidah menyebut JK sebagai "Bapak Presiden".

Kejadian ini terjadi saat Khofifah menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan Rakernas dan Harlah ke-67 Muslimat NU di Makassar, Jumat (29/5). Khofifah sedang memaparkan keberhasilan Muslimat NU beberapa waktu lalu.

"Bapak Presiden yang terhormat," ucap Khofifah di sela-sela sambutannya. Mendengar itu, hadirin pun tertawa geli. Tersadar dirinya keseleo lidah, Khofifah pun tersenyum lebar. "Ya sudah, sekalian diamini saja ucapan saya barusan," imbuh Khofifah disambut tawa dan tepuk tangan hadirin, mayoritas menyerukan 'Amin!'.

Sementara JK yang turut menghadiri acara tersebut hanya bisa senyam-senyum.

Ketua PBNU Ahmad Bagdja saat diberi kesempatan menyampaikan sambutannya juga memanas-manasi insiden keseleo lidah tersebut. Apalagi ucapan Khofifah sebagai seorang ketua umum Muslimat NU dan seorang ibu biasanya sangat mustajab alias dikabulkan.

"Jika seorang ibu, ia mendoakan. Meski itu adalah salah ucap, namun meminta ucapannya diamini, maka itu pertanda baik. Apalagi jika hari ini semua warga muslimat mendoakan, itu hal yang besar pengaruhnya. Doa dan dukungan itu bukan sekedar doa, namun juga dengan berikhtiar," kata Bagdja


Syahrul salah sebut:
MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo secara terus terang mulai mengkampanyekan Wakil Presiden M Jusuf Kalla dengan harapan Indonesia ke depan semakin baik. "Ada orang bilang kenapa gubernur mulai ikut-ikutan (dukung mendukung). Semua orang punya hak untuk berharap lebih baik," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo saat hadiri acara pemancangan tiang pertama pembangunan fakultas teknik Gowa di Makasar, Sabtu.

Acara tersebut dihadiri Wapres Jusuf Kalla. Menurut Syahrul selama lima tahun ini sudah banyak kemajuan yang dicapai baik di bidang ekonomi, keamanan maupun yang lainnya.

"Bukankah dalam lima tahun ini ekonomi Indonesia lebih baik. Bukankah dalam lima tahun terakhir ini Indonesia bisa bayar utang, bisa tanggulangi separatisme karena itu kita berharap ini bisa berlanjut demi bangsa dan negara," kata Gubernur Syahrul tanpa membaca teks.

Menurut Gubernur, semua itu ada andil besar dari seorang Wapres Jusuf Kalla.

Syahrul juga menceritakan setiap ada pertemuan para gubernur se Indonesia, jika menghadapi masalah krisis soal negara. Para gubernur akan menghadap Wapres karena usai menghadap wapres selalu pulang dengan membawa keputusan yang pasti.

"Karena itu kami akan tetap setia mengawal bapak Jusuf Kalla," kata gubernur Sulsel.

Dalam kesempatan itu Gubernur juga menceritakan ide awal pembangunan fakultas teknik Gowa yang berasal dari Menko Kesra Jusuf Kalla. Waktu itu, tambahnya ia masih menjabat sebagai Bupati Gowa sedangkan Wapres sebagai Menko Kesra.

"Secara yuridis sebenarnya bekas pabrik kertas Gowa ini sudah dijual negara. Tapi saya bertahan tak akan kita lepas sebelum ada penggantinya karena ini merupakan milik rakyat Gowa," kata Gubernur.

Karena itu tambahnya ia menghadap Jusuf Kalla ketika masih menjabat Menko Kesra. Dan saat itu Jusuf Kalla memberikan keputusan untuk mempertahankan lokasi ini untuk pembangunan fakultas teknik dengan membayar ganti rugi.

Sebut JK Presiden

Saat memberikan sambutan, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo salah menyebut Wapres Jusuf Kalla sebagai Presiden. JK yang baru mendeklarasikan sebagai capres Golkar 2009 ini justru senang mendengarnya.

"Kepada yang terhormat Bapak Presiden Jusuf Kalla," kata Syahrul saat membacakan sambutan dalam acara peresmian Kampus III Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Kabupaten Gowa, Sulsel, Sabtu (2/5/2009).

