Dekan Pascasarjana Universitas Tarumanegara orang comberan

Dekan Pascasarjana Universitas Tarumanegara ternyata orang comberan. Itu bukan pernyataan saya lho. Itu pernyataan Rizal Mallarangeng dalam acara Apa Kabar Malam di TV-One.

Antasari, KPK dan Keluarga SBY

Ada yang mengherankan anak bangsa, Antasari belum tentu bersalah tetapi sudah dicekal. Para koruptor BLBI sudah jelas-jelas bersalah, tetapi surat pencekalan terlambat keluar karena permasalahan administrasi. Uniknya, penjeratan Antasari dilakukan menjelang pemilu dan pilpres. Logis, kalau ada yang bertanya, ada apa?

Adam Malik, si kancil

Salah satu tokoh Rengas Dengklok adalah pria cerdik berpostur kecil yang dijuluki ''si kancil” ini dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatra Utara, 22 Juli 1917 dari pasangan Haji Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Kepahlawanannya teruji oleh sebuah tuduhan terlibat CIA.

Menyimak jejak langkah Chairul Saleh

Dr. Chairul Saleh adalah salah satu di antara tiga Waperdam Soekarno pada masa G30S PKI,di samping Dr. Soebandrio dan Dr. J. Leimena. Dr. Chairul Saleh saat itu menjabat sebagai Waperdam III. Tokoh penggagas utama Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini ditangkap tanpa alasan yang jelas oleh Soeharto saat menjabat sebagai Ketua MPRS 1967 dan meninggal di tahanan. Tokoh yang menolak modal asing ini, alumni Universitas Bonn, Jerman ini, hanya membolehkan masuknya modal asing jika setuju dengan profit sharing.

pendidikan politik sudah gagal

Melejitnya isu-isu kampanye yang jauh dari pembeberan visi dan misi sungguh mengecewakan. Sebagai anak bangsa yang menginginkan negara ini menjadi negara yang lebih baik, saya kecewa. Sebagai anak bangsa yang menyadari bahwa Indonesia sebenarnya memiliki beraneka ragam potensi yang belum terangkat, saya prihatin.

non pns jadi dirjen/sekjen

Dilihat dari sejarah, banyak menteri negara adalah peningkatan dari Dirjen. Misalnya Menteri Muda Perkebunan dahulunya adalah peningkatan dari Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian. Menteri Muda Perumahan Rakyat dari Departemen Pekerjaan Umum. Menteri Negara PUOD dari Dirjen PUOD Depdagri. Meneg BUMN dari Dirjen BUMN Departemen Keuangan.

Dalam era reformasi ini, di mana kabinet presidensial dibentuk dari koalisi-koalisi partai yang mirip dengan sistem parlementer, penampungan non-pns sebagai pejabat publik dari unsur partai memerlukan banyaknya pembentukan kementerian negara, padahal fungsi dan kinerja kementerian yang dibentuk tersebut tidak jelas. Hanya untuk memuaskan proses politik, struktur dan efisiensi pemerintahan akhirnya digadaikan.

Padahal, imbalan bagi parpol tersebut semestinya tidak hanya menteri. Posisi Dirjen atau Sekjen sebaiknya harus mulai dipertimbangkan. Pada masa Menteri Kehutanan dijabat Nur Mahmudi Ismail dari PK, posisi Sekjen dijabat oleh Soeripto yang non PNS. Entah bagaimana prosesnya, hal itu berlanjut hingga masa jabatannya usai. Artinya, bukan tidak mungkin parpol diberi jatah Sekjen atau Dirjen.

Dengan pengalihan fungsi kementerian-kementerian negara ke dirjen ada beberapa keuntungan yang didapat:
1. Mengurangi benturan kepentingan
Kementerian negara yang dibentuk dari Dirjen atau mengambil peran dari fungsi dirjen, akan sering memiliki program yang mirip dengan departemen induknya. Dengan kedudukan yang sejajar sebagai menteri, pejabat ini tentu akan memiliki kekuatan untuk berebut dengan menteri departemen induknya. Karenanya, logis, terjadinya perbenturan kepentingan antara menteri negara dengan menteri departemen.

2. Menghemat anggaran negara
Dengan posisi yang lebih rendah, wajar kalau pejabat setingkat dirjen/sekjen diberikan penghasilan yang lebih rendah daripada menteri. Dengan demikian akan ada penghematan keuangan negara.

3. Merapikan struktur pemerintahan
Kalau kementerian negara dikembalikan ke departemen induk, kita akan melihat struktur pemerintahan yang lebih rapi dan enak dilihat.

4. Efektivitas program
Kalau dikembalikan ke departemen induk, menteri departemen akan memiliki fungsi koordinasi yang kuat, karenanya adanya program-program ganda yang tidak efektif dan boros dapat dihindari.

Meninjau Departemen-departemen

Dalam sejarah Indonesia, tidak tabu untuk menggabungkan, menghapus dan menambah departemen. Departemen Perindustrian dan Perdagangan misalnya adalah penggabungan dari Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan pada era Soeharto. Departemen Kelautan dan Perikanan adalah departemen yang dibentuk pada era Gus Dur. Departemen Penerangan dihapus pada era Gus Dur. Departemen Sosial pernah dihapus pada zaman GusDur.

Departemen-departemen wajib
1. Departemen Dalam Negeri,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Pertahanan,
3. Departemen Keuangan,
4. Departemen Agama,
5. Departemen Pendidikan,
6. Departemen Kesehatan
7. Departemen Hukum dan HAM
8. Departemen Pertanian
9. Departemen Kehutanan
10. Departemen Kelautan dan Perikanan
adalah departemen-departemen yang wajib ada.

Mari kita lihat :
1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Departemen Perdagangan
4. Departemen Perhubungan
5. Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Perindustrian telah digabungkan oleh Soeharto ke dalam Deperindag, namun kemudian dipecah lagi.
Departemen Perdagangan selayaknya juga melayani distribusi jasa, oleh karena menurut saya namanya perlu diperluas menjadi Departemen Perdagangan dan Jasa
Departemen ESDM adalah nama lain dari Departemen Pertambangan dan Energi. Pada Departemen ada tiga fungsi yang melekat:
1. Pengawasan produksi sumber daya mineral dan energi
Kegiatan produksi ini sebenarnya kegiatan yang mengarah ke manufaktur, oleh karenanya menurut hemat saya dapat dibebankan kepada Departemen Perindustrian.
2. Kegiatan penyediaan infrastruktur energi, dapat dibebankan kepada Departemen Pekerjaan Umum
3. Kegiatan distribusi energi dapat dibebankan kepada Departemen Perdagangan dan Jasa.