Syahrul langsung meralat ucapannya yang salah itu. "Minta maaf, sumpah saya salah sebut, kodong (kasihan)," ujar Syahrul dengan logat khasnya.

Jk terlihat tersenyum dan hadirin pun tertawa serta bertepuk tangan.
JK pun ikut menimpali. "Kalau salah sebutnya ke atas, saya senang. Tetapi, kalau ke bawah saya tersinggung," kata JK.

JK bercerita dirinya pernah tersinggung saat disebut wakil gubernur ketika lawatannya di Kendari, Sulawesi Tenggara, bebarapa waktu yang lalu

Polling SMS Debat Capres di TV One: SBY Unggul, JK-Win Naik

Acara debat capres yang dipandu oleh Anis Baswedan dengan pembawa acara Helmi Yahya, baru saja usai. Acara ini disiarkan langsung oleh Metro TV, TV One, dan Trans TV. TV One di samping menyiarkan langsung juga mengadakan polling SMS.

Hasil polling SMS, perolehan SMS masing-masing Capres jika dibulatkan:
SBY : 62%
JK-Win : 24%
Mega-Pro : 14%.

Namun trend perolehan sejak saya mengikuti sebagai berikut:
JK-Win naik.
SBY turun.
Mega-Pro turun.

Mega-Pro mengalami penurunan yang paling drastis, sementara SBY turun sedikit.

Hasil perolehan tersebut menunjukkan bahwa kubu penantang : MegaPro dan JK-Win harus berjuang lebih kompak, lebih keras lagi agar pilpres dua putaran benar-benar terwujud. Kebijakan tidak saling serang antara mereka harus diperkuat, dan keduanya harus sama-sama mencari isu yang betul-betul dapat menarik minat masyarakat lebih kuat lagi.

Orang Tua Dahulu dan Orang Tua Sekarang

Pengumuman UN menjadi sesuatu yang menghebohkan. Dramatisasi peristiwa ini tidak dilewatkan oleh media. Sejumlah kebodohan diangkat menjadi musibah. Orang yang gagal menjadi korban. Dan sebagainya, dan sebagainya.

UN sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan kita. Di tahun 50'an dulu saja, aktivitas seperti ini telah ada. Pada era 80 - 90 an, namanya EBTANAS. Pada masa-masa itu, tidak ada yang istimewa. Yang tidak lulus, mengulang. Demikianlah kewajarannya.

Zaman sekarang, yang tidak lulus UN masih diberi kesempatan mengikuti Paket-paket yang bermacam ragam namanya. Anehnya, masih ada saja pihak-pihak yang merasa tidak adil. Malah ada yang mengatakan UN melanggar HAM. Aneh.

Ketika zaman EBTANAS guru, pengawas betul-betul menggelisahkan. Jangan harap minta bantuan kepada guru, bahkan sekalipun misalnya orang tua sendiri. Bukannya dibantu, malah diberi sanksi.

Sebenarnya iri saya dengan siswa zaman sekarang. Guru, kepala sekolah dan pengawas bekerja sama meluluskan siswa sebanyak-banyaknya. Ketika ada satu dua orang yang tidak lolos, guru bahkan seakan-akan menambah romantisnya suasana. Kalau dulu kami dianjurkan tegar, sekarang malah perasaan iba dikuat-kuatkan.

Kalau dulu mengadu kepada orang tua jangan harap dikasihani, malah hantaman yang diterima. Kalau sekarang, jangan coba-coba. Bisa-bisa berurusan ke kepolisian.

Penghapusan Ujian Nasional, kemunduran kebijakan

Hari ini saya membaca di salah satu harian di Riau, Riau Pos, isu kampanye MegaPro. Meskipun saya simpati dengan perjuangan MegaPro dan JK-Win menentang incumbent, tidak berarti semua materi kampanye pasangan alternatif ini saya setujui semua. Termasuk salah satu yang dikampanyekan Suryadi Khusaini, bahwa kalau MegaPro menang, kebijakan Ujian Nasional akan dihapus, karena kebijakan ini penuh ketidakadilan. Daerah perkotaan yang fasilitasnya lengkap, tentu diuntungkan.

Substansinya benar. Tetapi ujian nasional dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tentu, seandainya ujian nasional dilakukan secara fair. Daerah yang hasil ujian nasionalnya bagus perlu diberikan penghargaan, daerah yang hasilnya jelek, perlu diperhatikan.

Ujian nasional juga akan memacu pemerintah agar lebih adil dalam memberikan porsi pembangunan dalam bidang pendidikan. Kebijakan yang terfokus pada pengembangan sekolah unggulan, perlu dievaluasi, karena banyak murid-murid di daerah pinggiran yang terabaikan. Alokasi anggaran yang terfokus kepada sekolah unggulan mengakibatkan alokasi untuk daerah-daerah pinggiran berkurang. Itulah sebenarnya inti ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Pemerintah perlu lebih adil, sehingga pendidikan yang bermutu tidak hanya dinikmati masyarakat ibukota, pusat pemerintahan, tetapi oleh segenap elemen warga.

Menciptakan kampanye yang bermartabat

Kritikan atas pelaksanaan kampanye pilpres dilontarkan oleh berbagai pihak. Pelaksanaan kampanye tidak menggambarkan visi dan misi masing-masing pasangan. Kampanye pun tidak menggambarkan apa program yang akan dijalankan masing-masing capres. Kampanye pun dinilai lebih banyak menonjolkan keunggulan pribadi dan menyerang kepribadian lawan.

Sungguh tidak adil kalau kita mengatakan bahwa capres yang ada sekarang tidak berbobot. Bahwa kampanye seandainya memang tidak berbobot, bukanlah semata tanggung jawab masing-masing kandidat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaksana pemilu dan pembuat undang-undang pemilu.


Peran Bawaslu

Peran bawaslu dalam kampanye seharusnya diperjelas. Bawaslu dapat dijadikan wasit agar pelaksanaan kampanye berjalan sesuai yang diharapkan. Berbagai pelanggaran seperti perusakan atribut kandidat, keterlibatan pejabat BUMN, kampanye yang tidak sesuai prosedur, harus diserahkan kepada bawaslu agar ditindak seadil-adilnya.

Peran Undang-undang
Undang-undang kampanye harus jelas dan detail, sehingga tidak ada celah dari seorang pun calon untuk melakukan pelanggaran. Undang-undang juga harus memperjelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kandidat. Undang-undang juga harus bebas dari unsur multitafsir.

Undang-undang juga harus mengarahkan kampanye yang kondusif untuk perbaikan bangsa. Kampanye yang dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kampanye yang menghasilkan secara jelas, apa dan kemana negara ini seandainya salah satu kandidat terpilih.

Sanksi
Sanksi dari pelanggaran kampanye selama ini baru sebatas bagian pidananya dengan maksimal 12 bulan. Sanksi pelanggaran belum secara substansial merugikan kandidat, oleh karenanya pelanggaran kampanye tidak memberikan resiko apa pun bagi kandidat.
Sanksi yang harus diberikan seyogyanya memberikan efek jera kepada kandidat, yakni mengurangi peluang ketermenangannya.

Negara harus belajar dari pilkades, di mana pilkades pada satu desa di Indonesia didasarkan pada satu peraturan yang sanksinya menyebabkan kandidat mati kutu untuk melakukan pelanggaran. Dalam pilkades Talang Pring Jaya Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Panitia Pilkades dan kandidat sepakat untuk memberikan sanksi berupa pengurangan suara terpilih bagi pelanggar. Sanksi tersebut betul-betul membuat pelanggaran kampanye dihindari masing-masing kandidat karena dapat mengakibatkan segala usaha yang dilakukannya sia-sia.

Konklusi
Tanpa memperjelas peranan bawaslu, tanpa didukung undang-undang yang jelas, dan tanpa sanksi yang memberikan efek jera, pelaksanaan kampanye di Indonesia, tidak akan pernah sampai ke taraf bermutu.

Keluarga Mallarangeng yang prestisius

Mallarangeng, nama itu tiba-tiba saja begitu terkenal. Peran Rizal Mallarangeng sebagai juru bicara SBY yang menghebohkan, Fox yang dikomandani Choel Mallarangeng dan tingkah pola Andi (Alfian) sang jubir kepresidenan. Meski pro dan kontra, harus diakui bahwa Mallarangeng bersaudara sangat prestisius. Ganteng, muda, pintar dan kaya.