Departemen Perhubungan mengatur dua kegiatan:
1. Kegiatan di bidang penyediaan jasa perhubungan
2. Kegiatan di bidang infrastruktur perhubungan
Untuk kegiatan di bidang jasa selayaknya dibebankan kepada Departemen Perdagangan dan Jasa saja, dan kegiatan kedua kepada Departemen Perhubungan

Dengan demikian kita memiliki tambahan tiga Departemen:
11. Departemen Perindustrian
12. Departemen Perdagangan dan Jasa
13. Departemen Pekerjaan Umum dan Infrastruktur

Selanjutnya mengenai:
1. Depnakertrans
2. Departemen Sosial

Permasalahan tenaga kerja sebenarnya adalah bagian dari permasalahan sosial oleh karenanya digabungkan saja dengan departemen sosial. Sebaliknya masalah transmigrasi berhubungan dengan kependudukan dan kewilayahan yang merupakan garapan Depdagri.

Dengan demikian tinggal 1 departemen lagi, yakni:
14. Departemen Sosial

Jadi dapat dikurangi jumlah departemen menjadi 14 dari 18 yang ada saat ini. Kebutuhan menteri pun berkurang, dan efisiensi pun meningkat.

Pengurangan Jumlah Menteri

Dalam sejarah Indonesia pernah ada kecaman besar mengenai jumlah 100 menteri pada kabinet di era terpimpin. Salah satu kehebatan Soeharto menurut sejarah adalah berhasil mengurangi jumlah menteri tersebut. Gus Dur pernah mengurangi departemen, yakni dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Keuangan. Tetapi hingga Kabinet Indonesia Bersatu, jumlah menteri berkisar 36 orang, yakni: 4 orang menko, 18 departemen, 12 meneg dan 2 pejabat setingkat menteri. Jika satu orang menteri bergaji Rp. 240 juta setahun, berarti untuk gaji menteri, negara dibebani Rp. 8, 640 milyar. Wow, hampir 9 milyar.

Mungkinkah Demokrat mengulang sukses Golkar

Seandainya saja melanjutkan chemistry SBY-JK, barangkali tidak akan ada protes dari masyarakat tentang jargon pemilu satu putaran. Bahkan seandainya LSI mengatakan keterpilihan pasangan ini 80% atau lebih, mungkin umum bisa menerima. Lalu kenapa SBY begitu ngotot memilih Boediono? Apakah SBY telah melakukan suatu kesalahan keputusan?

Penggabungan kembali Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Salah satu isu yang menjadi topik debat cawapres tadi malam adalah penggabungan kembali departemen pendidikan dan kebudayaan. Hampir semua cawapres setuju. Alasan yang melatarbelakangi adalah di samping kualitas pendidikan yang merosot, juga bahwa tujuan pendidikan adalah meningkatkan kebudayaan.

Apakah pendidikan hanya untuk kebudayaan? Mari kita lihat pengalaman sejarah pendidikan di Indonesia. Sebagai generasi yang mengalami pendidikan dalam departemen pendidikan dan kebudayaan, nuansa kebudayaan dalam pendidikan indonesia memang sangat tinggi. Prestasi sekolah seringkali dinilai dari prestasi di bidang kebudayaan, khususnya kesenian.

Padahal pendidikan juga bertanggung jawab untuk pengembangan iptek, manajemen, seni dan kepribadian yang positif, nasionalis dan imtaq. Kesemua nilai tersebut harus dimiliki oleh seluruh lulusan pendidikan. Tapi, manusia memiliki keterbatasan, minimal mereka harus menguasai salah satu bidang di antara iptek dan seni budaya.

Pendidikan Indonesia terlalu lama menekankan aspek kebudayaan dan kurang memperhatikan IPTEK. Karenanya, salah satu ketinggalan besar dalam pendidikan indonesia adalah pengembangan IPTEK. Meskipun departemen pendidikan dan kebudayaan telah dipisahkan, tetapi nuansa penekanan kebudayaan dalam pendidikan kita masih sangat terasa. Oleh karenanya, apakah mesti digabungkan kembali departemen pendidikan dan kebudayaan? Atau malah digabungkan menristek dengan departemen pendidikan? Atau tetap terpisah seperti saat ini?

Kenapa tidak ada yang bicara listrik dan tenaga kerja

Ada yang aneh dalam pilpres kali ini. Setelah Amin Rais dan PKS meluncurkan isu neolib, MegaPro dan JK-Win seakan-akan terpancing untuk mengolah isu itu. Padahal ada isu lain yang sangat penting, yakni kegagalan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja dan pasokan energi.

Membantu dan politik uang

Apa sih pengertian politik uang? Tindakan Jusuf Kalla membantu Erlin Dewi yang terlilit hutang Rp. 5 juta diindikasikan Panwaslu SOlo sebagai politik uang. Apakah benar atau tidak?

Kalau kampanye tidak saling serang

Sibuk dengan Rusli Zainal sang visioner bukan berarti lupa dengan kondisi real politik Indonesia. Satu hal yang menarik perhatian adalah pernyataan Tim Sukses SBY-Boediono, bahwa saling serang tidak etis. Ungkapan tersebut disampaikan Syarif Hassan menanggapi pernyataan Megawati bahwa SBY sombong dan tidak etis.

Etiskah Ketua MPR berkampanye

Komentar tentang keikutsertaan pejabat publik dalam berkampanye marak. Ada beberapa pertimbangan keikutsertaan pejabat dalam berkampanye yakni keadilan dan netralitas, efektifat tugas dan penyalahgunaan jabatan.

Keadilan dan Netralitas
Pejabat publik merupakan orang yang disegani masyarakat. Peserta yang didukung pejabat publik tentu akan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya peserta yang tidak didukung pejabat publik dirugikan.

Efektivitas Tugas
Bagaimanapun pandainya membagi waktu antara tugas dan kampanye, pejabat publik tentu saja akan membengkalaikan sebagian atau malah seluruh tugasnya.

Penyalahgunaan jabatan
Seorang yang menjabat memiliki kewenangan-kewenangan khusus dan kuat. Pejabat dapat mempergunakan jabatannya untuk kepentingan kampanye.