Andi Alfian Mallarangeng
Dinasti Mallarangeng mulai naik ke permukaan, ketika Andi (Alfian) Mallarangeng yang semula hanyalah seorang pengajar di Universitas Hasanuddin bergerak mengikuti laju reformasi. Pria kelahiran Makassar 14 Maret 1963 ini bergabung dalam Tim Tujuh yang diketuai Prof. Ryaas Rasyid di masa pemerintahan B.J. Habibie yang bertugas merumuskan paket Undang-undang politik yang baru dan undang-undang pemerintahan daerah.

Nama Andi makin berkibar ketika terpilih mewakili pemerintah di Komisi Pemilihan Umum (KPU), 1999. Komentar dan pendapatnya dikutip media. Andi pun kemudian dipercaya menjadi staf ahli Menteri Negara Otonomi Daerah. Bersama bosnya ini, dia kemudian mendirikan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). Saat pendeklarasian, Minggu, 28 Juli 2002 di Hotel Horison Jakarta, Susilo Bambang Yudhoyono
yang ketika itu Menko Polkam ikut menghadiri. Andi mengenalkan PDK sebagai partai masa depan yang mengedepankan persatuan bangsa dan Andi sebagai kandidat presidennya.
PDK berhasil meraih 1,16% suara dan mendapat lima kursi di DPR. Suatu prestasi yang cukup bagus untuk partai baru. PDK kemudian mengusung Wiranto sebagai presiden. Keputusan ini menyebabkan Andi keluar dari PDK, sebab dengan suara lima kursi, PDK seharusnya memilih beroposisi. Andi pun bergabung dengan SBY-JK. Ketika pasangan itu menang, Andi diangkat menjadi Juru Bicara Kepresidenan. Kemudian Andi, yang selalu pedas dengan Wiranto ini, pun resmi bergabung dengan partai Demokrat, Januari 2008.

Rizal Mallarangeng

Pria yang dikenal dengan Celli ini akhir-akhir ini menghebohkan terutama dengan kritikannya yang tajam terhadap Prabowo. Berbeda dengan Andi yang kalem, Celli agak temperamental. Ketika kuliah di UGM, Rizal rajin menulis opini di Tempo dan Kompas. Konon, Tempo yang mengusahakannya kuliah di Ohio State University, Columbus, Amerika.

Saat kembali ke Indonesia, 2001, Rizal terlihat memandu siaran televisi selama 12 jam saat kekuasaan Abdurrahman Wahid di ujung kekuasaan dan baru berhenti saat Megawati dilantik menjadi presiden 23 Juli 2001 sore. Usai siaran, Rizal mengaku ditelpon Taufiq Kiemas dan kemudian menjadi ikon penting Megawati setiap perjalanan ke luar negeri. Pidato Megawati saat berkunjung ke Amerika, menurut Rizal adalah konsepnya.

Ketika kunjungan Megawati ke India, Rizal dikabarkan memesan "ayam India" (pelacur) seperti yang dikatakan Esty, mahasiswa asal Indonesia di salah satu milis. Isu ayam India itu tidak menyurutkan hubungan Rizal dengan Megawati. Saat pilpres 2004, Rizal masih dipercaya menjadi tim sukses Mega Hasyim. Pria kelahiran Parepare, 29 Oktober 1964 ini pasca kekalahan Megawati dipercaya menjadi anggota Tim Sebelas Lembaga Kepresidenan yang digagas sang kakak dan Deny Januar Aly. Tim yang beranggotan M. Chatib Basri, Lin Che Wei itu memiliki peran strategis dalam merancang kabinet baru Yudhoyono.

Rizal kemudian mengajukan proposal mendirikan Freedom Institute kepada Bakrie. Lembaga yang di Amerika dikenal sebagai lembaga pengelola korban pecandu narkoba ini, di Indonesia lebih berperan dalam penggiringan opini. Bakrie yang dikenal Rizal selagi mahasiswa ini, kemudian membawa Rizal sebagai staf ahli Menko kesra. Meski dikenal pendukung Megawati, Rizal bersama Goenawan Muhamad, Lin Che Wie, Iksan, Chatib Basri, Raden Pardede, Sofyan Wanandi dan Todung Mulya Lubis dan sang kakak Andi dari Freedom Institute memasang iklan di kompas, 26 Februari 2005 yang mendukung kenaikan BBM.Freedom institue resmi berdiri pada 2001 diketuai Rizal sebagai Direktur Eksekutif, Saiful Mujani (pimpinan LSI) sebagai direktur riset, Luthfie Asysyaukanie sebagai deputi direktur dan Hamid Basyaib sebagai direktur program. Andi Mallarangeng, M. Chatib Basri, Mohamad Iksan, Nirwan Dewanto, Ahmad Sahal, dan Ulil Abshar Abdallah tercatat sebagai Associates.