Pengecualian
Tentu saja juga tidak adil, kalau kandidat yang kebetulan menjadi calon tidak boleh berkampanye. Tentu kampanye akan menjadi tidak seimbang. Juga tidak adil, kalau pejabat publik tidak boleh menjadi kandidat.

Para pengurus aktif partai juga tidak adil kalau tidak diikutsertakan dalam kampanye. Peserta yang kebetulan partainya tidak memiliki pejabat publik, mereka akan diuntungkan. Kampanye akan menjadi tidak berimbang.

Oleh karenanya, pejabat publik yang ikut menjadi kandidat, apapun jabatannya wajib diperbolehkan ikut kampanye. Toh mereka akan mendapatkan positif dan negatif karena jabatannya.

Pengurus inti parpol yang berpengaruh terhadap kemenangan dan kedudukannya seimbang dengan pengurus inti parpol lawan juga harus diperkenankan ikut kampanye. Sebaliknya yang bukan tim inti, sebaiknya harus netral atau kalau tidak mereka harus masuk ikut tim inti kampanye. Sebaliknya, pejabat publik yang tidak terdaftar sebagai tim sukses, sebaiknya tidak berkomentar apa-apa dalam aktivitas kampanye.

Ketidakbolehan ikut berkomentar karena jabatannya dan keikutsertaannya dalam tim sukses sangat penting, sebab dengan demikian masyarakat dapat menilai, pernyataannya tersebut sebagai tim sukses atau sebagai pejabat publik. Kalau pejabat publik tersebut diketahui sebagai tim sukses, akan ada pertimbangan publik, bahwa yang bersangkutan 'kan tim sukses. Jadi, pernyataannya perlu dipertimbangkan. Tetapi kalau yang bersangkutan bukan tim sukses, masyarakat akan berkata lain, "pejabat tersebut mengatakan begini."

Ketua MPR HIdayat Nur Wahid tidak terdaftar sebagai tim sukses. Kedudukannya sebagai Ketua MPR tentu akan mempengaruhi sebagian publik. Ketua MPR saja berkata begini. Apabila ucapannya didengarkan, itu merugikan kandidat lain. Sebaliknya kalau tidak didengarkan, hilanglah wibawa lembaga itu. Inilah yang paling mengkhawatirkan.

Tim Siluman

Banyaknya tim siluman dan pendukung jadi-jadian serta egonya KPU saat ini, membuat Sekjen Lembaga Pemantau Pemilu Presidium Alumni (LPPA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ade Reze Hariyadi dan Nehemiah Lawalata dari Lembaga Forum Dialog Bakti Nusantara (FDBN)prihatin. Kalau tidak ada perbaikan, pilpres 2009 akan sama dengan pilpres Iran yang sampai sekarang masih menimbulkan kontroversi.

Rusli Zainal pun tertarik publikasi blog

Sukses Jusuf Kalla dengan kompasiananya ternyata banyak mengilhami pemimpin-pemimpin bangsa ini. Lewat komunitas blogger bertuah, Rusli Zainal mencoba mensosialisasikan dirinya. Sebuah kontes bertaja Rusli Zainal sang visioner pun dimulai.

Bantulah yang lemah

Ketika banyak pendukung JK-Win dan MegaPro marah dengan rilis survey LSI yang diduga manipulatif, ada seorang teman saya yang tidak ikut-ikutan emosi. Dia bilang, kita tidak tahu apakah survey LSI itu benar atau tidak karena bagaimanapun yang disurvey 'kan tidak seluruh warga Indonesia. Saya terpaksa membenarkan. Kemudian katanya, bagaimana cara surveynya kita tidak tahu. Benar juga.

Koalisi Prabowo dan JK ke SBY, mungkinkah

Secara tidak sengaja saya membaca komentar salah seorang pembaca pada sebuah blog yang bunyinya sebagai berikut:
Kalau dalam putaran kedua, SBY berhadapan dengan JK, sebaiknya pak Prabowo bergabung saja dengan SBY, dan kalau SBY berhadapan dengan Prabowo, sebaiknya pak JK bergabung saja dengan SBY

Perubahan gaya iklan SBY - JK

Hari ini Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. H. Muhammad Jusuf Kalla sama-sama menampilkan iklan baru. Jenderal SBY menampilkan iklan baru yang mungkin untuk menepis tudingan miring dengan kesan jaimnya selama ini, dan juga untuk mementahkan klaim-klaim JK dengan menampilkan para petani, guru, nelayan di mana semua keberhasilan yang terjadi adalah berkat usaha pekerja lapangan tersebut. Tidak lupa SBY mengucapkan terima kasih Indonesia. Suatu iklan yang cerdas mengambil fenomena dari masyarakat.

Ketika slogan-slogan jadi menarik

Seni berslogan ria ternyata menjadi sangat menarik, tanpa sengaja di DF, aku berslogan:

Ketika Khofifah dan Yasin Limpo keselo

Ada berita menarik yang terlewatkan, yakni saat Muslimat NU ke-67 di Makassar, 29-05-2009, seperti yang diberitakan Inilah.com:

Polling SMS Debat Capres di TV One: SBY Unggul, JK-Win Naik

Acara debat capres yang dipandu oleh Anis Baswedan dengan pembawa acara Helmi Yahya, baru saja usai. Acara ini disiarkan langsung oleh Metro TV, TV One, dan Trans TV. TV One di samping menyiarkan langsung juga mengadakan polling SMS.

Orang Tua Dahulu dan Orang Tua Sekarang

Pengumuman UN menjadi sesuatu yang menghebohkan. Dramatisasi peristiwa ini tidak dilewatkan oleh media. Sejumlah kebodohan diangkat menjadi musibah. Orang yang gagal menjadi korban. Dan sebagainya, dan sebagainya.

UN sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan kita. Di tahun 50'an dulu saja, aktivitas seperti ini telah ada. Pada era 80 - 90 an, namanya EBTANAS. Pada masa-masa itu, tidak ada yang istimewa. Yang tidak lulus, mengulang. Demikianlah kewajarannya.

Zaman sekarang, yang tidak lulus UN masih diberi kesempatan mengikuti Paket-paket yang bermacam ragam namanya. Anehnya, masih ada saja pihak-pihak yang merasa tidak adil. Malah ada yang mengatakan UN melanggar HAM. Aneh.