Rizal kemudian dipercaya Surya Paloh untuk menjadi pembawa acara "Save Our Nation" di Metro Tv.

Hubungan Rizal dengan Megawati memburuk saat Rizal mencalonkan diri menjadi capres alternatif. Saat pencalonan tersebut, Rizal meminta Yudhoyono untuk tidak mencalonkan diri lagi. Rizal menyatakan mampu memimpin Indonesia, pembangunan saat ini tidak begitu cepat, mulai dari infrastruktur, pengangguran, kemiskinan, ekonomi dan BBM. Pilihan Rizal ini ditanggapi Andi, "wajar dalam demokrasi. Itu artinya dia sudah tidak mendukung Megawati. Mungkin selangkah lagi mendukung SBY,”

Rizal muncul di dalam kereta yang ditumpangi Boediono, saat akan menuju Bandung, untuk acara deklarasi, 15 Mei 2009. Dia menjadi ketua rombongan Boediono. Masih menurut Jawa Pos, beberapa anggota rombongan terkejut melihat kehadiran Rizal. Dalam perjalanan di kereta api itu, Rizal bahkan tidak berhenti “digoda” oleh anggota rombongan lain termasuk Boediono.

“Kamu sabar dulu ya, tunggu 2014,” kata Boediono. Dewi Tjakrawati, istri Rizal ikut menimpali. “Tenang Pak Boed, pas deklarasi, Celi saya ikat biar tidak lepas ke panggung,” tuturnya lantas tertawa. Semua yang mendengar ikut tertawa. Rizal tersenyum kecut.

Andi Zulkarnain Mallarangeng
Pria yang dikenal sebagai Choel ini tidak seterkenal kedua kakaknya. Choel adalah pimpinan utama Fox, yang digagas Rizal, yang berdiri sejak 14 Februari 2008. Fox adalah konsultan politik untuk korporasi, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden, Strategic and Political Consulting terdiri dari tiga divisi yakni divisi korporasi, divisi politik dan divisi produksi (media). Jasanya meliputi pembiayaan, perencanaan strategis, relasi dan peliputan media. Nama Fox mulai berkibar saat mengantarkan Alex Noerdin menjadi Gubernur Sumatera Selatan September 2008.

Strategi pertama adalah membombardir seluruh Sumatra Selatan dengan iklan di televisi, radio, dan koran. ”Kami perlu merebut air supremacy, untuk softening the ground, sebelum ’serangan darat’ dilancarkan,” kata Zulkarnain.

Setelah itu Fox melakukan survei untuk mengetahui kabupaten mana yang masih resistan, mana yang sudah lunak. Rencana kampanye pun kemudian disusun untuk memenangi hati pemilih di daerah-daerah yang masih enggan memilih Alex. Hasilnya Alex terpilih menjadi gubernur. Padahal kata Zulkarnain, enam bulan sebelum hari pemilihan, popularitas Alex hanya 32 persen, jauh di bawah popularitas Syahrial.

Sukses itu mengantarkan Fox mendapatkan klien kakap Sutrisno Bachir dengan nilai kontrak 120 milyar. Saat baru meraup 40 milyar, Sutrisno merasa dikadali, karena iklan Rizal di televisi dengan statement "if there is a will, there is a way" menimpali kata-kata Sutrisno "hidup adalah perbuatan.". Konon, gara-gara itu Rizal didepak dari Fox Indonesia dan mendirikan RM09.

Choel dan Foxnya kemudian mendapatkan kepercayaan dari Demokrat dan SBY mulai dari pileg hingga pencitraan SBY. Hasilnya Demokrat melejit. Segudang ide untuk metode dan strategi kampanye Demokrat juga muncul dari Zulkarnain. Salah satunya adalah kampanye hari terakhir Demokrat di Magelang, Jawa Tengah. Saat semua partai gencar melaksanakan rapat akbar di lapangan terbuka dengan ribuan massa, Demokrat justru menyewa gedung pertemuan yang mampu menampung 500 orang. Jumlah yang sedikit memang tapi Zulkarnain memboyong seratusan jurnalis dari Jakarta untuk meliput kegiatan tersebut. “Itu kampanye modern. Tidak perlu mengerahkan banyak massa, tapi efektif. Pesan tersampaikan,” kata Zulkarnain.

Dalam belanja iklannya, Zulkarnain lebih memilih menggunakan strategi media spinning. Misalnya dengan menampilkan wajah Yudhoyono di harian terbesar di Indonesia di halaman depan dengan setengah halaman tambahan. Jenis iklan flap-ads itu jarang digunakan di Indonesia.

Selain Demokrat dan Yudhoyono, klien Fox yang lain adalah Edhie Baskoro, putra bungsu Yudhoyono yang maju sebagai kandidat legislator di wilayah kampung halaman sang Bapak. Ongkos untuk Ibas –panggilan Edhie termasuk murah, hanya Rp 10 miliar.

Awan bertuliskan Allah di Kampanye JK-Win

Secara tidak sengaja, terbaca postingan di http://najidalghozi.wordpress.com/2009/06/16/awan-bertuliskan-allah-di-kampanye-jusuf-kalla-wiranto/ tentang awan bertuliskan Allah dalam kampanye JK-Win di Makassar. Perhatikan di detik 1:58.

Manuver PPP dalam Pilpres

Secara resmi Partai Persatuan Pembangunan mendukung koalisi SBY-Budiono. Tetapi dukungan secara resmi tersebut,tidak berarti bahwa suara PPP bulat ke SBY. Sejumlah Kader PPP membentuk Front Persatuan Pendukung Prabowo (FPPP). Sejumlah kader PPP terlihat saat pendeklarasian Jumat, 5 Juni 2009, yakni Sofyan Usman, Usamah al Hadar, Habil Marati, dan Emilia Contessa. FPPP dipimpin oleh Rusdi Hanafi, salah seorang Ketua DPP dan Somali Malik, Wasekjen DPP sebagai Sekjen. Ketua Departemen Kepemudaan yang juga Sekjen Angkatan Muda Kakbah (AMK) Joko Purwanto turut bergabung. Alasan utama kelompok ini adalah untuk melanjutkan hubungan baik antara PPP dengan Prabowo.

Pada Selasa, 16 Juni 2009, sejumlah kader PPP juga membentuk Persatuan Pendukung Pasangan Nusantara (PPP Nusantara). Fungsionaris PPP yang hadir antara lain Ketua DPP PPP Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Arya Windra, Ketua DPP Bidang IPTEK M. Sa'dun, dan Anggota Majelis Pakar Abdul Asri Harahap. Alasan utama mendukung JK-Win, menurut kelompok ini karena JK-Win lebih cocok untuk merepresentasikan Islam.

Apakah fenomena ini fenomena dukungan murni ataukah strategi pasang kaki? Kita lihat saja perkembangannya.

Kenapa Singapura takut kepada Indonesia

Ada isu bahwa Pemerintah Singapura, ak, Lee Kwan Yew sangat menyerang Habibie. Lee Kwan Yew telah berusaha agar Habibie tidak terpilih sebagai Wakil Presiden pada tahun 1998. Lee Kwan Yew, didesas-desuskan juga ikut mengharapkan agar Habibie lengser dari jabatannya saat Habibie menjadi presiden. Setelah Abdurrahman Wahid menjadi presiden, Lee Kwan Yew terpilih menjadi penasehat ekonomi presiden. Salah satu yang kemudian menjadi bahan sorotan politisi saat itu.

Peran Singapura dalam setiap suksesi Indonesia pasca reformasi didesas-desuskan sangat kuat. Ada perbincangan di kedai kopi bahwa Singapura melalui badan usaha yang ditanamnya di Indonesia membantu salah satu kandidat. Isu tersebut, konon, tidak berani dikemukakan, karena permainannya sangat cantik, sehingga tidak ada bukti yang dapat dijadikan pegangan. Politisi yang ingin memainkan isu ini, bisa-bisa akan mendapat serangan balik yang sangat fatal.

Tergantung dari benar atau tidaknya isu tersebut, timbul pertanyaan:
Mengapa Singapura ingin bermain di Indonesia?