Ketika zaman EBTANAS guru, pengawas betul-betul menggelisahkan. Jangan harap minta bantuan kepada guru, bahkan sekalipun misalnya orang tua sendiri. Bukannya dibantu, malah diberi sanksi.

Sebenarnya iri saya dengan siswa zaman sekarang. Guru, kepala sekolah dan pengawas bekerja sama meluluskan siswa sebanyak-banyaknya. Ketika ada satu dua orang yang tidak lolos, guru bahkan seakan-akan menambah romantisnya suasana. Kalau dulu kami dianjurkan tegar, sekarang malah perasaan iba dikuat-kuatkan.

Kalau dulu mengadu kepada orang tua jangan harap dikasihani, malah hantaman yang diterima. Kalau sekarang, jangan coba-coba. Bisa-bisa berurusan ke kepolisian.

Penghapusan Ujian Nasional, kemunduran kebijakan

Hari ini saya membaca di salah satu harian di Riau, Riau Pos, isu kampanye MegaPro. Meskipun saya simpati dengan perjuangan MegaPro dan JK-Win menentang incumbent, tidak berarti semua materi kampanye pasangan alternatif ini saya setujui semua. Termasuk salah satu yang dikampanyekan Suryadi Khusaini, bahwa kalau MegaPro menang, kebijakan Ujian Nasional akan dihapus, karena kebijakan ini penuh ketidakadilan. Daerah perkotaan yang fasilitasnya lengkap, tentu diuntungkan.

Menciptakan kampanye yang bermartabat

Kritikan atas pelaksanaan kampanye pilpres dilontarkan oleh berbagai pihak. Pelaksanaan kampanye tidak menggambarkan visi dan misi masing-masing pasangan. Kampanye pun tidak menggambarkan apa program yang akan dijalankan masing-masing capres. Kampanye pun dinilai lebih banyak menonjolkan keunggulan pribadi dan menyerang kepribadian lawan.

Sungguh tidak adil kalau kita mengatakan bahwa capres yang ada sekarang tidak berbobot. Bahwa kampanye seandainya memang tidak berbobot, bukanlah semata tanggung jawab masing-masing kandidat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaksana pemilu dan pembuat undang-undang pemilu.


Peran Bawaslu

Peran bawaslu dalam kampanye seharusnya diperjelas. Bawaslu dapat dijadikan wasit agar pelaksanaan kampanye berjalan sesuai yang diharapkan. Berbagai pelanggaran seperti perusakan atribut kandidat, keterlibatan pejabat BUMN, kampanye yang tidak sesuai prosedur, harus diserahkan kepada bawaslu agar ditindak seadil-adilnya.

Peran Undang-undang
Undang-undang kampanye harus jelas dan detail, sehingga tidak ada celah dari seorang pun calon untuk melakukan pelanggaran. Undang-undang juga harus memperjelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kandidat. Undang-undang juga harus bebas dari unsur multitafsir.

Undang-undang juga harus mengarahkan kampanye yang kondusif untuk perbaikan bangsa. Kampanye yang dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kampanye yang menghasilkan secara jelas, apa dan kemana negara ini seandainya salah satu kandidat terpilih.

Sanksi
Sanksi dari pelanggaran kampanye selama ini baru sebatas bagian pidananya dengan maksimal 12 bulan. Sanksi pelanggaran belum secara substansial merugikan kandidat, oleh karenanya pelanggaran kampanye tidak memberikan resiko apa pun bagi kandidat.
Sanksi yang harus diberikan seyogyanya memberikan efek jera kepada kandidat, yakni mengurangi peluang ketermenangannya.

Negara harus belajar dari pilkades, di mana pilkades pada satu desa di Indonesia didasarkan pada satu peraturan yang sanksinya menyebabkan kandidat mati kutu untuk melakukan pelanggaran. Dalam pilkades Talang Pring Jaya Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Panitia Pilkades dan kandidat sepakat untuk memberikan sanksi berupa pengurangan suara terpilih bagi pelanggar. Sanksi tersebut betul-betul membuat pelanggaran kampanye dihindari masing-masing kandidat karena dapat mengakibatkan segala usaha yang dilakukannya sia-sia.

Konklusi
Tanpa memperjelas peranan bawaslu, tanpa didukung undang-undang yang jelas, dan tanpa sanksi yang memberikan efek jera, pelaksanaan kampanye di Indonesia, tidak akan pernah sampai ke taraf bermutu.

Keluarga Mallarangeng yang prestisius

Mallarangeng, nama itu tiba-tiba saja begitu terkenal. Peran Rizal Mallarangeng sebagai juru bicara SBY yang menghebohkan, Fox yang dikomandani Choel Mallarangeng dan tingkah pola Andi (Alfian) sang jubir kepresidenan. Meski pro dan kontra, harus diakui bahwa Mallarangeng bersaudara sangat prestisius. Ganteng, muda, pintar dan kaya.

Awan bertuliskan Allah di Kampanye JK-Win

Secara tidak sengaja, terbaca postingan di http://najidalghozi.wordpress.com/2009/06/16/awan-bertuliskan-allah-di-kampanye-jusuf-kalla-wiranto/ tentang awan bertuliskan Allah dalam kampanye JK-Win di Makassar. Perhatikan di detik 1:58.

Manuver PPP dalam Pilpres

Secara resmi Partai Persatuan Pembangunan mendukung koalisi SBY-Budiono. Tetapi dukungan secara resmi tersebut,tidak berarti bahwa suara PPP bulat ke SBY. Sejumlah Kader PPP membentuk Front Persatuan Pendukung Prabowo (FPPP). Sejumlah kader PPP terlihat saat pendeklarasian Jumat, 5 Juni 2009, yakni Sofyan Usman, Usamah al Hadar, Habil Marati, dan Emilia Contessa. FPPP dipimpin oleh Rusdi Hanafi, salah seorang Ketua DPP dan Somali Malik, Wasekjen DPP sebagai Sekjen. Ketua Departemen Kepemudaan yang juga Sekjen Angkatan Muda Kakbah (AMK) Joko Purwanto turut bergabung. Alasan utama kelompok ini adalah untuk melanjutkan hubungan baik antara PPP dengan Prabowo.

Kenapa Singapura takut kepada Indonesia

Ada isu bahwa Pemerintah Singapura, ak, Lee Kwan Yew sangat menyerang Habibie. Lee Kwan Yew telah berusaha agar Habibie tidak terpilih sebagai Wakil Presiden pada tahun 1998. Lee Kwan Yew, didesas-desuskan juga ikut mengharapkan agar Habibie lengser dari jabatannya saat Habibie menjadi presiden. Setelah Abdurrahman Wahid menjadi presiden, Lee Kwan Yew terpilih menjadi penasehat ekonomi presiden. Salah satu yang kemudian menjadi bahan sorotan politisi saat itu.

Peran Singapura dalam setiap suksesi Indonesia pasca reformasi didesas-desuskan sangat kuat. Ada perbincangan di kedai kopi bahwa Singapura melalui badan usaha yang ditanamnya di Indonesia membantu salah satu kandidat. Isu tersebut, konon, tidak berani dikemukakan, karena permainannya sangat cantik, sehingga tidak ada bukti yang dapat dijadikan pegangan. Politisi yang ingin memainkan isu ini, bisa-bisa akan mendapat serangan balik yang sangat fatal.

Tergantung dari benar atau tidaknya isu tersebut, timbul pertanyaan:
Mengapa Singapura ingin bermain di Indonesia?


Menurut dugaan saya, ada beberapa logika yang dapat ditarik:
1. Posisi Singapura di pinggir Indonesia. Singapura terletak di pertemuan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Pulau Singapura sendiri adalah pulau yang dibeli Rafles dari Sultan Lingga Riau. Singapura sebenarnya tidak persis di pertemuan itu, Batam dan Bintan dapat menutupinya. Kalau Indonesia mengembangkan Batam, tentu saja kestrategisan letak Singapura akan hilang.

2. Singapura menjadi tempat belanja, berobat, pendidikan bagi warga Indonesia. Tidak ada perhitungan resmi, berapa uang yang diberikan kepada Singapura oleh warga Indonesia setiap tahunnya untuk keperluan perobatan, belanja, pendidikan, wisata tersebut. Tetapi dipercaya, jumlahnya tidak sedikit.

3. Singapura menjadi alamat kantor cabang perusahaan multinasional, yang marketingnya diarahkan ke Indonesia. Sejumlah perusahaan multinasional membuka kantor perwakilan cabang di Singapura. Perusahaan tersebut melemparkan produknya ke seantero nusantara (Asia Tenggara), tentunya Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar di Asia Tenggara merupakan pasar terbesarnya. Bagaimana jika perusahaan tersebut membuka perwakilannya di Indonesia?

4. Perusahaan Singapura beroperasi di Indonesia. Warga negara Singapura pada umumnya hanyalah pemilik modal yang menanamkan modalnya, bagian terbesar di Indonesia. Pemodal tersebut terdiri dari warga negara murni Singapura yang berinvestasi di Indonesia dan juga eks warga negara Indonesia yang telah sukses dan pindah kewarganegaraan. Jika Indonesia telah mampu mengembangkan enterpreneurnya, amankah para investor Singapura?

Itulah beberapa alasan sederhana, kenapa Singapura sangat peduli dengan kondisi Indonesia.

Kenapa benci dengan politik

Komunitas yang merasa bijak di Indonesia banyak sekali yang kurang respon dengan politik. Menurut mereka, politik hanyalah sebuah permainan kotor yang dimainkan oleh orang-orang yang rakus kekuasaan. Pendapat itu ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya.

Timbulnya pendapat semacam ini sebenarnya merupakan tanggung jawab media. Barangkali media memiliki tujuan mulia pada awalnya, agar kefanatikan seseorang terhadap suatu partai/tokoh politik tidak terlalu berlebihan. Namun, karena terlalu seringnya pemberitaan yang negatif terhadap politik dan politisi, sikap acuh kepada politik kemudian menjadi trend. Orang, apalagi anak muda, merasa intelek kalau mengabaikan proses politik.

Ungkapan-ungkapan aku tidak mau memilih, ah semuanya 'kan sama menjadi satu kalimat yang seakan-akan paling bijak.

Padahal politik adalah suatu sistem yang mengatur proses pengambilan kebijakan dalam negara. Meski tidak langsung, politik sangat berpengaruh kepada kehidupan anak bangsa. Oleh karenanya, perlu kiranya dipertimbangkan, apakah sikap tidak acuh kepada politik baik atau tidak. Ingat, kaum golput pada masa lalu justru orang-orang yang sangat peduli kepada politik.

Apa sih keunggulan SBY?

Sampai saat ini pendukung SBY masih ada. Mereka dengan membabi buta membela SBY, seakan-akan seorang prajurit yang telah kena doping. Mengapa bisa?

Akhirnya ada juga iklan JK yang kusuka

Iklan kampanye JK selama ini dipenuhi pendapat-pendapat tokoh masyarakat. Iklan tersebut mungkin berpengaruh terhadap kalangan tertentu, tetapi bagi yang awam masih belum jelas. Iklan berikutnya berupa slogan-slogan kepanjangan JK, meniru iklan PKS pada periode pileg dulu. Dan iklan ini pun, bagi saya pribadi masih kurang greget.

Tadi malam ada iklan JK yang tampil di televisi, dengan latar belakang pembangunan bandara, di antaranya bandara Hasanuddin. Dalam iklan ini, ada ajakan untuk menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang bermartabat. Inilah ajakan yang paling bagus, oleh karenanya, di antara iklan kampanye capres, inilah iklan yang paling aku suka.

Entah bagaimana dengan anda?

Komentator kedua akhirnya tiba

Setelah postingan saya mencapai 50-an, hal yang membahagiakan kembali datang. Komentator kedua, defrimardiansyah memberikan komentar-komentarnya. Tidak tanggung-tanggung, langsung 6 komentar. Komentar ini memberikan nafas dan gairah untuk blogging.

Semoga ada komentator berikutnya.

Isu HAM di tengah kampanye Pilpres

Sungguh mengherankan, dalam lima tahun masa kepemimpinan SBY, tidak ada tuntutan dari kelompok mana pun terhadap pelanggaran HAM. Tetapi tiba-tiba saja, muncul pahlawan kesiangan yang mengungkit-ungkit isu ini.

Etika Politik, salah satu kata kunci SBY untuk membatasi gerak langkah JK

Harus diakui, tim sukses SBY memang pintar mengunci pencitraan lawannya. Etika, adalah salah satu poin yang dimainkan kubu SBY. Saat JK-Win mengungkapkan peran JK dalam penyelesaian perdamaian Aceh, di Anjong Monmata, Banda Aceh pada Sabtu 13 Juni lalu, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Bara Hasibuan, menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran etika bernegara.