Menurut dugaan saya, ada beberapa logika yang dapat ditarik:
1. Posisi Singapura di pinggir Indonesia. Singapura terletak di pertemuan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Pulau Singapura sendiri adalah pulau yang dibeli Rafles dari Sultan Lingga Riau. Singapura sebenarnya tidak persis di pertemuan itu, Batam dan Bintan dapat menutupinya. Kalau Indonesia mengembangkan Batam, tentu saja kestrategisan letak Singapura akan hilang.

2. Singapura menjadi tempat belanja, berobat, pendidikan bagi warga Indonesia. Tidak ada perhitungan resmi, berapa uang yang diberikan kepada Singapura oleh warga Indonesia setiap tahunnya untuk keperluan perobatan, belanja, pendidikan, wisata tersebut. Tetapi dipercaya, jumlahnya tidak sedikit.

3. Singapura menjadi alamat kantor cabang perusahaan multinasional, yang marketingnya diarahkan ke Indonesia. Sejumlah perusahaan multinasional membuka kantor perwakilan cabang di Singapura. Perusahaan tersebut melemparkan produknya ke seantero nusantara (Asia Tenggara), tentunya Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar di Asia Tenggara merupakan pasar terbesarnya. Bagaimana jika perusahaan tersebut membuka perwakilannya di Indonesia?

4. Perusahaan Singapura beroperasi di Indonesia. Warga negara Singapura pada umumnya hanyalah pemilik modal yang menanamkan modalnya, bagian terbesar di Indonesia. Pemodal tersebut terdiri dari warga negara murni Singapura yang berinvestasi di Indonesia dan juga eks warga negara Indonesia yang telah sukses dan pindah kewarganegaraan. Jika Indonesia telah mampu mengembangkan enterpreneurnya, amankah para investor Singapura?

Itulah beberapa alasan sederhana, kenapa Singapura sangat peduli dengan kondisi Indonesia.

Kenapa benci dengan politik

Komunitas yang merasa bijak di Indonesia banyak sekali yang kurang respon dengan politik. Menurut mereka, politik hanyalah sebuah permainan kotor yang dimainkan oleh orang-orang yang rakus kekuasaan. Pendapat itu ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya.

Timbulnya pendapat semacam ini sebenarnya merupakan tanggung jawab media. Barangkali media memiliki tujuan mulia pada awalnya, agar kefanatikan seseorang terhadap suatu partai/tokoh politik tidak terlalu berlebihan. Namun, karena terlalu seringnya pemberitaan yang negatif terhadap politik dan politisi, sikap acuh kepada politik kemudian menjadi trend. Orang, apalagi anak muda, merasa intelek kalau mengabaikan proses politik.

Ungkapan-ungkapan aku tidak mau memilih, ah semuanya 'kan sama menjadi satu kalimat yang seakan-akan paling bijak.

Padahal politik adalah suatu sistem yang mengatur proses pengambilan kebijakan dalam negara. Meski tidak langsung, politik sangat berpengaruh kepada kehidupan anak bangsa. Oleh karenanya, perlu kiranya dipertimbangkan, apakah sikap tidak acuh kepada politik baik atau tidak. Ingat, kaum golput pada masa lalu justru orang-orang yang sangat peduli kepada politik.

Apa sih keunggulan SBY?

Sampai saat ini pendukung SBY masih ada. Mereka dengan membabi buta membela SBY, seakan-akan seorang prajurit yang telah kena doping. Mengapa bisa?

Salah satu kekuatan SBY yang tidak dimiliki oleh pesaingnya adalah seni mengeluh. Seni mengeluh ini sering dicemeeh oleh para pesaing SBY, tetapi nyatanya melalui seni inilah SBY bertahan.

Kemampuan mengeluh SBY yang hebat mampu mengundang simpati kaum ibu-ibu. Mereka tidak mengerti HAM, tidak mengerti ekonomi dan tidak mengerti politik. Tetapi mereka tahu bahwa SBY patut dikasihani.

Dengan serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh pesaingnya, SBY tinggal mengeluh, dan simpati pun berdatangan. Ini tidak rasional memang, tapi itulah kenyataannya. SBY adalah pemimpin yang unik di dunia, pemimpin yang mampu menggugah perasaan pendukungnya.