Kelemahan Prosedur, peluang pelanggaran kampanye

Perusakan atribut JK-Win tidak hanya terjadi di Pekanbaru, tetapi juga di Kota Bekasi. Perusakan yang terkesan terorganisi tersebut dilakukan pada bagian mulut JK saja. Sampai saat ini, laporan tersebut belum bisa diproses karena pelaku tidak diketahui. Kepolisian meminta waktu tiga hari untuk menemukan pelaku. Jika dalam tiga hari gagal, laporan ditutup.

Manohara dan Kampanye Pilpres

Manohara, model cantik keturunan Amerika - Indonesia, tiba-tiba saja menjadi perbincangan. Meutia Hafidz, mantan aktivis perempuan, yang dalam kampanye pilpres periode ini mendukung JK-Win tidak mengabaikan kepopuleran Manohara.

Peranan Muhammadiyah dalam perpolitikan Indonesia

Muhammadiyah dan NU sebagai dua ormas terbesar di Indonesia sangat menarik dilihat dalam peristiwa-peristiwa politik, termasuk pilpres 2009. Arah dukungan Muhammadiyah yang sifatnya tidak terang-terangan harus dipahami sebagai ketentuan yang terpaksa diambil karena keterikatan pada khittah. Terikat oleh khittah, Muhammadiyah tidak dapat memberikan dukungan bulat kepada satu pasangan capres atau partai tertentu, karena bagaimanapun untuk membulatkan dukungan butuh kesepakatan bersama dan sesuai dengan khittahnya, Muhammadiyah tidak mungkin mengadakan rapat nasional khusus untuk menentukan pilihan politiknya.

Muhammadiyah sebelum penjajahan Jepang
Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 H /18 Nopember 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal K.H. Ahmad Dahlan, seorang pegawai Kesultanan Yogyakarta yang bertindak sebagai khatib dan bekerja sebagai pedagang. Organisasi ini didirikannya untuk mengorganisir kegiatannya mengajak kembali ke Qur'an dan Hadits yang pada mulanya mengalami penolakan namun kemudian berangsur-angsur diterima tidak hanya di Kauman tapi di tempat-tempat perdagangannya di luar Yogya bahkan hingga ke luar Pulau Jawa. Di samping pengajian kepada kaum laki-laki, K.H. Ahmad Dahlan juga mengadakan pengajian kepada kaum ibu-ibu yang diberi nama "Sidratul Muntaha".

Tahun 1913-1918 beliau mendirikan 5 buah Sekolah Dasar. Tahun 1919 mendirikan Hooge School Muhammadiyah yang kemudian pada tahun 1921 diganti namanya menjadi Kweek School Muhammadiyah. Sekolah ini pada tahun 1923 dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1930 namanya diganti menjadi Muallimin dan Muallimat.

Selanjutnya Muhammadiyah mendirikan organisasi untuk kaum perempuan Aisyiyah yang dipimpin istrinya Ny. Walidah Ahmad Dahlan. Aisyiyah bermula dari badan otonom SAPATRESNA, kelompok pengajian wanita yang didirikan pada tahun 1914. Nama Aisyiyah digunakan sejak tahun 1920.

Pada tahun 1918 Muhammadiyah mendirikan organisasi kepanduan yang bernama Hizbul Wathan. Tahun 1920 dibentuk media massa yang dinamai Suara Muhammadiyah. Pada tahun 1927 Muhammadiyah mempunyai 176 cabang, dan Aisyiyah mempunyai 68 cabang yang tersebar di seluruh kekuasaan Hindia Belanda.

Sesuai dengan kondisi Hindia Belanda yang saat itu gerakan kepartaian dibatasi, Muhammadiyah lebih banyak bergerak di bidang sosial. Sampai dikeluarkannya aturan disiplin pada SI tahun 1928, Fachruddin tokoh Muhammadiyah berkiprah di SI, bahkan sampai menduduki Bendahara.

Era Jepang
Pada tahun 1937, yakni tanggal 21 September 1937, Muhammadiyah bersama Nachdliyah mendirikan MIAI (MAjelis Islam A'la Indonesia) yang diwakili oleh K.H. Mas Mansyur dari Muhammadiyah, K.H. Abdul Wahab Chasbullah dari Nachdliyah, dan K.H. Ahmad Dahlan mewakili organisasi non-partai/ormas. Meskipun MIAI bukan bergerak di bidang politik, tetapi MIAIlah yang kemudian menjadi embrio Masyumi. MIAI dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1943 dan menggantikannya dengan Masyumi yang di dalamnya juga terdapat Muhammadiyah.

Pada tahun 1937 pula, K.H. Mas Mansyur bersama Dr.Sukiman Wirjosanjaya mendirikan PII (Partai Islam Indonesia) sebagai penimbangan atas sikap non-kooperatif dari PSII.

Era Kemerdekaan
Pada tanggal 7-8 November 1945, Masyumi tempat bernaung Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya memutuskan untuk mengusung suatu misi yakni kemerdekaan. Masyumi menjadi partai politik yang amat kental perjuangannya dalam era kemerdekaan.

Sudirman, kepala Hizbul Wathan diangkat menjadi pemimpin TNI.
Tahun 1947 Muhammadiyah membentukan Angkatan Perang Sabil (SPS) dengan Ketua Hajid, Wakil Ketua A.Badawi dan penasihat Ki Bagus Hadikusumo.

Pasca Kemerdekaan
Muhammadiyah aktif di Masyumi pasca kemerdekaan. Pada waktu pemilu 1955 Muhammadiyah masih bergabung dengan Masyumi meski NU waktu itu sudah keluar dan menjadi peserta Pemilu. Seiring dengan menurunnya "keuntungan-keuntungan politik" yang didapat Muhammadiyah selaku anggota istimewa Masyumi, Sidang Tanwir Muhammadiyah 1956 memutuskan meninjau ulang keanggotaan istimewa Muhammadiyah di Masyumi. Pada sidang tanwir 1959 Muhammadiyah resmi keluar dari Masyumi.

Era Orde Baru
K.H. Faqih Usman dari Muhammadiyah dan Dr.Anwar Haryono pernah mengirimkan surat kepada Soeharto untuk mencabut larangan terhadap partai masyumi. Nota Faqih Usman tersebut tidak ditanggapi. Selanjutnya Muhammadiyah dan bekas pendukung masyumi mendirikan Parmusi, yang pasca Pemilu 1971 berfusi ke PPP.