Akhirnya ada juga iklan JK yang kusuka

Iklan kampanye JK selama ini dipenuhi pendapat-pendapat tokoh masyarakat. Iklan tersebut mungkin berpengaruh terhadap kalangan tertentu, tetapi bagi yang awam masih belum jelas. Iklan berikutnya berupa slogan-slogan kepanjangan JK, meniru iklan PKS pada periode pileg dulu. Dan iklan ini pun, bagi saya pribadi masih kurang greget.

Tadi malam ada iklan JK yang tampil di televisi, dengan latar belakang pembangunan bandara, di antaranya bandara Hasanuddin. Dalam iklan ini, ada ajakan untuk menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang bermartabat. Inilah ajakan yang paling bagus, oleh karenanya, di antara iklan kampanye capres, inilah iklan yang paling aku suka.

Entah bagaimana dengan anda?

Komentator kedua akhirnya tiba

Setelah postingan saya mencapai 50-an, hal yang membahagiakan kembali datang. Komentator kedua, defrimardiansyah memberikan komentar-komentarnya. Tidak tanggung-tanggung, langsung 6 komentar. Komentar ini memberikan nafas dan gairah untuk blogging.

Semoga ada komentator berikutnya.

Isu HAM di tengah kampanye Pilpres

Sungguh mengherankan, dalam lima tahun masa kepemimpinan SBY, tidak ada tuntutan dari kelompok mana pun terhadap pelanggaran HAM. Tetapi tiba-tiba saja, muncul pahlawan kesiangan yang mengungkit-ungkit isu ini.

Apakah isu ini tandingan dari isu neolib. Sebab, kelompok pengusung isu ini, juga mempertanyakan kelompok-kelompok pengusung isu neolib.

Hal ini justru tidak adil dari beberapa faktor:
1. Neolib bukanlah dosa. Jika memang jujur, kenapa pihak yang diterpa isu neolib tidak membela konsep ini. Justru menganggap isu ini sebagai black campaign. Apakah mendukung neolib suatu kesalahan? Oleh karenanya, tidaklah adil kalau isu neolib ditandingkan dengan isu pelanggaran HAM.

2. Isu pelanggaran HAM seperti seakan-akan sengaja dipelihara. Aneh, kenapa selama ini isu ini tidak pernah diungkit-ungkit, baru pas pilpres saja.

3. Isu neolib justru dihembuskan oleh anggota koalisi SBY.

Karenanya, patut dipertanyakan siapa dan mengapa yang membangkitkan isu ini?

Etika Politik, salah satu kata kunci SBY untuk membatasi gerak langkah JK

Harus diakui, tim sukses SBY memang pintar mengunci pencitraan lawannya. Etika, adalah salah satu poin yang dimainkan kubu SBY. Saat JK-Win mengungkapkan peran JK dalam penyelesaian perdamaian Aceh, di Anjong Monmata, Banda Aceh pada Sabtu 13 Juni lalu, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Bara Hasibuan, menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran etika bernegara.

Menurut Bara, pernyataan Kalla tersebut juga melanggar prinsip presidensialisme. Dalam sistem presidensial, Presiden sebagai sebagai satu-satunya kepala pemerintahan dan kepala negara, memberikan keputusan akhir dan bertanggung jawab penuh atas semua keputusan dan kebijakan pemerintah, apalagi menyangkut keputusan besar menyangkut perdamaian di Aceh.

Bara juga menambahkan, tidak masuk akal jika pernyataan Jusuf Kalla tersebut ditujukan untuk membalas pernyataan SBY tentang masalah conflict of interest.

"Apa yang disampaikan oleh SBY seharusnya dilihat sesuai dengan konteks politiknya, SBY semata-mata ingin menegaskan gagasannya tentang pentingnya sebuah pemerintahan yang bersih, dan SBY juga tidak pernah secara langsung menyebut nama atau posisi jabatan seseorang. SBY jelas tidak pernah menyebutkan secara terbuka menyebutkan berbagai intervensi yang dilakukan oleh Kalla selama hampir lima tahun belakang ini untuk membantu bisnis keluarganya," paparnya


Lalu apa yang harus dinyatakan JK dalam kampanyenya, apakah JK hanya diperbolehkan mengungkapkan kelemahan-kelemahannya?