Era Reformasi
Pada bulan Agustus 1998, Amien Rais, Ketua Muhammadiyah saat itu mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat dukungan dan fasilitasi dari Muhammadiyah. Pengajuan Bambang Sudibyo dan Hatta Rajasa yang dua kali menjadi menteri dari PAN, menimbulkan disharmoni PAN dan Muhammadiyah. Ketidakpuasan terhadap PAN menyebabkan generasi muda Muhammadiyah melahirkan partai sendiri yakni Partai Matahari Bangsa pada tanggal 26 November 2006.

Mungkinkah Pilpres Satu Putaran?

LSI dan tim sukses SBY selalu menekankan bahwa pemilu hanya akan berlangsung satu putaran. Pernyataan SBY tersebut tentu didukung oleh sejumlah fakta, misalnya persentase perolehan suara partai koalisi yang melebihi angka 50%, kenaikan suara partai demokrat yang memang dipicu oleh popularitas SBY dan hasil polling beberapa saat yang lalu yang cenderung memenangkan SBY.

Perang Survey semakin marak

Lembaga-lembaga survey semakin marak merilis hasil surveynya. Berikut adalah hasil survey dari beberapa lembaga:

Akhirnya ada juga yang komentari

Hal yang paling diharapkan oleh para blogger tentu saja bahwa blognya diperhatikan dan dibaca. Dan pertanda bahwa ada yang membaca adalah adanya komentar pada tulisan tersebut. Oleh karenanya, komentar sangat diharapkan.

Demikian pula dengan saya. Setelah membuat postingan hingga mencapai 41 postingan, belum ada satu pun tanggapan. Artinya belum ada yang dengan serius membaca blog saya ini.

Barulah pada hari ini, wyd menanggapi blog saya. Langsung dengan dua komentar. Hal ini tentu saja menggembirakan. Mudah-mudahan muncul komentator lainnya.

Demi satu putaran, rasionalitas pun diabaikan

Tim sukses SBY sangat ingin SBY menang satu putaran. Alasan dibalik hal tersebut adalah :

Keputusan MK mengabaikan hak masyarakat Dapil

Saya biasanya berseberangan pemikiran dengan KPU dan sampai saat ini menilai kebijakan KPU cenderung tidak netral. Namun dalam kasus penetapan sisa suara Tahap III, saya sependapat dengan aturan KPU.

10 blog politik terpopuler versi blogflux

Inilah daftar 10 blog politik terpopuler versi blogflux yakni:
1. PinoySpy Intelligencer Tabloid
2. kikka
3. Donklepant
4. Socialist Unity
5. anilnetto.com6. KAMERUN SCOOP
7. British Royal Wedding
8. planck's contant
9. Swensson
10. WyBlog

Ada apa di balik slogan SBY

Ada keunikan di sebalik slogan dan inisial team kampanye SBY. Keunikan pertama adalah dari inisialnya. SBY-Budiono pada saat deklarasi dengan manis mengumumkan nama pasangan ini SBY-Berbudi. Namun ternyata nama ini memiliki konotasi negatif di Sumatera Selatan. Oleh karenanya, secara resmi nama pasangan ini kemudian diubah menjadi SBY-Budiono. Namun SBY-Budiono sangat panjang bila dibandingkan dengan inisial pesaingnya, Megapro dan JK-Win. Antisipan menyingkatnya menjadi SBY-Bu atau SBY-No.

Tag di technorati

Inilah beberapa tag di technorati tentang blog ini.

http://feeds.technorati.com/tag/neo-lib
http://feeds.technorati.com/tag/panti
http://feeds.technorati.com/tag/sejarah
http://technorati.com/tag/partai
http://technorati.com/tag/isu
http://technorati.com/tag/mega-pro
http://feeds.technorati.com/tag/jk/
http://technorati.com/tag/gerindra

Top Blog Politik Juni 2009

Inilah daftar 10 blog politik teratas di blogtopsites.com:
1. Donklepant
2. kikka
3. Socialist Unity
4. Kamerun Scoop
5. Digger's Realm
6. Devil's Kitchen
7. Planck's Constant
8. The Hope for America
9. Yid with Lid
10. Dois em Cena

Mengukur Kekuatan Politik dan Kemampuan Personal JK-Win

Mengapa JK harus memilih Wiranto? Bagaimana kekuatan politik mereka? Dan bagaimana kemampuan personal calon pemimpin Indonesia ini?

Aryos Nivida, Aktivis ACSTF menulisnya di Harian Aceh sebagai berikut:

Menolak Cincin, upaya PKS mencitrakan partai kembali

Di tengah-tengah gonjang-ganjing pilpres yang makin memanas saat ini, upaya PKS untuk mencitrakan kembali partainya dengan cara menolak cincin kenangan untuk anggota DPR purna tugas tentu saja akan kurang artinya bagi masyarakat umum. Tapi bagi kader PKS sendiri, mungkin ini suatu hiburan tersendiri setelah keterpaksaan PKS menerima Cawapres yang jelas-jelas sangat mengecewakan konstituennya.

Politik pencitraan PKS ini, beberapa saat lalu di berbagai parlemen baik di pusat dan daerah telah mengundang decak kagum masyarakat. Tetapi tentu saja diiringi dengan mereka yang sinisme dengan motifnya.

Momen pemberian cincin yang diadakan menjelang pilpres, sesunguhnya tidak menguntungkan bagi PKS untuk pencitraan, karena saat ini perhatian dan fokus masyarakat tertuju kepada capres beserta manuver masing-masing tim suksesnya.

Ketika KPU sudah tidak netral lagi

KPU dibentuk sebagai lembaga indipenden penyelenggara Pemilu dengan harapan dapat berlaku adil dan bersikap netral terhadap para peserta pemilu. Beberapa indikasi ketidaknetralan KPU tersebut sebagai berikut:

1. Penunjukan Moderator
Menurut Arif Wibowo, anggota Tim Kampanye Nasional Megawati Prabowo, lima moderator yang ditunjuk KPU yakni Rektor UI Gumilar Rusliwa Sumantri; ekonom INDEF, Aviliani; mantan Rektor UGM, Sofyan Effendi; Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Fachmi Idris; dan Rektor UIN Hidayatullah Komarudin Hidayat. MegaPro menawarkan ekonom Imam Sugema, ekonom UGM Revrisond Baswir, mantan anggota KPU Ramlan Surbakti, mantan Dekan Fisipol UGM Mochtar Mas'oed, Rektor UIN Hidayatullah Komaruddin Hidayat dan Direktur Program Magister Manajemen UI Rhenald Kasali dinilai tidak netral.

2. Penggunaan Tema
Tema yang ditawarkan KPU menurut Koordinator Komite Pemilih untuk Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw mengarah ke slogan yang diusung salah satu kandidat. Tema debat adalah :
a. Tentang pemerintahan : Strategi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan penegakan supremasi hukum.
b. Tentang ekonomi : Strategi mengatasi kemiskinan, pengangguran dan ketahanan pangan.
c. Tentang pendidikan : Strategi meningkatkan kualitas pendidikan, IPTEK dan membangun kehidupan beragama yang toleran.
d. Tentang kesehatan: Upaya meningkatkan kesehatan dan lingkungan hidup.
e. Tentang strategi ke depan dalam mengatasi berbagai problematika bangsa dan solusinya.

3. Diskriminasi Informasi
Menurut Fadli Zon, informasi tentang adanya tim kesenian dalam deklarasi pemilu damai baru diberitahukan menjelang acara, sementara kandidat lain sudah mempersiapkannya selama sebulan.

4. Diskriminasi Jadwal
Dalam masalah jadwal deklarasi damai, KPU menyesuaikannya dengan jadwal presiden.

Kemenangan JK-Win, akhir dagang sapi

Ada hal yang mengherankan dari politik Indonesia. Pemerintahan Indonesia adalah Kabinet Presidentil, namun anehnya pasangan yang diajukan merupakan hasil dagang sapi dari koalisi partai-partai layaknya negara-negara parlementer. Koalisi yang berdagang bisa berasal dari aneka ragam pandangan ideologis yang berbeda-beda, bahkan bisa jadi bertentangan. Lalu kabinet seperti apa yang dihasilkan?

Artis dalam Tim Kampanye JK-Win

Artis dalam perpolitikan Indonesia kehadirannya sangat mewarnai. Demikian pula dalam pilpres. Dalam Timkamnas JK-Win yang tiga struktur terdapat sejumlah artis populer nasional.

Kegagalan SBY dan JK

Di internet beredar isu-isu tentang kegagalan para capres/cawapres SBY dan JK.

Mungkinkah orang Luar Jawa dapat terpilih

Keputusan Jusuf Kalla (JK) menjadi capres adalah sebuah keputusan besar yang patut dihargai. Seandainya JK tidak mencalonkan diri, koalisi SBY akan menjadi sangat besar sekali, sebaliknya Megawati yang pernah menjadi presiden elektabilitasnya menjadi sangat turun. Megawati Prabowo akan berjuang sendirian melawan incumbent.

Perbandingan para kandidat Capres/Cawapres

Ini perbandingan para kandidat yang dirilis okezone.

Kehormatan Bangsa diuji di Ambalat

Pasca keruntuhan Orde Baru, kekuatan Indonesia di mata dunia Internasional tampaknya sudah mulai surut. Keadaan ekonomi yang terpuruk, gonjang ganjing politik yang tidak sehat. Kekuatan alutsita TNI yang tidak memadai, adalah salah satu kelemahan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia. Satu-satunya yang paling membanggakan mungkin tinggal kemampuan personil TNI yang cukup membanggakan. Namun diingat, sejak orde baru, penerimaan TNI sudah mulai kurang tepat. Meski mayoritas anggota TNI yang lulus, dari perawakan cukup mengundang segan masyarakat, tapi tidak sedikit yang bertubuh dan bermental lembek yang masuk, bahkan ke jajaran perwira. Kondisi fisik yang kurang memadai tidak apa-apa, tetapi kalau kondisi mental yang kurang ini yang memprihatinkan. Para pendahulu TNI zaman dahulu, banyak fisiknya yang kurang meyakinkan, tetapi kekuatan mental spiritual mereka sangat menakjubkan. Meski bersenjata bambu runcing, tetapi siap ke medan perang. Tetapi TNI zaman sekarang, jika harus berperang dengan kondisi alutsita yang kurang memadai, tidak akan sama dengan para pendahulunya.

Kemampuan diplomasi kita pun sudah parah. Adalah ironi, Indonesia dipimpin presiden yang katanya berpengaruh di dunia, tapi negara tetangga yang kecil saja, tidak memandang sebelah mata.

Perang Survey

LRI (Lembaga Riset Informasi) pimpinan Drs. Effendy Otong merilis hasil surveynya. Hasil survey masih tetap mengunggulkan SBY, tapi tidak sefantastis survey LSI. Dalam survey LSI, SBY mendapatkan 33%, JK-Win 29% dan MegaPro 20%.

Divide et Impera

Strategi memecah belah lawan dalam politik dan bisnis sebenarnya biasa-biasa saja. Hanya saja, dalam sejarah kehidupan bangsa, strategi ini seakan-akan telah menjadi trade mark Orba. Karenanya, pengguna strategi ini diperkirakan adalah Neo-Orba.

Kampanye dengan cara survey

Strategi demokrat dalam berkampanye harus diakui memang hebat. Menyimak kondisi psikologis calon pemilih yang bosan dengan tahapan pemilu, SBY membiayai LSI untuk kemenangannya dengan mengatur survey dengan kemenangan SBY-JK 71%, Megapro 15% dan JK-Win 7%. Pasca penerbitan survey tersebut, tim suksesnya seperti Roy BB Janis dari PDP langsung mengeluarkan black campaign dengan mengatakan bahwa JK-Win dan MegaPro sekedar latihan untuk Pilpres 2009.

Neo Orbais dan Neo Liberalis

Ada dua tuduhan yang harus dihadapi pasangan SBY Boediono, yakni neo orbais dan neo liberalis. Tuduhan pertama ditujukan oleh banyaknya aktivitas-aktivitas SBY yang dinilai memfotokopi tindakan Orba. Kasus terbaru, yakni kasus email Prita Mulyasari dianggap bagian dari praktek Orba. Kasus lain yang menghangat adalah tuduhan politisi PBR yang kini pindah ke Demokrat tempo dulu terhadap SBY yang ditandai dengan tuduhan pencemaran baik oleh SBY. Pengadilan terhadap pidato Rizal Ramli juga merupakan salah satu ciri lain yang diterapkan kepada SBY.